DPRD Bali Apresiasi Prestasi Gubernur

DPRD Bali Apresiasi Prestasi Gubernur

28 April 2016

baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com- DPRD Provinsi Bali memberi apresiasi dan penghargaan tinggi atas berbagai prestasi Pemprov Bali di bawah pimpinan Gubernur I Made Mangku Pastika.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali Tahun 2015, I Ketut Karyasa Adnyana,SP. Pada Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Kamis (28/4/2016).

Dalam paparannya, Karyasa menyebut sejumlah prestasi Pemprov Bali seperti diraihnya predikat WTP dari BPK RI, Penghargaan Tingkat Nasional Anugerah Desa Membangun Indonesia , Pembina Provinsi Terbaik Satu Pembangunann dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta dalam bidang kebudayaan prestasi membanggarkan dengan ditetapkannya sembilan tarian asal Bali sebagai warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Windhoek Namibia.

“Namun di balik berbagai raihan prestasi yang dicapai, masih terdapat beberapa catatan , saran serta rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali yang perlu diperhatikan,” ujar Karyasa.

Menurut anggota Dewan dari Dapil Buleleng itu, selain dari sisi pendapatan daerah khususnya dari komponen pajak daerah yang realisasinya masih kurang sekitar 3,58 % dari target, masih banyak pula program dan kegiatan khususnya di sektor kebudayaan yang realisasi keuangannya masih kurang dari 90%.

“Untuk itu, Pansus LKPJ merekomendasikan agar Gubernur dan jajarannya dalam menjalankan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perda APBD serta melakukan review dan evaluasi terhadap kegiatan di masing masing SKPD yang penyerapan anggarannya tidak maksimal,” ujar mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali tersebut.

Selain mengenai anggaran, Pansus LKPJ juga memberi dukungan dan saran untuk realisasi dari pembuatan pabrik pengolahan gabah/padi dan sarana penunjang lainnya utnuk pengolahan dan penggilingan gabah kering petani seluruh Bali.

Masih seputar pertanian, pansus juga meminta agar dibuatkan regulasi / peraturan yang mengatur tentang standarisasi kepantasan harga komoditi hasil pertanian untuk melindungi petani serta asuransi perlindungan terhadap hasil pertanian.

Di bidang kesehatan, pansus LKPJ memperhatikan mengenai antisipasi terpadu terhadap penyakit rabies serta demam berdarah dimana untuk penanganan demam berdarah perlu penanganan yang masif, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga di Tahun 2016 ini kejadian ini dapat diminimalisir secara efektif.

Begitu pula halnya dengan banyaknya kasus narkoba yang menimpa generasi muda yang harus mendapat penanganan secara serius dan tidak hanya menghandalkan dari BNN dan Kepolisian. “Pemerintah daerah dan masyarkat harus proaktif dalam menanggulangi permasalahan ini,” tandas Karyasa. (bb)