• Home
• EKONOMI

Kendalikan Inflasi, ARW Bersama BI dan TPID Berencana Cluster Produk Tertentu

  12 Mei 2023 EKONOMI Badung

Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) bersama Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Gusti Ayu Diah Utari, Kabag Perekonomian Setda Badung Anak Agung Sagung Rosyawati mewakili Bupati Badung, dan akademisi Dr. I Gusti Ayu Diah Yuniti menjadi salah satu narasumber FGD (Focus Group Discussion) Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung.

Baliberkarya.com-Kuta. Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) menjadi salah satu narasumber dalam acara FGD (Focus Group Discussion) Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung yang digelar di Harris Hotel Riverview Kuta, Kabupaten Badung pada Jumat 12 Mei 2023.

Selain Agung Rai Wirajaya (ARW), dalam acara FGD ini hadir sebagai pembicara yakni Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Gusti Ayu Diah Utari, Kabag Perekonomian Setda Badung Anak Agung Sagung Rosyawati mewakili Bupati Badung, dan akademisi Dr. I Gusti Ayu Diah Yuniti. FGD dihadiri berbagai pihak mulai dari perangkat desa, pihak Bumdes, perwakilan dinas terkait di Pemkab Badung, dunia industri hingga para pelaku UMKM dan masyarakat umum.

Dari hasil FGD Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama adalah memperkuat sinergi komunikasi. Kedua, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan yang terakhir adalah memperkuat ketahanan pangan domestik melalui program-program implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerjasama antar daerah.

Agung Rai Wirajaya selama ini dikenal sangat gencar menguatkan sinergi berbagai stakeholder dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Terkait FGD Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Barang, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menyampaikan pihaknya mulai membuat barometer baru untuk nantinya menjadi tolak ukur inflasi di Bali. Salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus adalah Kabupaten Badung yang merupakan pariwisata 'lumbung dollar' akan menjadi barometer baru tolak ukur inflasi di Bali.

Menurut ARW, sapaan akrab Agung Rai Wirajaya, nantinya tidak hanya di Denpasar dan Buleleng saja yang menjadi tolak ukur inflasi, tetapi juga Badung dan Tabanan, mengingat Badung merupakan daerah pariwisata dan Tabanan merupakan lumbung beras. Dan perluasan barometer ini juga sudah seusai dengan arahan Presiden Joko Widodo, mengingat masing-masing kabupaten memiliki ciri khas tersendiri.

"Kami melihat sekarang membuat barometer baru juga. Tidak saja Denpasar sama Buleleng untuk tolak ukur sebagai inflasi di Bali, tapi kita akan menambah Badung dan Tabanan karena Badung banyak pariwisatanya, Tabanan adalah lumbung beras dan lumbung pangan sehingga kita tidak jadi dalam pengukuran, tidak sebagai sampel saja. Tapi dengan arahannya Bapak Presiden bahwa kabupaten itu diperluas dan diperbanyak untuk menilai, menghitung inflasi di masing-masing daerah. Karena masing-masing kabupaten ini memiliki ciri-ciri tersendiri dalam rangka menangani inflasi," kata Agung Rai Wirajaya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dapil Bali ini menjelaskan di Bali nantinya ada rencana bersama BI, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mungkin mengadakan cluster-cluster produk tertentu seperti produk pertanian atau pangan di masing-masing kabupaten dalam rangka menangani inflasi.

"Misalnya di Karangasem apa kita bisa cabai di sana. Kemudian di Tabanan sudah pasti lumbung beras, kemudian di Jembrana apakah daging sapi karena disitu ada karapan sapi, kerbau dan babi. Di Buleleng apa bisa bawang di sana tumbuh ataukah kebutuhan yang lain. Nah ini kita coba atur menatanya biar tidak ada kekurangan dan kita berusaha agar beras-beras, padi itu dikelola diolah di Bali,” jelas Politisi PDI Perjuangan asal Peguyangan Denpasar ini.

