Walikota Jaya Negara Hadiri Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Gereja GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar
SOSIAL & BUDAYAMinggu, 28 April 2024
Tak Bisa Satu Jalur, Rp 500 Juta Realistis dan Rasional 'Kebijakan Strategis' Pemda
12 Mei 2018
OPINI
Denpasar
baliberkarya/dok
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Komitmen pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) untuk meningkatkan bantuan kepada desa pakraman di seluruh Bali menjadi Rp 500 juta per tahun merupakan komitmen yang realistis dan rasional.
Pasalnya, pembangunan Bali di segala aspek dilandasi dan dijiwai oleh budaya. Penilaian itu dilontarkan Wakil Ketua DPRD Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry. Menurut Koordinator Badan Anggaran DPRD Bali itu, pembangunan dan perlindungan budaya Bali jantung pertahanannya ada di desa pakraman.
Bila dikaji dari sisi kemampuan APBD Bali alokasi anggaran Rp 500 juta per desa pakraman sangat mudah diwujudkan. Sugawa Korry menjelaskan dalam anggaran tahun-tahun ke depan, Pemda Bali sudah tidak diwajibkan lagi mengalokasikan anggaran untuk KPUD, Bawaslu, dan anggaran keamanan untuk pilkada (sekitar Rp 250 miliar).
Termasuk anggaran pembangunan prioritas seperti pembangunan RS Bali Mandara dan teknologi penunjangnya yakni sekitar Rp 200 miliar.
"Dari sisi perintah Undang-undang yang lebih tinggi seperti UU 23/2014, komitmen pembangunan dan perlindungan desa pakraman melalui penguatan anggaran sangat diharapkan, karena semangat otonomi daerah adalah tumbuhnya kreativitas untuk peningkatan kesejahetraan dan peningkatan pelayanan masyarakat serta kreativitas berbasis kearifan lokal. Desa pakraman adalah kearifan lokal yang sudah diakui di tingkat nasional dan internasional," tegas Sugawa Korry.
BACA JUGA : Astaga! Patroli Yonif Mekanis 741 Garuda Nusantra Diserang Gerombolan Bersenjata di Jembrana
Ditinjau dari aspek implementasi kebijakan nasional, yakni Nawacita, Sugawa menilai penguatan anggaran desa pakraman sejalan dengan salah satu kebijakan Nawacita, yaitu pembangunan dari desa.
Wakil Ketua dan Koordinator Badan Anggaran DPRD Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry
Selanjutnya, apakah secara politik kebijakan tersebut didukung oleh kekuatan politik di Bali? Sugawa Korry menegaskan jika dicermati secara mendalam, kebijakan pembangunan di tingkat provinsi , kabupaten dan kota dibahas oleh unsur pemerintahan daerah, yaitu gubernur dengan DPRD provinsi di tingkat provinsi dan bupati/walikota dengan DPRD kabupaten/kota di tingkat kabupaten/kota.
Sesuai Pasal 57 UU No.23/2014, terangnya penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
"Artinya, kebijakan APBD sebagai salah satu kebijakan strategis harus diputuskan melalui kesepakatan dua jalur, tidak bisa diputuskan hanya melalui satu jalur," kata Sugawa Korry.
Menurutnya, bila dilihat dukungan kekuatan politik di DPRD Bali dalam rangka mewujudkan kebijakan peningkatan anggaran sebesar Rp 500 juta melalui APBD Bali sangat kuat. Baginya, paslon Mantra-Kerta didukung oleh partai-partai anggota Koalisi Rakyat Bali (KRB) dengan kekuatan anggota fraksi sebesar 29 anggota dari 55 anggota.
"Sudah tentu kebijakan Mantra-Kerta sangat realistis dan rasional," sentil Sugawa mengingatkan sejumlah pihak yang belum paham hal ini.
Demikian halnya di tingkat kabupaten/kota, komposisi anggota DPRD dari partai KRB yani Golkar, Demokrat, Gerindra dan Nasdem jauh lebih besar.
"Di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, komitmen memberi bantuan Rp 500 juta per desa pakraman setiap tahun sangat rasional dan realistis. Secara politis pun sangat bisa direalisasikan," tegas Sugawa Korry lagi.
Sebagaimana diketahui, komitmen Mantra-Kerta meningkatkan bantuan untuk desa pakraman menjadi Rp 500 juta tertuang dalam kontrak politik pasangan yang diusung Koalisi Rakyat Bali (KRB) ini.
Paslon Mantra-Kerta pada Sabtu (5/5) lalu menandatangani dua kontrak politik sebagai janji yang pasti mereka wujudkan jika dipercaya memimpin Bali ke depan. Kontrak politik pertama menyatakan akan bersurat secara resmi kepada Presiden RI begitu dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018-2023.
Sebagai bentuk kesungguhan, pada hari itu juga Mantra Kerta dalam kapasitas sebagai pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur bersurat kepada Presiden RI agar mencabut Perpres 51/2014.
Kontrak politik kedua, mencanangkan bantuan Rp 500 juta per tahun kepada setiap desa pakraman sebagai bentuk kesungguhan menjadikan desa pekraman sebagai poros utama pelestarian dan pengembangan budaya Bali.(BB).
OPINI Lainnya :
Sabtu, 12 Mei 2018
Jalan Berliku Jamkrida Bali Mandara Kini Ditetapkan Perusahaan Daerah Terbaik Secara Nasional
Sabtu, 12 Mei 2018
Ahli Hukum: Kenaikan Pajak Hiburan 40% Tak Perlu Disikapi Berlebihan
Sabtu, 12 Mei 2018
Paul Rindu Berat 1,5 Tahun Tak Bisa Bertemu Kedua Anaknya, Mantan Istrinya Diduga Eksploitasi Anaknya
Sabtu, 12 Mei 2018
Miris! Nyoman Liang Beli Tanah Badak Agung Namun Dikontrakkan Pihak Lain
Berita Terkini
-
-
Dari Studi Komparasi Pokja Bunda PAUD Kota Denpasar Ke Pemkot Malang
PENDIDIKANSabtu, 27 April 2024
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINAL
Senin, 22 April 2024
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINALSenin, 22 April 2024
