dr. Jaya Kusuma Terpilih Pimpin FHI Provinsi Bali
TOKOHSenin, 29 April 2024
Kalaupun Pilkada Buleleng Satu Paslon, Pengawasan harus Maksimal
28 Oktober 2016
POLITIK
Denpasar
Baliberkarya/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Meskipun nantinya Pilkada Buleleng hanya diikuti satu pasangan calon (paslon), pengawasan tetap harus dilakukan secara maksimal dan efektif. Sebab, meskipun satu paslon, potensi pelanggaran dan gesekan di masyarakat sama besar.
Itulah yang disampaikan anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali, Ketut Sunadra, di Denpasar, Jumat (28/10/2016).
Menurutnya, sebenarnya pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai peluang mengisi atau tidak peluang untuk mendapatkan minimal dua paslon. Jika nanti hanya satu paslon atau calon tunggal, masyarakat pemilih bisa memiih SETUJU atau TAK SETUJU dengan calon tunggal tersebut.
Namun, Ketut Sunadra mengatakan, semua pihak harus menunggu proses penyelesaian sengketa SURYA vs KPU selama 12 hari sejak gugatan masuk ke Panwaskab Buleleng.
"Yang terpenting semua pihak, pemohon (SURYA) membuktikan pokok-pokok/dalil-dalil permohonan. Diadu dengan jawaban atau tanggapan KPU dengan bukti-buktinya, apakah itu dokumen, proses, saksi ahli, saksi yang terlibat proses, kemudian diperiksa sesuai ketentuan Pasal 142 - 144 dan 153 UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Pencalonan dan Jadwal, dan Prosedur Sengketa di Perbawaslu Nomor 8/2015," paparnya.
Namun, menurut Ketut Sunadra jika nanti memang hanya ada paslon tunggal dalam Pilkada Buleleng, strategi pengawasannya sama saja sepert biasanya. Mulai melakukan pencegahan pelanggaran, dan secara paralel dilakukan penindakan pelanggaran. Netralitas birokrasi atau ASN, anggota TNI/Polri), pegawai BUMN/D, kepala desa dan perangkat desa tetap harus dijaga.
"Dilarang melakukan politik uang untuk mempengaruhi pilihan SETUJU atau TAK SETUJU oleh pihak manapun," tandasnya.
Dikatakan, kelompok masyarakat atau parpol yang tidak setuju itu tetap potensial berkelahi membendung persetujuan masyarakat untuk mendukung petahana atau incumbent. Menurut Sunadra, potensi seperti itu tetap ada, sebab politik adalah kepentingan kelompok.
Karena itu, Ketut Sunadra menegaskan, pengawasannya harus tetap maksimal dan efektif. (BB)
POLITIK Lainnya :
Jumat, 28 Oktober 2016
Tok! Tok! Tok! DPRD Bali Setujui Dua Raperda dan LKPJ Gubernur
Jumat, 28 Oktober 2016
Buleleng dan Kemiskinan Serta Solusinya dari Dr Nyoman Sugawa Korry
Jumat, 28 Oktober 2016
Giri Tebar Baliho Tak Bercorak PDIP, Koster Paling Berpeluang Kantongi Rekomendasi dari Bu Mega
Jumat, 28 Oktober 2016
Rapat Paripurna Ke-6, DPRD Denpasar Apresiasi Capaian Kinerja LKPJ Walikota Denpasar TA. 2023
Berita Terkini
-
-
Jajaran Pemkot Denpasar Tandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Antikorupsi
PERISTIWASenin, 29 April 2024
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINAL
Senin, 22 April 2024
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINALSenin, 22 April 2024
