Sudikerta Buka Rahasia Dapur Bali Mandara

  23 Maret 2016 TOKOH Denpasar

baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Untuk menjalankan program Bali Mandara, memang tidak bisa lepas dari perencanaan awal yang matang. Selain itu, segala bentuk perencanaan harus mengacu pada aturan yang berlaku. 
 
Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur, Ketut Sudikerta, yang mewakili Gubernur Bali dalam acara Penilaian Pengaunegarahan Pangripta Nusantara Tahun 2016 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dipimpin oleh Kepala data dan Informasi Bappenas, Okto Rialdi, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov Bali, Senin (21/03). 
 
Apalagi menurutnya, setiap tahun anggaran untuk menjalankan program prioritas yang pro kepada rakyat selalu ditingkatkan. Maka dari itu, Sudikerta berharap agar hasil penilaian yang sedang berlangsung ini sesuai dengan harapan.
 
Untuk administrasi, Wagub Sudikerta menjelaskan bahwa Pemprov Bali telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) dari BPK dua kali berturut-turut. Di bidang layanan publik, Bali berhasil meraih penilaian hijau dari Ombudsman. Menurut pendamping Gubernur Pastika, hal ini tidak lepas dari hasil perencanaan program yang matang.
 
 “Selain kita mantapkan di perencanaan, segala pencapaian yang diraih juga berkat kerjasama yang apik, baik dari eksekutif maupun legislatif, serta peran serta masyarakat dalam menyalurkan aspirasi,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Sudikerta juga menyampaikan harapannya agar acara tersebut berlangsung lancar, terutama dalam pemaparan program Bali Mandara. “Saya harapkan pemapar bisa menyampaikan dengan benar dan lugas, dan meminimalisir celah kesalahan,” tandasnya.
 
Sementara itu, Kepala Bappeda Pemprov Bali, Putu Astawa sekaligus pemapar menyampaikan tentang beberapa perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda. Menurutnya, sampai saat ini isu strategis yang masih harus dimaksimalkan antara lain: belum optimalnya kualitas perencanaan; belum optimalnya sinergi antar pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat; serta belum optimalnya evaluasi program unggulan. 
 
Maka dari itu, Astawa menambahkan untuk terwujudnya perencanaan yang handal perlu ditingkatkan lagi kesesuaian dan sinergi antar pemerintah, serta kawalan program unggulan yang lebih maksimal. Untuk itu, beberap langkah telah dilakukan untuk mencapai target Bali yang Mandara di bidang perncanaan. Beberapa langkah tersebut antara lain, memperbaiki perencanaan terutama di tingkat SKPD, memantapkan e-planning serta memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi program. 
 
Astawa menambahkan, berkat pemantapan bidang perencanaan, Pemprov Bali adalah provinsi pertama yang mengajukan RAPBD 2016 pada tanggal 9 November 2015. “Sementara provinsi lain masih membahas, kami sudah jadi dan tentu saja anggaran yang diajukan sudah matang,” imbuhnya. Selain itu masih banyak capaian pemprov Bali yang sudah terangkum di tahun 2015, antara lain, provinsi dengan tingkat pengangguran terendah nasional, pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, tingkat inflasi terendah nasional sejak tahun 1986, serta terpilihnya PT. Jamkrida Bali Mandara sebagai perusahaan Daerah terbaik di Indonesia. Menurutnya, semua capaian itu tidak lepas dari usaha perencanaan yang matang.
 
Okto Rialdi, menjelaskan bahwa Penganuherahan Pangripta merupakan penghargaan atas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terbaik di Indonesia. Beberapa tahap harus dilalui dalam proses penilaian tersebut. Tahap pertama merupakan tahapan pengumpulan dokumen dengan total penilaian sebesar 30%, tahap kedua yaitu tahapan monitoring dan evaluasi data dengan bobot nilai sebesar 40% dan terakhir tahapan penentuan. 
 
Tujuan dari ajang penganugerahan tersebut adalah untuk mendorong pemerintan daerah menyiapkan RKPD yang lebih baik dan terukur, serta mendorong penyususnan rencana yang lebih intensif. Selain bidang perencanaan, sinkronisasi dokumen perencanaan serta program yang sedang berjalan juga dinilai untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Di akhir sambutannya, dia berharap agar pelaksanaan penilaian ini berjalan lancar, serta dokumen yang diperlukan telah disiapkan dengan lengkap.
 
Dalam kesempatan itu, hadir pula Sekda Provinsi Bali, Cok Pemayun, Asisten Ketut Wija, Pimpinan SKPD Pemprov Bali, perwakilan dari Bappeda kabupaten/kota se-Bali, para pengamat ekonomi dan pembangunan, perwakilan perusahaan daerah serta para ahli pembangunan dari Universitas Udayana.(*)