Duh Kenken Ne! Barisan Pendukung Jagaditha Ragukan Rekomendasi Golkar, Suhu Politik di KJM Meninggi

  13 Juli 2020 POLITIK Jembrana

Foto Saat Penyerahan Surat Rekomendasi Pasangan Tamba-Ipat di Jakarta

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Jembrana. Suhu politik di internal Koalisi Jembrana Maju (KJM) yang dimotori Partai Golkar mulai memanas, pemicunya kabar pemberian rekomendasi dari DPP Golkar maju dari jadwal yang diperkirakan KJM.

Diketahui, Minggu (12/7) kemarin DPP Partai Golkar telah memberikan rekomendasi kepada paket bakal calon I Nengah Tamba - I Gede Ngurah Patria Krisna (Ipat). 

Pemberian rekomendasi tersebut langsung diterima paket Tamba-Ipat di kantor DPP Golkar, Jakarta. Diserahkan langsung oleh Airlangga Hartarto dengan didampingi Ketua Korwil Pemenangan Pemilu Bali-NTB Partai Golkar Gede Sugawa Korry.

Dengan diberikannya rekomendasi partai tersebut kepada paket Tamba-Ipat, otomatis pajet Made Prihenjagat - I Putu Dwita (Jagaditha) gagal bertarung di Pilkada Jembrana 9 Desember 2020 mendatang.

Pemberian rekomendasi lebih awal dari rencana tersebut, ternyata membuat kubu pendukung Jagaditha sedikit 'memanas' pasca tersiar kabar pemberian rekomendasi di sejumlah media.

Pendukung Jagaditha membuat postingan di media sosial facebook (fb) yang mengatakan kabar pemberian rekomendasi dari DPP Golkar tersebut belum valid alias belum dijamin kebenarannya.

Seperti dalam akun fb Agus Andriawan pada group info Jembrana. Agus Andriawan meminta barisan pendukung 'Jaguar Jembrana' (Jagat) untuk tetap solid mendukung dan tidak mudah terpropokasi dengan berita pemberian rekomendasi tersebut.

Mengingat dalam unggahannya Agus Andriawan mengatakan berita pemberian rekomendasi kepada Tamba - Ipat tersebut belum valid dan bukan merupakan keterangan resmi dari DPP Partai Golkar.

Agus Andriawan dalam uanggahannya berdalih kabar pemberian rekomendasi tersebut belum valid mengacu dari keterangan Ketua DPD Golkar Bali Sugawa Korry di sejumlah media sebelumnya yang mengatakan rekomendasi dari DPP diperkirakan baru akan turun Agustus 2020 mendatang.

Bahkan menurut Agus Andirawan dalam unggahannya, pernyataan Sugawa Korry di sejumlah media tersebut dikuatkan dengan keterangan Ketua DPD Golkar Jembrana Made Suardana kepada KJM, bahwa rekomendasi baru akan turun Agustus 2020 mendatang.

Unggahan Agus Andriawan tersebut tentu saja memantik komentar beragam dari betizen yang notabennya barisan pendukung paket Tamba-Ipat dan barisan pendukung Jagaditha.

Barisan pendukung Jagaditha meyakini unggahan tersebut dan menuding berita pemberian rekomendasi adalah hoax. Sementara barisan Tamba-Ipat meminta dalam tanggapannya meminta pendukung Jagaditha logowo dan agar merapatkan barisan untuk perubahan Jembrana.

Menanggapi unggahan yang bisa memantik polemik diinternal Koalisi Jembrana Maju (KJM) Plt Ketua DPD Golkar Jembrana Made Suardana ketika hendak  dikonfirmasi melalui ponselnya pagi tadi tidak diangkat padahal dalam keadaan aktif.

Sementara bakal calon Bupati I Made Prihenjagat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, pihaknya masih akan menunggu pengumuman resmi dari Koalisi Jembrana Maju (KJM) terkait rekomendasi karena paket ini berproses dikoalisi bukan di satu partai.

"Kami masih menunggu pengumuman resmi di koalisi. Kami belum yakin dengan berita pemberian rekomendasi itu karena rasanya tidak masuk akal," tegasnya, Senin (13/7/2020)

Menurutnya, berdasarkan penjelasan Ketua DPD Golkar Jembrana Made Suardana sebelumnya, berita acara pengajuan dua paket bakal calon baru diajukan per tanggal 10 Juli 2020 kemarin. Selanjutnya akan ada surve dan setelah itu diperkirakan Agustus baru rekomendasi bisa turun.

"Masak ini berita acara baru diajukan tanggal 10 Juli, rekomendasi sudah keluar kemarin, kapan surve dilakukan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan bakal calon wakil bupati I Putu Dwita, menurutnya paket Jagaditha masih menunggu pengumuman resmi dari koalisi karena prosesnya di koalisi, bukan hanya.di partai Golkar.

"Jikapun itu memang sudah benar rekomendasi dari Golkar terus apakah partai koalisi yang lain bisa nerima kan masih harus digodog di koalisi. Golkar tidak bisa mengusung calon sendiri harus berkoalisi. Partai lain dalam koalisi juga berhak mengeluarkan rekomendasi. Jadi tunggu saja nanti, jangan kesusu menyimpulkan," tutup Dwita.(BB)