Lebih jauh wakil rakyat yang sudah empat periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan rakyat Bali ini menerangkan pihaknya akan menyarankan agar beras tersebut kembali dikelola atau diolah di Bali. "Kita akan menyarankan seperti yang sudah kami sering diskusikan bersama BI, bersama TPID, bagaimana beras ini terutama kembali dikelola, diolah di Bali. Tidak dipotong di Bali, tapi dibawa keluar, kemudian masuk ke sini, harganya sudah beda,” terang wakil rakyat yang dikenal benar-benar merakyat, bersahaja dan rajin turun ke masyarakat ini.

Sementara, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Gusti Ayu Diah Utari juga menyebutkan Badung akan menjadi kota yang diukur inflasinya tahun depan dan diharapkan dengan dengan adanya acara FGD tersebut ada peningkatan kesadaran terkait dengan inflasi sehingga pengendaliannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan Bumdes, Perumda dan juga perbekel.

"Tahun depan Badung akan menjadi kota yang diukur inflasinya dan kami berharap dengan adanya acara ini ada awareness juga yang lebih luas terkait dengan inflasi sehingga pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan Bumdes, kemudian juga perumda dan juga perbekel-perbekel juga ikut berpartisipasi untuk pengendalian inflasi," sebut Diah Utari.

Diah Utari juga memberikan apresiasinya kepada TPID Kabupaten Badung. Selain itu koordinasi untuk pengendalian inflasi dengan BI dalam bentuk high level meeting, rapat koordinasi juga sudah dilakukan intensif dan Badung juga sudah mempunyai Perumda. Perumda inilah yang diharapkan memainkan peran besar dalam mengendalikan inflasi, apalagi Perumda Badung telah memiliki mesin chas dan cold storage.

"Kita harapkan Perumda Badung ini juga nanti bisa memainkan peran yang lebih besar lagi untuk pengendalian inflasi karena sekarang mereka punya mesin chas, terus punya cold storage. Kedua sarana ini di tempat lain seperti di DKI Jakarta sudah dimanfaatkan untuk melakukan pengendalian inflasi dengan membeli seperti cabai, bawang saat harga murah, kemudian disimpan dan nanti pas harga tinggi dikeluarkan, nah itu kan bisa mengendalikan inflasi. Kami harap Badung rasanya sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi kota pengukuran inflasi," katanya.

Dalam FGD ini, Kabag Perekonomian Setda Badung Anak Agung Sagung Rosyawati mewakili Bupati Badung mengungkapkan pada tahun 2024 Kabupaten Badung akan ditetapkan sebagai sampel perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga mulai tahun 2024 angka inflasi Kabupaten  Badung  akan dihitung oleh BPS.

“Perlu dilakukan langkah antisipasi, upaya yang lebih fokus dan konkret dalam melakukan pengendalian inflasi. TPID Badung agar melakukan evaluasi terhadap Roadmap (Peta Jalan) pengendalian inflasi tahun 2024,” kata Rosyawati.

Stakeholder TPID (perangkat daerah terkait, pemerintahan desa dan kelurahan) agar berpartisipasi dalam pengendalian inflasi tersebut. Perangkat daerah terkait diharapkan agar merancang dan mengimplementasikan kegiatan untuk mewujudkan 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif). Pemerintahan Desa diminta agar mengalokasikan anggaran APBDes untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi di desanya masing-masing.

“Pemerintah Desa dan Kelurahan agar melakukan komunikasi yang efektif, seperti melakukan  moral suasion kepada masyarakat untuk  melakukan belanja bijak dan menyampaikan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga,” harap Rosyawati.

Narasumber lain yakni akademisi Dr. I Gusti Ayu Diah Yuniti mendorong kembali penguatan sektor pertanian untuk salah satu supaya menekan inflasi. Menurutnya, masalah inflasi hal yang biasa terjadi dari tahun ke tahun dan pemerintah sudah banyak melakukan upaya dimana salah satunya operasi pasar untuk menstabilkan harga tapi tetap masih ada inflasi. 

“Kalau satu produk komoditas pertanian harga naik akan merembet ke hal lainnya. Jadi kita perkuat pertanian untuk bisa menekan laju inflasi. Memang butuh waktu dan kerja bersama mengurai benang kusut inflasi ini,” jelas Diah Yuniti.(BB).