• Home
• EKONOMI

Rai Wirajaya Bersama BI Kuatkan UMKM Tambah Besar, Waspadai Serangan Siber Sistem Pembayaran Digital 

  28 Oktober 2023 EKONOMI Denpasar

Diskusi Publik dengan tema“Transaksi Digital Dalam Sistem Pembayaran dan Perannya Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia” di Hotel Neo Denpasar pada Sabtu 28 Oktober 2023.

Baliberkarya.com-Denpasar. Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) terus mendorong penguatan UMKM di Bali sebagai salah satu tulang punggung penggerak perekonomian dan juga terus mendorong digitalisasi UMKM agar UMKM bisa go digital dan naik kelas. Salah satu yang dilakukan melalui Diskusi Publik dengan tema“Transaksi Digital Dalam Sistem Pembayaran dan Perannya Mendorong  Inklusi Keuangan di Indonesia” di Hotel Neo Denpasar pada Sabtu 28 Oktober 2023.

Adapun pembicaranya yaitu Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika. Turut hadir pula tokoh Perempuan milenial Denpasar Anak Agung Istri Paramita Dewi (APD).

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dalam paparannya mengungkapkan digitalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata, serta mampu juga mendorong inklusi keuangan di masyarakat. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat belum mengenal layanan perbankan, banyak pelaku usaha belum bisa mengakses layanan perbankan sehingga BI terus berupaya mendekatkan masyarakat dengan layanan perbankan baik dari sisi akses dan budaya literasi digitalnya. Masyarakat dan para pelaku UMKM juga harus beradaptasi dengan digitalisasi. 

"Kalau tidak bisa cepat sesuaikan diri, maka akan terjadi ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi satu daerah dengan daerah lain. Saat ini ada gap dan kalau tidak cepat beradaptasi gap akan makin lebar,” kata Erwin Soeriadimadja.28 Oktober 2023.

Erwin Soeriadimadja menyebut digitalisasi hal yang penting diterapkan dan dilakukan UMKM dimana digitalisasi mampu meningkatkan kapasitas produksi, menghasilkan efisiensi biaya dan perluasan pasar. Digitalisasi UMKM ini menjadi penting mengingat begitu besarnya kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha 99,9 persen (65,5 juta UMKM), kontribusi UMKM pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,14 persen, serapan tenaga kerja dari UMKM mencapai 119, 56 juta tenaga kerja (96,92 persen).

Meski begitu masih ada beberapa tantangan dari UMKM untuk bisa naik kelas diantaranya harus mampu menciptakan value added dari produk yang dihasilkan, harus mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, punya manajemen dan akses pasar yang baik melalui penerapan teknologi digital atau digitalisasi.

Untuk itu, BI terus mendorong digitalisasi UMKM salah satunya dilakukan pada aspek layanan keuangan digital di sektor payment atau pembayaran. Dua layanan dicontohkan yakni hadirnya BI Fast dan QRIS. BI Fast adalah sistem transfer dana antar bank yang menggunakan proses kliring otomatis dioperasikan oleh Bank Indonesia. BI Fast adalah infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat.

Bank Indonesia mengembangkan BI Fast terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat (real-time), daan tersedia setiap saat. BI Fast diharapkan dapat memperkuat ketahanan Sistem Pembayaran Ritel nasional dengan menyediakan alternatif terhadap infrastruktur Sistem Pembayaran nasional eksisting. Penggunaan BI Fast dalam hal pembayaran atau transfer bagi para pelaku UMKM tentu mendatangkan keuntungan tersendiri karena selain cepat, aman dan efisien juga lebih murah karena layanan ini hanya menetapkan biaya Rp2.500 per satu kali transfer. 

Pengguna BI-Fast sanggup melakukan transfer Rp250 juta per transaksi. Namun, batas nominal transaksi ini bakal disesuaikan dengan masing-masing bank. BI-Fast dilengkapi dengan fitur proxy address sehingga bisa melayani transaksi nasabah tanpa perlu menggunakan nomor rekening. Pengguna hanya butuh nomor HP atau alamat email sebagai alternatif nomor rekening saat melakukan transaksi menggunakan BI Fast.

Selain BI Fast ada juga QRIS (QR Code Indonesia Standard) yang dikembangkan BI. QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjag?a keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.

Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI?. Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya. Jadi, ayo pakai QRIS!????. QRIS terus dikembangkan agar bisa juga digunakan di berbagai negara. 

“Kita kembangkan QRIS antar negara, sekarang baru beberapa negara seperti Thailand. Juga ada QRIS transfer dan tarik tunai, bisa tarik tunai di ATM dengan metode QRIS. Dalam waktu dekat diterapkan juga QRIS border dengan Singapura,” terang Erwin Soeriadimadja.

