• Home
• POLITIK

DPRD Dorong Pemprov Bali Realisasikan Pendapatan Daerah 2023

  05 September 2023 POLITIK Denpasar

Ket poto: Rapat Paripurna ke-41 di Gedung DPRD Provinsi Bali

Baliberkarya.com - Denpasar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam tiga bulan ke depan fokus merealisasikan penerimaan pendapatan daerah yang telah direncanakan. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Pembahasan Raperda APBD Perubahan 2023 Gede Kusuma Putra dalam Rapat Paripurna ke-41 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (4/9/2023).

"Khususnya pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya baru mencapai 19,5 persen dari Rp 810,711 miliar lebih yang dianggarkan. Serta penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah yang baru terealisasi 25,69 persen dari Rp 900,674 miliar lebih yang dianggarkan," jelas Kusuma.

Kusuma juga menyampaikan beberapa catatan terkait APBD Perubahan 2023. Termasuk penganggaran dana untuk pecalang Wanakerthi Gunung Agung dan Gunung Batur sebesar Rp 10,4 miliar.

"Pada prinsipnya dewan dapat memahami sepanjang semua proses yang dilaksanakan sejak recruitment tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ada," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Kusuma mengingatkan kepada Pemprov Bali, khususnya TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) untuk senantiasa menjaga tingkat inflasi yang angkanya tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi Bali. "Prestasi yang lebih baik dari rata-rata nasional perlu tetap dijaga," sambungnya.

Kusuma menggambarkan APBD Perubahan 2023 sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah direncanakan naik Rp 309,513 miliar lebih, yang semula Rp 6,933 triliun menjadi Rp 7,243 triliun lebih.

2. Belanja Daerah direncanakan naik Rp 438,199 miliar lebih, yang semula Rp 7,522 triliun lebih menjadi Rp 7,960 triliun lebih.

3. Poin satu dan dua di atas mengakibatkan defisit naik sebesar Rp 128,686 miliar lebih, yang semula Rp 588,445 miliar lebih menjadi Rp 717,137 miliar lebih.

4. Defisit Rp 717 miliar lebih ini memerlukan pembiayaan netto positif (Penerimaan Pembiayaan lebih besar dari Pengeluaran Pembiayaan) dengan jumlah yang sama.

5. Penerimaan pembiayaan senyatanya adalah sebesar Rp 330,133 miliar lebih berasal dari Silpa APBD 2022 audited. Serta pencairan dana cadangan sebesar Rp 78,829 miliar lebih. Sehingga totalnya Rp 408,963 miliar lebih.

6. Pengeluaran pembiayaan senyatanya adalah sebesar Rp 395,788 miliar lebih (terdiri dari Rp 150 miliar dana cadangan, Rp 100 miliar Penyertaan Modal Daerah serta Rp 145,788 miliar lebih untuk pembiayaan cicilan hutang yang jatuh tempo).

7. Mencermati poin lima dan enam di atas ada penerimaan pembiayaan senyatanya positif Rp 13,175 miliar lebih, sehingga untuk menutupi defisit Rp 717,131 miliar lebih perlu ada lagi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 703,955 miliar lebih yang diharapkan bersumber dari penerimaan pinjaman daerah.

8. Penerimaan pembiayaan secara keseluruhan adalah Rp 1,112 triliun lebih (Silpa APBD 2022 audited Rp 330,133 miliar lebih plus pencairan dana cadangan Rp 78,829 miliar lebih plus penerimaan pinjaman daerah Rp 703,955 miliar lebih). (BB)