Baliberkarya.com-Jakarta. Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers terkait dengan kondisi Indonesia terkini. Hal penting dan mencengangkan yang menyangkut masalah yang menimpa Partai Demokrat juga disampaikan Putra pertama Presiden RI ke-6 tersebut.

Menurut putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sesuai rapat pimpinan (Rapim) DPP Partai Demokrat dan berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak "kudeta" atau merebut Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu, tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata AHY AHY didampingi Sekjen Teuku Riefky Harsa dan juga Hinca Pandjaitan selaku Dewan Kehormatan Partai Demokrat serta hadir dalam kegiatan para wasekjen juga terlihat wasekjen Putu Supadma Rudana hadir di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Lebih jauh AHY mengungkapkan, berdasarkan kesaksian dan testimoni yang didapatkan Partai Demokrat, gerakan ini melibatkan pejabat penting di pemerintahan yang secara fungsional berada di lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.

“Gerakan ini juga mendapatkan dukungnan dari sejumlah menteri dan pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi,” ungkap AHY.

Suami artis Anisa Poham itu menyebut ada 5 orang pelaku gerakan “kudeta” kepemimpinan di Partai Demokrat. Gerakan itu pun dinilai berlangsung secara sistematis dimana gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang.

"Terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” sebut AHY dalam press rilisnya.

AHY menyebut non kader partai yang diduga terlibat adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY mengaku merasa penting untuk menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu. 

"Salah satunya, sebagai pembelajaran bagi seluruh pihak. Sebab hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya," sentilnya.

AHY juga menuturkan, pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader PD di pusat dan daerah sekitar 10 hari lalu. Menurutnya, adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

AHY mengaku para pimpinan dan kader Partai Demokrat yang melapor, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketua umum Partai Demokrat.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketua umum PD (Partai Demokrat) tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung,” tutur AHY.

Meski begitu, AHY tidak mudah percaya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent atas permasalahan ini. Sehingga, ia menyurati langsung Presiden Jokowi pada pagi ini guna mengklarifikasi langsung kabar ini.

"Karena itu, tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” tegas AHY seraya menyebut "Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak, Nahkoda tanggung tidak lahir dari lautan yang tenang".(BB/bbs).