Cerdaskan Anak Bangsa, Ketua BMPS Bali Harap Pemda Serius Alokasikan Dana 20 Persen APBD Untuk Pendidikan 

  01 April 2023 PENDIDIKAN Denpasar

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Bali, Ngurah Gede Ambara Putra, SH tak henti-hentinya berharap Pemerintah Provinsi Bali untuk benar-benar serius tidak hanya sekedar wacana namun sunguh-sungguh mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 7 Triliun lebih, 20 persennya dialokasikan untuk sektor pendidikan.

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi penerus, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Bali, Ngurah Gede Ambara Putra, SH tak henti-hentinya berharap Pemerintah Provinsi Bali untuk benar-benar serius tidak hanya sekedar wacana namun sunguh-sungguh mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 7 Triliun lebih, 20 persennya dialokasikan untuk sektor pendidikan.

"APBD khan tujuh koma sekian triliun, melalui Undang-undang khan harus memprioritaskan pendidikan 20 persen atau sekitar Rp 1,5 triliun untuk sekitar 184 ribu siswa. Belanja setiap siswa itu 8 juta rupiah per orang, itu yang harus bisa merata untuk siswa di Bali," harap Ngurah Ambara di sela kegiatan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali bekerja sama dengan Yayasan Dharma Shanti Denpasar dan ITB Stikom Bali menggelar Dharma Shanti Nyepi Caka 1945 di Stikom Bali, Denpasar, Bali, pada Sabtu 1 April 2023.

Lebih jauh Ngurah Ambara menyebut dengan pemerataan di sektor Pendidikan tidak hanya pada pembangunan gedung dan infrastruktur sekolah melainkan pembangunan anak bangsa yang cerdas dan berwawasan luas yang berdampak pada kemajuan taraf hidup masyarakat di masa mendatang.

"Tujuannya membangun anak bangsa bukan sekolah. Kedepan langkah BMPS mengadakan Focus Group Discussions (FGD), seminar mengenai perkembangan ke mana anggaran pendidikan itu baik di tingkat 2 atau tingkat 1," sebutnya.

Selain itu, lanjut Ngurah Ambara, juga menjadi momentum dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional dengan memperjuangan pendidikan anak bangsa yang tidak bisa lepas dari dana-dana operasional. Dengan mencerdaskan anak bangsa dan menjunjung tinggi kearifan lokal Bali, maka diproyeksikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

"Masih banyak orang tua murid di luar sana yang tidak mampu membayar keperluan sekolah anaknya," ungkapnya.

Sementara disisi lainnya, Ngurah Ambara memberikan apresiasi terhadap dilanjutkannya pembahasan tentang RUU Provinsi Bali pada Pembicaraan Tingkat lI/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dan disahkan menjadi UU. 

Ngurah Ambara sejatinya juga sebagai salah satu inisiator di dalam Forum Perjuangan Hak Bali (FPHB), dirinya bersama Nyoman Damantra (kakak kandung) dan tokoh-tokoh lainnya menggelar deklarasi untuk memperjuangkan dana perimbangan dari pemerintah pusat pada 12 Februari 2012 silam.

Forum tersebut pun melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama seperti Ida Pedanda Sebali Tianyar, Nyoman Damantra, Prof Nyoman Sirta, budayawan Cok Raka Kertiasa, ketua KPU Gusti Putu Arta serta sejumlah anggota dewan dari Denpasar dan Provinsi Bali.

"Bali khan tujuan investasi dan setiap investasi bisa membuka lapangan pekerjaan, dengan anak bangsa yang cerdas pemerataan Pendidikan maka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari kearifan lokal, terutama yang tidak kalah penting memajukan dunia pendidikan," tegasnya.(BB).