Walikota Jaya Negara Hadiri Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Gereja GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar
SOSIAL & BUDAYAMinggu, 28 April 2024
HUT ke-55 Golkar Bedah "Kawin Pada Gelahang"
Hingga Agustus 2019, 100 Pasangan di Bali Memilih "Kawin Pada Gelahang"
23 November 2019
POLITIK
Denpasar
Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Pakar hukum adat Bali Prof. Dr. I Wayan P Windia, SH., M.Si., menyampaikan data bahwa hingga Agustus 2019 sudah 100 pasangan di Bali yang melakukan perkawinan "Pada Gelahang". Tema "Kawin Pada Gelahang" ini disampaikan Prof Windia dalam seminar yang digelar dalam HUT ke-55 Partai Golkar di Hotel Nirmala Denpasar, Sabtu (23/11/2019).
Prof Windia mengungkapkan dihadapan ratusan peserta yang hadir jika ada sejumlah alasan mengapa orang memilih bentuk perkawinan "Pada Gelahang". Seperti tidak mungkin memilih bentuk perkawinan biasa atau perkawinan "nyentana" karena masing- masing calon pengantin lahir sebagai anak tunggal.
"Bisa juga karena pasangan tidak mau putus pacaran ataupun masing-masing orang tua tidak mau putung atau tidak memiliki keturunan," ungkap Prof Windia.
Terkait hukum adat Bali dan hukum nasional mengatur mengenai perkawinan "Pada Gelahang" Prof Windia mengaku pada umumnya awig-awig tertulis desa adat belum mengatur mengenal perkawinan "Pada Gelahang". Namun keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman, 15 Oktober 2010 telah mengatur mengenai hal ini.
Dalam keputusan itu disebutkan bahwa "Bagi calon pengantin yang karena keadaannya tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan biasa atau nyeburin (nyentana), dimungkinkan melangsungkan perkawinan 'Pada Gelahang' atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan".
Namun secara hukum positif atau hukum nasional, UU Perkawinan tidak mengenal istilah perkawinan biasa, perkawinan "nyentana", dan perkawinan "Pada Gelahang". Namun ada yurisprudensi yang bisa dijadikan rujukan. Sebagaimana terungkap dalam Putusan Kasasi MA No. 1331 K/Pdt/2010, tanggal 30 September 2010.
Putusan ini mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Dra. Ni Made Lely Nawaksari, 2. Ni Nyoman Sri Rahayu Madya, dan 3. Gubernur Pemerintah Provinsi Bali Cq Runati Pemerintah Kabupaten Karangasem, Cq Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem tersebut.
Putusan kasasi MA ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 27/Pdt 2009/PT.Dps tanggal 18 Agustus 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 273/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 06 Nopember 2008.
Putusan kasasi MA ini juga menyatakan hukum bahwa perkawinan dengan status sama-sama Purusa adalah sah menurut hukum dan menyatakan hukum bahwa Akta Perkawinan Nomor 130/MG/1990, tanggal 31 Desember 1990 adalah sah menurut hukum. Putusan kasasi di atas diperkuat dengan Putusan PK MA Nomor 603 PK/Pdt/2012, Tanggal 24 Desember 2013.
Dalam perkawinan "Pada Gelahang" suami dan istri tetap berstatus "kapurusa" di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban atau swadharma. Dua swadharma itu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami, sekala maupun niskala, yang secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.
Sementara, adapun alasan dibalik DPD Partai Golkar Bali merayakan HUT ke-55 Partai Golkar dengan acara yang tidak biasa adalah untuk mengangkat kearifan lokal menjadi sebuah diskursus dan diskusi publik, khususnya yang berkaitan dengan sistem perkawinan "Pada Gelahang" di Bali. Seminar dibuka Plt Ketua DPD Partai Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih yang diwakili Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. I Nengah Dauh Wijana.
Didampingi pula Ketua Panitia Dewa Made Suamba Negara, Bendahara Umum DPD Partai Golkar Provinsi Bali Komang Takuaki Banuartha, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Bali Komang "Kos" Suarsana serta pengurus dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Bali. Seminar menghadirkan narasumber dari kalangan pakar hukum adat, tokoh adat dan LSM dan pihak pemerintah.
Pakar hukum adat Bali Prof. Dr. I Wayan P Windia, SH., M.Si.,yang membawakan materi "Mengenal Perkawinan Pada Gelahang di Bali." Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Dr. Drs. I Gusti Made Ngurah, M.Si., dengan materi "Peranan Desa Adat dalam Perkawinan Pada Gelahang."
Pembicara lainnya yakni Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar Dra. Pande Made Sri Artatik, M.Si., dengan materi "Pencatatan Perkawinan." Selanjutnya Ketua LSM Bali Sruti Dr. Ir. Luh Riniti Rahayu, M.Si., menyampaikan materi "Mengenal Perkawinan Pada Gelahang. Pembicara lainnya yakni salah satu pelaku perkawinan Pada Gelahang Ni Luh Nilawati, S.H, M.M.
Ketua Panitia Dewa Made Suamba Negara mengungkapkan seminar ini digelar atas inisiatif BakumHAM DPD Partai Golkar Bali. Tujuannya agar HUT Golkar tidak hanya seremonial tapi ada kegiatan nyata dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya pula dalam hal pelestarian kearifan lokal.
Salah satunya adalah seminar yang berangkat dari fenomena perkawinan menurut adat Bali yakni "Kawin Paksa Gelahang" ini. Menurutnya, lewat seminar ini pihaknya ingin memediasi gagasan Prof Windia tentang Kawin Pada Gelahang agar lebih dipahami masyarakat.
"Simpulan dan benang merah hasil seminar ini akan disosialisasikan ke masyarakat sebagai pegangan bagaimana menjalankan Kawin Pada Gelahang," jelas Dewa Suamba.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. I Nengah Dauh Wijana mengungkapkan seminar ini juga membedah aspek hukum "Kawin Pada Gelahang" dan bagaimana agar dalam implementasinya dapat berjalan lancar.
"Walau dari dulu idenya sudah ada, masyarakat masih banyak yang belum paham betul 'Kawin Pada Gelahang' ini. Maka ini perlu dibedah dan disosialisasikan lagi," terang Dauh Wijana yang juga akademisi ini.
Sementara itu Puncak HUT ke -55 Partai Golkar akan diisi silaturahmi keluarga besar partai Golkar di Bali setelah berlangsungnya Munas Golkar di Jakarta, yang akan dilakukan juga dalam bentuk "Megibung" atau tradisi makan bersama untuk mempererat kebersamaan antar sesama keluarga besar partai berlambang 'Pohon Beringin' tersebut.(BB).
POLITIK Lainnya :
Sabtu, 23 November 2019
Tok! Tok! Tok! DPRD Bali Setujui Dua Raperda dan LKPJ Gubernur
Sabtu, 23 November 2019
Buleleng dan Kemiskinan Serta Solusinya dari Dr Nyoman Sugawa Korry
Sabtu, 23 November 2019
Giri Tebar Baliho Tak Bercorak PDIP, Koster Paling Berpeluang Kantongi Rekomendasi dari Bu Mega
Sabtu, 23 November 2019
Rapat Paripurna Ke-6, DPRD Denpasar Apresiasi Capaian Kinerja LKPJ Walikota Denpasar TA. 2023
Berita Terkini
-
-
Dari Studi Komparasi Pokja Bunda PAUD Kota Denpasar Ke Pemkot Malang
PENDIDIKANSabtu, 27 April 2024
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINAL
Senin, 22 April 2024
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINALSenin, 22 April 2024
