logo

WALHI BALI Protes

Duh, Kawasan Perairan Kuta hingga Tabanan Terancam Pertambangan Pasir Laut

  12 November 2018 OPINI Denpasar

Walhi Bali for Baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) pada Senin 12 November 2018. FGD tersebut fokus membahas alokasi ruang kawasan konservasi dan penambangan pasir laut.
 
 
Dalam dokumen rencana alokasi ruang RZWP3K Provinsi Bali, pertambangan pasir laut awalnya dialokasikan di perairan Pantai Kuta dan Sawangan. Namun karena perairan pantai Sawangan dialokasikan untuk kawasan konservasi bersamaan dengan kawasan perairan sekitarnya mulai dari wilayah perairan Sanur sampai Uluwatu, alokasi pertambangan pasir laut diubah ke perairan sekitar Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Kabupaten Badung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. 
 
Peruntukan wilayah pesisir sebagai area pertambangan pasir laut tersebut diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Disnaker ESDM Provinsi Bali, yang diwakili oleh I Nyoman Wiratmo Juniartha. 
 
 
Pemprov Bali mengusulkan diadakannya alokasi ruang untuk wilayah usaha pertambangan di wilayah 0 sampai 12 mil laut sesuai kewenangannya di wilayah Provinsi. Usulan tersebut diklaim untuk mencukupi pembangunan di Provinsi Bali.
 
 
I Made Juli Untung Pratama, Direktur Eksekutif WALHI BALI yang terlibat dalam pertemuan tersebut menyampaikan keberatannya atas alokasi ruang pertambangan pasir laut yang kembali diakomodir dalam penyusunan dokumen RZWP3K. 
 
"Kami memprotes sekaligus keberatan terhadap alokasi ruang pertambangan pasir laut. Masyarakat terutama yang berhadapan dengan wilayah tersebut harus tahu bahwa selain tanpa disertai kajian yang komprehensif, pertambangan potensi pasir laut berpotensi merusak Lingkungan Hidup Bali khususnya berpotensi besar merusak kawasan Kuta hingga ke Tabanan", tegasnya.
 
 
 
Made Juli juga kembali menegaskan agar RZWP3K Provinsi Bali tidak digunakan sebagai instrumen hukum untuk pemutihan pelanggaran tata ruang. 
 
"Kembali saya ingatkan agar Produk hukum RZWP3K tidak menjadi instrumen hukum untuk pemutihan segala bentuk pelanggaran tata ruang", tandasnya.(BB/rls)

Opini Walhi Bali Pertambangan Pasir Laut Baliberkarya

OPINI Lainnya :

Senin, 12 November 2018

Jalan Berliku Jamkrida Bali Mandara Kini Ditetapkan Perusahaan Daerah Terbaik Secara Nasional

Senin, 12 November 2018

Ahli Hukum: Kenaikan Pajak Hiburan 40% Tak Perlu Disikapi Berlebihan

Senin, 12 November 2018

Paul Rindu Berat 1,5 Tahun Tak Bisa Bertemu Kedua Anaknya, Mantan Istrinya Diduga Eksploitasi Anaknya

Senin, 12 November 2018

Miris! Nyoman Liang Beli Tanah Badak Agung Namun Dikontrakkan Pihak Lain 

Berita Terkini

Terpopuler

Rabu, 17 April 2024

Rapat Paripurna Ke-6, DPRD Denpasar Apresiasi Capaian Kinerja LKPJ Walikota Denpasar TA. 2023

Rabu, 17 April 2024

Buleleng Jauh Tertinggal, Sugawa Korry Siap Maju Meletakkan 3 Komitmen Membangun Kampung Halaman

Kamis, 25 April 2024

OJK dan BI Bali Kolaborasi Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen

Rabu, 24 April 2024

Ny Candrawati Tamba dampingi PJ Ketua Dekranasda Bali Kunjungi Pengerajin IKM Jembrana

Minggu, 07 April 2024

Wawali Arya Wibawa Tutup Gelaran Porsenijar Kota Denpasar Tahun 2024

Senin, 01 April 2024

Walikota Jaya Negara Buka Porsenijar Kota Denpasar Tahun 2024

Selasa, 02 April 2024

PT. Pegadaian Kanwil VII Denpasar gelar Panggung Emas Ramadan 2024

Selasa, 26 Maret 2024

Usung Tema Saguna Prawerthi, Festival Beraban Tahun 2024 Kembali Digelar

Selasa, 09 Januari 2024

Miris! Nyoman Liang Beli Tanah Badak Agung Namun Dikontrakkan Pihak Lain 

Kamis, 28 Desember 2023

Suka Buat Gaduh dan Fitnah, GPS Sarankan Roy Suryo Segera Bertobat

Minggu, 31 Maret 2024

Pemkot Denpasar Upayakan Berbagai Langkah Preventif Guna Tekan Angka Stunting 

Kamis, 29 Februari 2024

Sampah Pasca Galungan di Jembrana Diprediksi Naik, Petugas Dikerahkan