Walikota Jaya Negara Hadiri Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Gereja GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar
SOSIAL & BUDAYAMinggu, 28 April 2024
Ketua Komisi III DPRD Sesalkan 'Kabar Pembatalan' Pembangunan Bandara Buleleng
04 Maret 2018
OPINI
Denpasar
baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Rencana pembangunan Bandara di Bali Utara, Buleleng yang digagas PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) yang diperjuangkan selama empat tahun rupanya hanya akan menjadi impian belaka.
Pasalnya, hingga kini izin penetapan lokasi (penlok) yang mestinya diturunkan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak kunjung turun. Bahkan, kabar terakhir menyebutkan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan membatalkan rencana itu.
Padahal Direktur PT BIBU, Made Mangku Wijaya menyampaikan di hadapan media jika Presiden Jokowi telah memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Kemenhub untuk segera menerbitkan Penlok. Namun sayang tak kunjung ditindak lanjuti pihak terkait, padahal sudah jelas disposisi dengan dokumen nomor B-1033/M.Sesneg/D-1/HK.04.02/11/2017 yang ditandatangani Mensesneg memerintahkan Kemenhub mengeluarkan Penlok.
.png)
Terkait dengan berlarut larutnya rencana penetapan lokasi Bandara Buleleng yang berujung pada pembatalan itu membuat Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Nengah Tamba angkat bicara. Menurutnya, semestinya persoalan ini bisa difasilitasi pemerintah, apalagi katanya keberadaan Bandara Buleleng tujuannya agar ada keseimbangan Bali Utara dan Bali Selatan serta yang lebih penting adanya pemerataan ekonomi.
"Selain itu untuk menghilangkan dominasi selatan atas daerah lain, dan diharapakan adanya pembagian kue pariwisata secara merata," ucapnya di Denpasar, Minggu (4/3/2018).
Tamba menambahkan pada akhirnya Bali Selatan akan mengalami kemiringan akibat tidak kuat menanggung beban. "Bandara itu impian masyarakat Buleleng dan Bali khususnya, jangan sampai impian itu pupus begitu saja," sentilnya.
.jpg)
Dalam kesempatan ini, Tamba juga mempertanyakan cepatnya keputusan pembatalan dari Menteri Luhut, apakah ini merupakan persaingan antara swasta dan pemerintah yang dianggap tidak ada pembagian di sektor usaha.
"Kalau memang kajian PT BIBU dianggap kurang lengkap, selayaknya pemerintah memberikan arahan, jangan lantas dibiarkan begitu saja selama empat tahun," sesalnya.
Ia beranggapan, justru dengan adanya pembiaran seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha karena menyangkut hubungan dengan investor yang berasal dari negara lain.
"Jangan sampai ada anggapan pengusaha lokal diabaikan pemerintah pusat," sebut Tamba.
Ia kini mengaku sangat prihatin, karena itulah ia berencana maju ke pusat pada pileg 2019 dan menganggap perlunya wakil rakyat di pusat yang bisa menyuarakan langsung aspirasi masyarakat Bali secara lebih maksimal.(BB).
OPINI Lainnya :
Minggu, 04 Maret 2018
Jalan Berliku Jamkrida Bali Mandara Kini Ditetapkan Perusahaan Daerah Terbaik Secara Nasional
Minggu, 04 Maret 2018
Ahli Hukum: Kenaikan Pajak Hiburan 40% Tak Perlu Disikapi Berlebihan
Minggu, 04 Maret 2018
Paul Rindu Berat 1,5 Tahun Tak Bisa Bertemu Kedua Anaknya, Mantan Istrinya Diduga Eksploitasi Anaknya
Minggu, 04 Maret 2018
Miris! Nyoman Liang Beli Tanah Badak Agung Namun Dikontrakkan Pihak Lain
Berita Terkini
-
-
Dari Studi Komparasi Pokja Bunda PAUD Kota Denpasar Ke Pemkot Malang
PENDIDIKANSabtu, 27 April 2024
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINAL
Senin, 22 April 2024
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINALSenin, 22 April 2024
