• Home
• POLITIK

AHY Sampaikan 14 Agenda Perubahan dan Perbaikan, Mudarta Sebut 3 Keresahan Rakyat dan 70 Persen Ingin Perubahan Indonesia Lebih Baik

  14 Juli 2023 POLITIK Denpasar

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pandangannya membedah Pidato Politik Kebangsaan yang disampaikan lewat tayangan di 4 stasiun televisi nasional secara live (langsung) pada Jumat malam 14 Juli 2023.

Baliberkarya.com-Denpasar. Bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2023 atau dihitung mundur persis 7 bulan sebelum hari H Pemilihan Umum yang akan digelar 14 Februari tahun 2024, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pandangannya membedah Pidato Politik Kebangsaan yang disampaikan lewat tayangan di 4 stasiun televisi nasional secara live (langsung) pada Jumat malam 14 Juli 2023.

Jajaran pengurus DPD Demokrat Bali dan para kader juga melakukan nonton bareng (nobar) Pidato Politik Kebangsaan di Sekretariat Kantor DPD Demokrat Bali pada Jumat malam tersebut. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali I Made Mudarta, S.Sos pun akhirnya membedah dan mengungkapkan pidato politik kebangsaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.

Mudarta mengakui suasana nonton bareng serentak pidato politik kebangsaan AHY secara nasional termasuk di Bali juga berlangsung dengan sukacita. "Begitu juga di Bali diikuti oleh kader, pengurus anggota fraksi, setiap kantor DPD, DPC dan DPAC melakukan nonton bareng dengan semangat sukacita," kata Mudarta yang pada Pileg 2024 maju ke DPR RI Dapil Bali dari Partai Demokrat. 

Menurut Mudarta, Ketua Umum AHY menyampaikan pidato politik kebangsaan yang menyangkut dengan isu-isu kerakyatan, termasuk 14 program dari Partai Demokrat bertajuk "14 Agenda Perubahan dan Perbaikan Untuk Indonesia yang Lebih Baik" yang akan menjadi skala prioritas untuk dilakukan perubahan dan perbaikan kedepan pasca 10 tahun berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. 

Mudarta yang dikenal politisi senior yang juga sebagai pengusaha dermawan ini menuturkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY adalah fakta dan realita yang ada di lapangan, yang dipotret dari temuan survei dari internal partai Demokrat. Begitu juga hasil serapan kader, simpatisan partai Demokrat di seluruh Indonesia. 

"Memang rakyat secara umum menyampaikan bahwasanya ke depan memang perlu perubahan dan perbaikan yang dilakukan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi apa yang disampaikan Ketum Demokrat AHY adalah potret harapan rakyat untuk perubahan dan perbaikan," tegas Mudarta.

Berdasarkan hasil survei internal Partai Demokrat mengungkap berbagai isu yang disuarakan oleh masyarakat. Isu pertama yang ditonjolkan oleh masyarakat dan yang diharapkan bisa dilakukan perubahan adalah terkait dengan harga kebutuhan pokok terjangkau. Mudarta mengatakan isu tersebut memang  dirasakan oleh kaum ibu-ibu atau masyarakat yang pergi ke pasar. 

"Barang-barang mahal, sementara uang sulit dicari. Itu yang pertama hampir 34,1% rakyat mengharapkan harga kebutuhan pokok ini memang terjangkau oleh masyarakat," terang politisi Demokrat asal Jembrana ini.  

Mudarta mengungkapkan isu kedua yang menjadi sorotan masyarakat adalah berkaitan dengan susahnya mencari pekerjaan, dimana masyarakat terutama mereka yang baru tamat sekolah, dan baru menjadi sarjana benar-benar merasakan kesulitan mencari pekerjaan. "Memang merasakan betul hari ini adik-adik kita yang baru tamat kuliah, sarjana, SMA untuk mencari pekerjaan sulit," ungkapnya.

Isu selanjutnya yang menjadi sorotan, lanjut Mudarta yakni masyarakat adalah harga jual dari hasil produk pertanian yang dirasa kurang stabil. Untuk itu, masyarakat berharap agar bisa dilakukan perubahan kedepan sehingga harga-harga panen padi dan seterusnya bisa stabil sehingga bisa meningkatkan penghasilan daripada pertanian. Kemudian terkait isu hutang Indonesia yang jumlahnya memang sangat fantastis dimana mayoritas rakyat Indonesia mengharapkan hutang ini segera dilunasi, dimana jika dihitung bunganya saja pertahun menyentuh angka hampir Rp.400 triliun per tahun.

"Ketua Umum kami AHY sudah mencoba menghitung. Dari besaran APBN setiap tahun kalau memang digunakan untuk membayar hutang, Rp.400 triliun ini yang bunga saja, angkanya sangat tinggi," tutur Mudarta.

