Sekda Denpasar Hadiri Ibadah Paskah MPUK Denpasar
PERISTIWAJumat, 26 April 2024
Penghitungan Caleg Perempuan di Jembrana Mempergunakan Sistem Pembulatan Desimal
25 April 2023
POLITIK
Jembrana
Ket poto : Rapat sosialisasi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertempat di Kantor KPU Jembrana Baliberkarya.com - Jembrana. Menjelang persiapan pemilihan calon legislatif 2024, perwakilan calon legislatif perempuan dihitung dengan sistem penghitungan dan pembulatan desimal, dengan contoh 30 persen dikalikan dengan jumlah calon, menghasilkan pecahan, komanya dibawah 50 persen dihilangkan, sementara komanya diatas 50 akan dibulatkan keatas. Hal tersebut diungkapkan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu I Ketut Adi Sanjaya saat usai rapat sosialisasi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertempat di Kantor KPU Jembrana yang diikuti oleh 18 partai politik dan 4 partai politi absen diantaranya dari Partai Hanura, Partai Garuda, PAN dan Partai Gelora. "Untuk bakal calon perempuan yang jumlahnya 4 orang, ketika dihitung 30 persen hanya dapat 1 orang calon perempuan, kalau dihitung secara manual hanya 25 persen tidak 30 persen. "Hal ini akan menjadi pertanyaan apakah seperti itu diterima atau tidak oleh KPU pada saat pengajuan bakal calon," katanya. Selasa (25/4/2023). Ia juga menerangkan, dokumen persyaratan administrasi bakal calon diinput melalui Silon, partai politik hanya datang membawa dokumen pengajuan dan daftar bakal calon. "Pendaftaran akan dimulai dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Kami sudah melakukan sosialisasi terkait persiapan-persiapan untuk partai politik seperti, surat identitas, surat keterangan kesehatan dan sebagainya. Itu perlu juga dipersiapkan oleh pertai politik dan menyampaikan kepada bakal calonnya," terangnya. Disinggung terkait lembaga pemerintahan desa seperti Bendesa yang ikut nyalon, Adi mengaku, menurut peraturan, lembaga yang menerima dana APBN atau APBD tidak diperperbolehkan mencalonkan diri atau harus mundur terlebih dahulu dari jabatan sebelumnya. "Kalau mencalonkan diri bisa saja apakah nanti mengundurkan diri atau tidaknya menjadi bendesa itu yang menjadi pertanyaan," jelas Adi Ia mengaku, dari pihak divisi hukum KPU sudah membahas di tingkat KPU RI dengan hasil sementara lembaga tersebut harus konsultasi dengan Kemendagri. "Yang mengatur lembaga adat itu ada permendagri nya. Ini masih pro kontra," pungkasnya.
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
POLITIK Lainnya :
Selasa, 25 April 2023
Tok! Tok! Tok! DPRD Bali Setujui Dua Raperda dan LKPJ Gubernur
Selasa, 25 April 2023
Buleleng dan Kemiskinan Serta Solusinya dari Dr Nyoman Sugawa Korry
Selasa, 25 April 2023
Giri Tebar Baliho Tak Bercorak PDIP, Koster Paling Berpeluang Kantongi Rekomendasi dari Bu Mega
Selasa, 25 April 2023
Rapat Paripurna Ke-6, DPRD Denpasar Apresiasi Capaian Kinerja LKPJ Walikota Denpasar TA. 2023
Berita Terkini
-
-
OJK Bali Beri Edukasi Keuangan Kepada 1000 UMKM di Kabupaten Jembrana 2024
EKONOMIJumat, 26 April 2024
-
-
Diterjang Hujan Lebat dan Angin Kencang, Rumah Warga Miskin di Jembrana Roboh
PERISTIWAJumat, 26 April 2024
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINAL
Senin, 22 April 2024
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINALSenin, 22 April 2024
