Catatan Penting Golkar Bali Terkait Pertanggungjawaban Gubernur Koster

  13 Juni 2023 OPINI Denpasar

Partai Golkar Bali memberikan beberapa catatan penting terkait pertanggungjawaban Gubernur Bali Wayan Koster tahun 2022.

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Terkait pertanggungjawaban Gubernur Bali Wayan Koster tahun 2022, Partai Golkar Bali memberikan beberapa catatan penting dalam rangka lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan Bali di masa yang akan datang.

Ketua DPD Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry menyampaikan catatan khusus ini diantaranya dari sisi aspek pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya pada sektor pertanian, mengingat NTP Bali  tercatat baru mencapai 98,86 %, artinya petani Bali belum mampu memenuhi konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. 

Menurut Sugawa Korry, perhatian untuk bantu petani tanaman pangan lebih ditingkatkan, begitu juga upaya mendorong produksi petani untuk eksport digalakkan, termasuk fasilitasi registrasi kebun kelompok-kelompok petani. 

"Dari sisi pertumbuhan ekonomi Bali yang posisinya masih dibawah nasional dan tingkat inflasi yang berada pada posisi lebih tinggi dari nasional, agar mendapat atensi dengan baik," kata Sugawa Korry kepada awak media Baliberkarya.com, Selasa 13 Juni 2023.

Dari sisi pelestarian lingkungan, lanjut Doktor lulusan Universitas Brawijaya Malang Jatim, juga diharapkan mendapatkan prioritas penanganan, seperti penataan kawasan Danau Beratan, pengaturan pedagang dipinggir danau, bangunan yang menghalangi view danau agar ditata sehingga menjadi lebih baik. 

Politisi senior asal Banyuatis Buleleng ini juga menyampaikan pelestarian hutan lindung khususnya di Jembrana 27.000 ha hutan dijaga oleh tenaga yang sangat terbatas, tidak dilengkapi untuk pengawasan hutan yang memadai seperti drone dan tenaga pengawas profesional diharapkan ke depan, lebih diperhatikan, termasuk kawasan hutan di kabupaten lainnya.

Khusus untuk kepemilikan Bank BPD Bali, Fraksi Golkar berharap penyertaan Provinsi Bali lebih ditingkatkan lagi, sehingga yang terbesar adalah saham provinsi, sebagaimana layaknya kedudukan Bank BPD adalah Bank BPD Provinsi Bali.

"Hal-hal tersebut, merupakan catatan khusus dari fraksi Golkar Bali, dan hal-hal lain akan disampaikan dalam pembahasan pada pembahasan tingkat selanjutnya," tegas Sugawa Korry mengakhiri.(BB).