Mudarta pun berhitung jika Indonesia tidak memiliki hutang yang begitu besar maka dana yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang tersebut bisa dialokasikan untuk bidang pendidikan, dan sektor UMKM. Menurutnya, kalau dibagi misalkan ada adik-adik kita masyarakat yang ingin kuliah ke S-1 anggap biayanya misalnya itu sampai mendapat gelar S1 sekitar 200 juta maka ada sekitar 2 juta adik-adik kita bisa kuliah menempuh S-1 di universitas yang berkelas di Indonesia.

Begitu juga kalau dikonversi misalnya kalau dibagi rata kita membantu UMKM dana bergulir. Setiap satu UMKM misalnya dibantu 50 juta itu setara dengan 8 juta UMKM yang bisa dikembangkan. Anggaplah misalnya satu UMKM itu bisa mempekerjakan 5 sampai 10 sehingga angka yang bisa bekerja itu kisaran 80 juta. 

"Dari mereka yang menganggur bisa bekerja, dari yang tidak mendapatkan penghasilan bisa mendapatkan penghasilan dan seterusnya. Tentu ini bisa menumbuhkan ekonomi," sebut Mudarta.

Sementara pertumbuhan ekonomi di rezim sekarang juga cenderung stagnan, jauh dari apa yang dijanjikan. Bagi Mudarta, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, tepatnya setelah hampir 9 tahun Presiden Jokowi memimpin Indonesia, tidak pernah meroket seperti yang dijanjikan di atas 7 persen sampai 8 persen. Namun saat ini justru ada di kisaran angka 5 persen sehingga hal ini juga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat rendah. 

"Sementara orang kaya, kaya sekali, sementara yang miskin, miskin sekali. Ini angkanya masih sangat tinggi. Ini yang diharapkan masyarakat berdasarkan ekspektasi di level bawah maupun temuan survei. Harapannya perubahan," ungkapnya.

Dari sisi program-program yang sudah berjalan hari ini secara keseluruhan, 70% rakyat Indonesia ingin perubahan, termasuk yang sekarang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu juga ada isu yang berkaitan dengan kenaikan gaji pegawai negeri sipil PNS, TNI, dan Polri, yang mana selama 9 tahun Pemerintahan Jokowi baru hanya dua kali ada kenaikan gaji dengan angka persentase di akumulasi kisaran 11%. 

"Jangankan mencari kerja mencari sekolah saja sulit, sementara pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk bersekolah. Angka kenaikan gaji yang memang tidak signifikan dengan inflasi. Kenaikan barang-barang ketika 9 tahun beberapa kali naik, sementara gaji hanya naiknya dua kali dengan persentase rendah. Tentu tidak terjangkau, tidak mencukupi," sentil Mudarta.

Atas dasar itulah, Mudarta menyebut Demokrat Bali berharap ke depan isu ini bisa diperhatikan sehingga para pegawai PNS bisa bekerja secara maksimum, dan angka korupsi juga bisa dikurangi. "Itu menjadi isu-isu utama yang menjadi harapan masyarakat yang akan diperjuangkan oleh partai Demokrat dalam masa pemerintahan berikutnya atau setelah Pak Jokowi tidak lagi berkuasa karena harus berakhir, karena kontraknya secara konstitusi hanya berlaku 10 tahun atau setara dengan dua periode," ulasnya.

Mudarta menegaskan para kader dan simpatisan Partai Demokrat bersukacita menyambut pidato kebangsaan AHY. Hasil pidato AHY tersebut tentunya akan disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa membandingkan apa yang ditawarkan oleh partai politik lain, begitu juga tokoh-tokoh nasional yang ingin maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. 

Menurut Mudarta, jika rakyat bersepakat dan setuju dengan program nyata yang disampaikan oleh Ketua Umum AHY dan pernah terbukti dilaksanakan ketika Pak SBY memimpin Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun, 2004-2014, tentu Demokrat akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan harapan masyarakat. 

"Harapan masyarakat itu yang akan diperjuangkan oleh partai Demokrat di tahun 2024 untuk periode 5 tahun ke depan," ucap Mudarta.

Mudarta memandang apa yang disampaikan oleh Ketum AHY adalah juga bagian dari masukan-masukan yang disampaikan oleh kader Demokrat seluruh Indonesia, termasuk masukan dari Bali. Baginya, hal ini merupakan bagian dari demokrasi yang intinya adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. 

"Filosofisnya adalah suara rakyat adalah suara Tuhan. Manakala kita berjuang maksimum untuk kepentingan masyarakat itulah esensi penting daripada demokrasi. Apalagi kita adalah demokrasi Pancasila," tutup Mudarta.(BB).