Warga Jembrana Tak Punya BPJS Antusias Ikut Operasi Katarak Gratis di RSU Negara
KESEHATANKamis, 25 April 2024
UU Pilkada Legalkan Uang Transpor dan Uang Makan
04 Juni 2016
POLITIK
Nasional
istimewa
Baliberkarya.com-Jakarta. Peserta kampanye pilkada diperbolchkan mengantongi banyak "oleh-oleh" dari pasangan calon (paslon). Mulai uang transpor, uang makan, dan beragam hadiah. Semua ini dilegalkan dalam UU Pilkada produk revisi yang disahkan sidang paripurna DPR-RI, Kamis (2/6/2016).
I.ahirnya pasal itu sangat disesalkan oleh komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Menurut dia, pemberian ongkos kcpada peserta kampanye bukanlah pembelajaran yang baik bagi mental masyarakat. Terrlebih, pemilu tidak hanya bertnjuan untuk memilih pemimpin, tetapi sekaligus menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi rakyat.
Sekalipun tim sukses sulit mengajak warga mengikuti kampanye, solusinya bukan mengambil jalan pintas de ngan memberikan ongkos atau uang tunai.. "Semestinya kita tetap mencari jalan lain tanpa harus diongkosin. Misalnya, dengan membuat kampanye semenarik mungkin," ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (3/6/2016).
Meski demikian, karena sudah disahkan, pihaknya sebagai pelaksana undang-undang tidak bisa berbuat apa-apa. Rencananya, KPU mencari formulasi agar pasal tersebut tidak menjadi pintu masuk legalisasi praktik politik uang. "Misalnya, sewa kendaraan untuk transportasi atau (mengganti, red.) uang makan dengan penyediaan nasi kotak dan sebagainya," imbuh Hadar.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyatakan, pasal tersebut berpotensi membuat panwaslu di daerah bingung dalam mendeflnisikanmoney politics. Sebab, selama ini dalam praktik pemilu di Indonesia, money politics diartikan sebagai pemberian uang dan barang oleh paslon kepada masyarakat dengan maksud memengaruhi pilihannya.
"Jadi, dalam UU yang sekarang (konsepmoney politics, Red) tidak implementatif," ujarnya di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat.
Dia berharap KPU bisa mendefinisikan ketentuan tersebut secara jelas. Hal itu penting agar pasal tersebut tidak di- manfaatkan paslon nakal untuk menjalankan politik transaksional. "Misal, batas maksimal (uang transpor dan uang makan, Red) Rp 25 ribu. Di atas itumoney politics," usulnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, pasal tersebut memang sengaja dibuat untuk memberikan payung hukum terhadap kondisi riil di daerah. Khususnya daerah terpencil. Banyak masyarakat kecil yang merasa berat untuk datang ke tempat atau lokasi kampgnye.
"Kalau mereka ikut kampanye kan meninggalkan pekerjaan. Agar tetap mau ikut, ya diberi uang makan, uang transpor," ujarnya. Bahkan, beberapa daerah memiliki kearifan lokal tertentu yang "memaksa" perlunya uang kampanye.
Dia yakin ketentuan itu tidak membuka pintu legalisasi praktik politik uang. Apalagi sampai memberikan pendidikan buruk kepada masyarakat. Menurut Lukman, nanti ada ketentuan lebih teknisyangdikeluarkan KPU sehingga nilai uang transpor dan makan yang disepakati tetap proporsional.(BB/jpnn)
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
POLITIK Lainnya :
Sabtu, 04 Juni 2016
Tok! Tok! Tok! DPRD Bali Setujui Dua Raperda dan LKPJ Gubernur
Sabtu, 04 Juni 2016
Buleleng dan Kemiskinan Serta Solusinya dari Dr Nyoman Sugawa Korry
Sabtu, 04 Juni 2016
Giri Tebar Baliho Tak Bercorak PDIP, Koster Paling Berpeluang Kantongi Rekomendasi dari Bu Mega
Sabtu, 04 Juni 2016
Rapat Paripurna Ke-6, DPRD Denpasar Apresiasi Capaian Kinerja LKPJ Walikota Denpasar TA. 2023
Berita Terkini
-
-
Dari Peringatan Hari Otoda Nasional, Jaya Negara Menerima Dua Penghargaan
PERISTIWAKamis, 25 April 2024
-
-
Pertama di Bali, Seribu UMKM Jembrana Dapatkan Sertifikat Halal
SOSIAL & BUDAYAKamis, 25 April 2024
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINAL
Senin, 22 April 2024
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINALSenin, 22 April 2024
