Komisi IV Konsultasikan UNBK ke Kemendikbud

Komisi IV Konsultasikan UNBK ke Kemendikbud

14 Februari 2017

Istimewa

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com - Denpasar. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) masih menjadi persoalan di Bali. Dari jumlah SMA/SMK di Bali yang akan melaksanakan UNBK, ada 57 sekolah yang belum siap, sehingga masih meminjam atau melaksanakan UNBK di sekolah lain. Persoalan itulah yang disampaikan Komisi IV DPRD Bali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Rombongan Komisi IV yang melakukan konsultasi ke Kemendikbud langsung dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Nyoman Parta. Turut serta dalam rombongan anggota Komisi IV dan staf. Rombongan diterima di Gedung E. Lt 2. Balitbang Kemendikbud RI diterima oleh Didik Pujihadi (Kabag. Pelaksanaan UN), Eviana Hikamudin (Kabag. Puspendik) dan Neneng Trisnaningsih (Kabag Keuangan).

Dalam pertemuan tersebut terungkap, pelaksanaan UNBK dilaksanakan serentak tahun 2017. Dari data yang ada, jumlah SMK/SMA yang akan melaksanakan UNBK di Provinsi Bali sebanyak 157 sekolah, dan terdapat 57 sekolah yang belum siap dan masih meminjam atau melaksanakan UNBK di sekolah lain atau dengan sistem Disorsing.

Pelaksanaan UNKB ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan objektivitas dalam pelaksanaan UN dengan hasil yang lebih terukur dan untuk meningkatkan kompetensi siswa.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Nyoman Parta, dalam kesempatan itu menyampaikan agar pelaksanaan UNBK dilakukan dengan sistem semi-online. Yakni soal-soal yang sudah disediakan ditransfer dan disimpan ke semua server sekolah dengan menggunakan token kunci. Lantas pada saat ujian dimulai, baru diberikan token kunci oleh pusat agar soal itu bisa disimpan di komputer untuk selanjutnya dijawab.

“Jadi tidak sepenuhnya online. Sehingga sistem ini tidak terganggu oleh sinyal atau internet. Dan apabila sudah selesai maka jawaban yang ada baru kembali di kirim ke server pusat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Parta juga menegaskan bahwa sistem semi-online ini dianggap lebih efektif dan lebih ringan dari segi pembiayaan juga.

Dikatakan, untuk ke depan DPRD Provinsi Bali akan mengawal dalam pelaksanaan maupun penganggaran UNBK. Dengan demikian, ke depan semua sekolah sudah siap dalam pelaksanaan dari segi SDM maupun peralatan untuk memajukan sistem pendidikan di Provinsi Bali. (BB).