Walikota Jaya Negara Hadiri Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Gereja GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar
SOSIAL & BUDAYAMinggu, 28 April 2024
Cegah Sanksi Hukum Pungutan Desa, Artison Minta Forkompinda Bergerak
09 November 2018
EKONOMI
Klungkung
Baliberkarya.com
Baliberkarya.com- Klungkung. Pungutan di objek wisata baik itu karcis parkir atau pun karcis masuk yang dikelola di luar pemerintah dalam hal ini desa pakraman memang sudah lumrah terjadi di Bali termasuk juga di Klungkung.
Pro kontra masalah pungutan ini pun timbul setelah adanya penangkapan sebelas juru parkir yang melakukan pungutan di Pantai Matahari Terbit.
BACA JUGA : DPRD Bali Tetapkan Perda Lansia, Amelia: Luar Biasa, Lansia di Bali Tak Lagi Terlantar
BACA JUGA : Sepanjang 1,1 Km Jalan Rusak di Pasih Uug, Pihak Desa Diminta Ajukan Proposal
Pihaknya juga meminta kepada aparat desa dan pelaku pariwisata untuk tidak takut melakukan pungutan bila telah sesuai dengan aturan. Apalagi, pungutan yang dilakukan ini bertujuan untuk mengembangkan desa dan meningkatkan fasilitas yang ada di objek wisata tersebut.
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Terkait hal itu Anggota DPRD Klungkung dari Partai Demokrat Gede Artison Andarawata meminta agar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Klungkung bergerak untuk saling tukar pikiran.
Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antar pemegang kebijakan terutama instansi penegak hukum. Artison mengungkapkan pungutan di objek wisata sebenarnya sudah diatur dalam kewenangan pungutan jasa usaha yang tertuang di Pasal 23 Permendesa 1 2015, dan UU No.6 2014 tentang Desa, maupun Permendagri 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
“Saya sarankan ikuti Undang-Undang Desa dan Permendesa, juga buat perencanaan matang terkait pungutan,” bebernya.
Untuk meminimalisir adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan objek wisata, pria yang akrab dipanggil Sony ini pun meminta kepada pihak desa melakukan MoU dengan pihak terkait baik Pemkab Klungkung mau pun Polres dan Kejari Klungkung terkait pelaksanaan pungutan kepada wisatawan.
“Untuk desa-desa yang lagi membangun pariwisata atau desa wisata, saya sarankan buat MOU dengan semua pihak terkait. Serta konsultasikan ke bagian hukum pemda klungkung biar dibantu beri kajiannya,” tambahnya.
Pemkab Klungkung juga diminta agar pro aktif membantu mensosialisasikan peraturan dan dasar pemungutan yang bisa dilakukan oleh desa. Bila terjadi pelanggaran, diharapkan agar melakukan teguran sebelum mengambil langkah represif. (BB)
EKONOMI Lainnya :
Jumat, 09 November 2018
Waspada Investasi dan Pinjol Ilegal, Rai Wiraja Sebut Berbagai Cara untuk Mencari Korban Dijadikan Mangsa
Jumat, 09 November 2018
OJK Bali Beri Edukasi Keuangan Kepada 1000 UMKM di Kabupaten Jembrana 2024
Jumat, 09 November 2018
Pasar Umum Negara Sebagai Pusat Niaga dan Ikon Wisata
Jumat, 09 November 2018
OJK dan BI Bali Kolaborasi Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen
Berita Terkini
-
-
Dari Studi Komparasi Pokja Bunda PAUD Kota Denpasar Ke Pemkot Malang
PENDIDIKANSabtu, 27 April 2024
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINAL
Senin, 22 April 2024
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINALSenin, 22 April 2024
