• Home
• PENDIDIKAN

Pemda Bali Cuek Banyak Pakai Jalur Belakang, Sekolah Swasta Bangkrut Terancam Tinggal Kenangan

  12 Juli 2023 PENDIDIKAN Denpasar

Foto; Ketua BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Bali, Gede Ngurah Ambara Putra.

Baliberkarya.com-Denpasar. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) terus melakukan pemantauan terhadap jalannya pelaksanaan (Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023-2024 dengan menurunkan tim di bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) secara menyeluruh untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Namun santer beredar dan berembus kabar jika pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah kabupaten dan kota di Denpasar dari tahun ke tahun banyak yang memakai jalur tikus atau jalur belakang yang melibatkan oknum pejabat dan pihak sekolah untuk memasukan putra putrinya ke sekolah negeri sehingga menimbulkan sekolah swasta sepi peminat. Tak ayat, sekolah swasta baik SMP maupun SMA di ujung tanduk mengalami kebangkrutan sehingga diprediksi nantinya tinggal nama atau kenangan saja.

Untuk itulah Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan dukungan kepada sekolah swasta akan sangat menentukan peningkatan kualitas dan keberlangsungan sekolah swasta.

“Saat ini ada sepertiga yang ditampung swasta. Potensi ini perlu didukung pemerintah agar bisa tumbuh dan makin berkualitas,” kata Ketua BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Bali, Gede Ngurah Ambara Putra ketika dikonfirmasi media terkait evaluasi pemantauan jalannya PPDB Bali 2023-2024 di Denpasar, Rabu (12/7/2023).

Ambara yang juga pengelola Sekolah TP-45 ini mengakui dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Bali tahun ini masih banyak sekolah swasta yang kekurangan murid. Kalau kondisi ini dibiarkan terus maka sekolah swasta akan makin sedikit.

“Bahkan ada sekolah yang tidak dapat siswa. Hingga saat ini sudah 26 sekolah swasta yang tidak beroperasi karena tidak dapat siswa. Kalau kondisi yang ada ini dibiarkan berlanjut maka banyak sekolah yang akan tinggal nama saja,” ungkap Ambara.

Untuk itulah, Ambara berharap pemerintah memperhatikan keberadaan sekolah swasta sehingga kondisinya tidak semakin ambruk. Menurut Ambara, penyebab kekurangan siswa di swasta di antaranya karena ada pendirian sekolah negeri baru dan penambahan rombel.

Ambara juga berharap pemerintah ke depannya bisa membantu mengatasi masalah yang dihadapi sekolah swasta. Dengan banyaknya sekolah swasta yang tutup karena tidak dapat siswa selain berdampak bagi nasib guru, juga fasilitas yang ada seperti gedung.

“Kami di swasta berharap ada sinergi dengan pemerintah untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Daripada bangun gedung baru, gedung yang ada bisa dimanfaatkan,” harap Ambara.

Dalam hal ini, Ambara tak menampik kalau terjadi persaingan antara negeri dan swasta dalam merebut siswa. Dengan berbagai kelebihan yang diberikan, maka siswa akan memilih sekolah negeri. Beberapa orang tua murid mengaku lebih memilih sekolah negeri karena selain biaya sekolah lebih murah, juga banyaknya fasilitas yang diberikan, mulai dari seragam sekolah hingga dapat laptop. 

"Di sekolah negeri juga mendapat subsidi cukup besar. Sementara swasta lebih banyak mandiri. Tantangan kami juga menyangkut nasib dan kesejahteraan para guru,” jelas Ambara.

Ambara mengaku di luar Bali, kepedulian pemerintah terhadap sekolah swasta cukup tinggi. Sementara di Bali terkesan cuek dan tutup mata sehingga hal ini terjadi dan diperparah adanya jalur belakang dalam mencari sekolah. Sementara pemerintah DKI memberikan dukungan begitu besar bagi keberlangsungan sekolah swasta.

Terkait nasib sekolah swasta ini, BMPS Bali belum lama ini sempat bertemu dengan komisi terkait di DPR RI maupun DPD RI belum lama ini. Dalam pertemuan tersebut berbagai masalah yang dihadapi swasta ini masih akan dibahas baik di DPR maupun DPD.

"Meskipun saat ini siswa-siswi sudah memasuki masa MPLS, yang tentunya tetap menjadi perhatian semua pihak dengan seksama," pungkas Ambara.(BB).