Walikota Jaya Negara Hadiri Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Gereja GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar
SOSIAL & BUDAYAMinggu, 28 April 2024
Praktisi Hukum Agraria Bali Wayan 'Dobrak' Sutita Ungkap SHP 121 & 126 Cacat Yuridis
09 Juni 2023
HUKUM & KRIMINAL
Denpasar
Mantan Pejabat BPN yang juga Praktisi Hukum Agraria Bali, Wayan Sutita, S.H. Baliberkarya.com-Denpasar. Mantan Pejabat BPN yang juga Praktisi Hukum Agraria Bali, Wayan Sutita, S.H. melontarkan dugaan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 121 dan 126 Desa Ungasan atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dinilai cacat yuridis/cacat hukum. Wayan Sutita yang dikenal sebagai pejabat BPN yang tegas tanpa pandang bulu ini menyebut pada tahun 2015/2016 Pemprov bersama Kantor BPN Bali mengadakan kerja sama untuk mendata aset-aset di seluruh Bali. Dalam proses penerbitan nomor 121 dan 126 Desa Ungasan atas nama Pemprov ada permohonan masuk ke Kantor BPN Badung yakni untuk instansi pemerintah boleh mengajukan permohonan hak pakai. Wayan Dobrak yang dikenal sebagai pengacara vokal dan pemberani ini menyebut berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa permohonan memenuhi syarat untuk diproses. Sedangkan, diketahui syarat permohonan itu pemohon, dalam hal ini instansi, harus menguasai secara fisik maupun yuridis, dimasyarakat terkenal dengan surat pernyataan penguasaan tanah (Sporadik). Menurut Wayan Dobrak, berdasarkan ketentuan Undang-undang, siapa yang menguasai tanah tersebut dialah yang berhak memohon bukan Pemda. "Saya dapat info A1, tanah itu adalah tanah negara yang sudah pernah menjadi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sampai ke tingkat Mahkamah Agung itu adalah tanah negara," tegas Wayan Dobrak berapi-api. "Maaf hari ini saya sedang dinas luar kota pak," jawabnya singkat.(BB).
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
"Dengan adanya permohonan itu dibentuklah tim peneliti tanah. Setelah berkas diperiksa dan dipenuhi kelengkapannya, tunjukkanlah Sekwilda jaman itu sebagai kuasa dalam pengajuan hak pakai itu," tutur Wayan Dobrak, panggilan lain Wayan Sutita saat ditemui di Kantornya, Jalan Tukad Balian, Denpasar, pada Rabu (7/6/2023).
"Dalam putusan TUN disebutkan itu adalah tanah negara. Menjadi dasar penelitian saya bahwa dari hak pakai 121 dan 126 dalam penerbitan SK, penelitian, sampai terbitnya sertifikat dugaannya tidak mempertimbangkan putusan TUN yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht, red)," kata Sutita..jpg)
Sementara itu, pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) belum bisa memberikan keterangannya secara langsung mengenai persoalan yang terjadi. Saat dimintai tanggapan media terkait adanya dugaan tersebut melalui pesan WhatsApp (WA), pada Jumat (9/6/2023), Kakanwil ATR/BPN Bali, Andre Noviandre belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan awak media.
HUKUM & KRIMINAL Lainnya :
Jumat, 09 Juni 2023
Diduga Ada Mafia Tanah, Sengketa Tanah Pelaba Pura Puri Satria di Badak Agung Berujung Sita Jaminan
Jumat, 09 Juni 2023
Merasa Jadi Korban Mafia Tanah, Ketut Sumiasih Adukan BPN Kota Denpasar ke Ombudsman Bali
Jumat, 09 Juni 2023
Juak Rokok Bodong di Yehembang Kangin, PAT Ditahan Kejari Jembrana
Jumat, 09 Juni 2023
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
Berita Terkini
-
-
Dari Studi Komparasi Pokja Bunda PAUD Kota Denpasar Ke Pemkot Malang
PENDIDIKANSabtu, 27 April 2024
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINAL
Senin, 22 April 2024
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINALSenin, 22 April 2024
