Koordinasi ke UPT Samsat Buleleng, Komisi I DPRD Bali Berharap Genjot Peningkatan PAD

Koordinasi ke UPT Samsat Buleleng, Komisi I DPRD Bali Berharap Genjot Peningkatan PAD

28 Mei 2017

Baliberkarya.com/ist

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Buleleng. Anggota Komisi I DPRD Bali melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Terpadu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPT Samsat) Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, Sabtu (27/5/2017).

Anggota Dewan diterima di Gedung UPT. Samsat Bapenda Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Wayan Tagel Arjana, ST, diterima oleh Ida Bagus Suhita (Ka.UPT), I Gede Ardana (Kaur STNK), I Gusti Ngurah Darmika (Kasi PKB), I Made Ardana (Kasi PPL) dan I G.A. Mirahwati (Kasubag, TU).

Tagel Arjana menegaskan, anggota Komisi I DPRD Bali melakukan koordinasi dengan UPT Samsat di Kabupaten Buleleng, karena terkait capaian kinerja sejak ada kenaikan biaya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut.

"Pelayanan Samsat Buleleng mendapat prestasi cukup baik, karena inovasi yang diterapkan di Samsat se-Bali berasal dari Buleleng. Contohnya nomor antrian, absen sidik ibu jari, koorporasi BumDes bersama Samsat. Dari 91 badan usaha milik desa (BumDes) di Buleleng, sudah 40 BumDes yang melakukan kerja sama (MoU) dengan Samsat setempat," katanya.

Kuburan Anggota PKI Mulai Digali

Mih Ratu! Tulang Belulang di Temukan di Sumur Tua

Ia mengakui dari penjelasan petugas Samsat Buleleng, masih banyak keluhan dari warga masyarakat, karena mereka belum banyak tahu mengenai pajak progresif berlaku bagi kendaraan roda empat dan dua, bahkan belum banyak juga mau balik nama kepemilikan.

"Terhadap masalah yang terjadi di masyarakat, kami sarankan akan melakukan sosialisasi lebih intensif kepada warga, sehingga tumbuh kesadarannya untuk mengikuti persyaratan dan ketentuan mengenai kepemilikan kendaraan tersebut," ucapnya.

Tagel Arjana mengharapkan melalui Kantor Samsat ini akan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Bali. Memang prosesnya memerlukan waktu agar capaian target terpenuhi.

"Harapan kami PAD Provinsi Bali dapat meningkat, tahap demi tahap, contohnya BumDes bersamsat, namun samsat `online` tetap harus dikembangkan," ujar Politikus Partai Gerindra itu.

Dikatakan, pada tahun 2016 PAD Bali mengalami penurunan, dibanding sebelumnya. Ini terjadi pertama kali mengalami penurunan PAD selama kurun waktu 12 tahun terakhir

"Permasalahan yang terjadi setelah pajak progresif utamanya di sepeda motor, ini yang menyebabkan PAD kita menurun. Selain itu ekonomi sudah lesu, masyarakat cenderung tidak mau beli kendaraan banyak, selain itu dengan adanya pajak amnesty (tax amnesty), karena tidak ingin terungkap kekayaannya. Cenderung orang kaya beli kendaraan yang murah-murah," katanya. (BB)

Berita DPRD Bali Bali Berkarya