Untuk penggunaan QRIS di Bali, saat ini QRIS sudah dipakai 762.577 merchant di Pulau Dewata dan kebanyakan di Denpasar, Badung, Gianyar. Hal ini juga menjadi PR akselerasi QRIS di kabupaten lainnya hingga di pedesaan. Total transaksi QRIS di Bali sebanyak 28,4 juta dengan nominal transaksi mencapai 4 T dan hingga saat ini Bali lima besar pengguna QRIS terbesar dengan berada di peringkat 4 nasional. 

"Penggunaan QRIS juga terus meluas digunakan untuk sektor pariwisata, UMKM, transportasi, layanan kesehatan, keagamaan dan donasi sosial hingga layanan publik," jelas Erwin Soeriadimadja.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) mengapresiasi komitmen BI dalam penguatan UMKM khususnya juga mendorong digitalisasi UMKM. Saat Covid BI terus mensupport UMKM dengan membeli surat berharga negara langsung di pasar primer. Pihaknya di Komisi XI DPR RI juga terus memberikan dukungan terhadap program BI dalam penguatan UMKM khususnya juga di Bali.

“UMKM di Bali lagi ngetrend populer untuk dibangkitkan lagi di seluruh Indonesia. Dengan mitra kerja terkait jasa keuangan seperti BI, kami terus berpacu agar UMKM menjadi lebih besar,” kata Rai Wirajaya.

Saat ini UMKM yang dikembangkan BI berfokus pada yang tiga hal yakni punya daya dorong pada stabilisasi inflasi (UMKM pangan), punya potensi ekspor dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Sejauh ini ada 53 UMKM binaan BI. Rai Wirajaya juga menekankan pentingnya digitalisasi UMKM agar membawa UMKM naik kelas dan go digital. Pengunaan QRIS tidak hanya memudahkan pelaku UMKM atau pelaku usaha dan masyarakat dalam hal transaksi pembayaran tapi juga dari aspek kesehatan membantu mencegah penularan Covid-19 ketika pandemi Covid-19 melanda.

"Biaya transaksi dengan menggunakan QRIS juga sangat kecil. Pengunaan QRIS dengan transaksi 100 ribu rupiah ke bawah tidak kena biaya apapun. Di atas itu hanya dikenakan biaya 0,03 persen, ini sangat kecil. Dan BI Fast juga hanya 2500 rupiah per sekali transaksi,” ungkap Rai Wirajaya.

Penggunaan QRIS juga terus diperluas lintas negara dimana saat ini ada QRIS Cross Border di Singapura. Dengan itu QRIS sudah bisa digunakan dengan bank tertentu di Singapura. Penggunaan QRIS juga akan dikembangkan diperluas untuk mendukung transaksi ekspor para pelaku UMKM. Misalnya Ekspor ke India dan China, transaksi tidak lagi ada penghubung dengan nilai mata uang negara itu tapi bisa dengan QRIS.

“Semoga agreement BI dengan bank sentral di Singapura bisa cepat. Digitalisasi pembayaran ini sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM dan kita dukung terus pengembangannya,” tegas politisi PDI Perjuangan asal Peguyangan Denpasar ini.

Rai Wirajaya yang sudah empat periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini berharap di tengah berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui digitalisasi pembayaran, Ia mengingatkan agar pelaku UMKM dan masyarakat umum berhati-hati dengan potensi risiko dan ancaman serangan siber dari para peretas atau hacker yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan meretas masuk ke sistem pembayaran digital yang kita gunakan.

“Harus hati hati, hacker kita jago-jago, di dalam negeri juga jago-jago. Jangan sampai mereka menyedot uang di mobile banking kita. Kita dalam dunia digital ini lagi dipantau para hacker, jangan klik apk, yang izinkan sistem hacker masuk ke dalam handphone kita. Ini perlu jadi perhatian, jangan asal kasi izinkan masuk akses ke kamera, nomor kontak, lokasi. Mohon berhati-hatilah,” pesan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.

Pembicara ketiga yakni akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika yang akrab disapa Dede menegaskan UMKM menjadi daya ungkit pemerintah bangkit dari pandemi karena UMKM terkenal tahan banting di masa-masa krisis. Bahkan saat pandemi Covid-19 melanda, UMKM seperti dipaksakan naik kelas tidak hanya dari sisi produksi tapi pemasaran dan pembayaran dengan sentuhan digitalisasi. 

Dede lebih jauh menjelaskan bahwa sudah banyak program pemberdayaan UMKM dari pemerintah seperti Pembangunan infrastruktur, digitalisasi UMKM, program pembiayaan, sinergi dan koordinasi. Dia lantas memaparkan manfaat digitalisasi bagi pelaku UMKM dan pentingnya hal ini dijalankan. 

"Memperluas jangkauan pemasaran yang lebih luas lagi, meningkatkan pendapatan, mempermudah transaksi dimana pembayaran digital lebih memudahkan, mengikuti trend (beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat)," tutupnya.(BB).