Jembrana 'Dikepung' Banjir, Dewan Dorong Pemkab Tambah Personil Tagana dan BPBD

  30 November 2018 OPINI Jembrana

Baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Jembrana. Bencana banjir dan tanah longsor merupakan persoalan klasik yang dihadapi Jembrana. Bencana ini terjadi tiap tahunnya. Wilayah Jembrana yang luas terdapat banyak wilayah yang rawan bencana alam.
 
 
Terkait hal tersebut, ternyata tidak semua wilayah bencana bisa disentuh dan mendapatkan penanganan dari tim Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan BPBD. Meskipun semua bisa tersentuh tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara bencana itu sendiri haruslah mendapat penanganan yang super cepat.
 
Sama halnya dengan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Jembrana saat ini. Dari data yang dirilis pihak BPBD Jembrana tercatat ada 15 titik banjir dan tanah longsor. Namun data itu hanya terdapat diperkotaan dan desa-desa yang dekat dengan kota kabupaten. 
 
Sementara desa-desa atau perkampungan yang jauh dengan perkotaan hampir tidak terdata dan tidak tersentuh penanganan cepat. Penanganannya membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama terhadap bencana tanah longsor. Sementara bencana banjir diabaikan.
 
 
Hal ini terjadi lantaran Kabupaten Jembrana minim tenaga Tegana dan minim personil BPBD yang ahli menangani bencana secara cepat. Karena itu hambatan tenaga ahli penanggulangan bencana ini harus segera bisa diatasi dengan mendorong pemerintah daerah melakukan penambahan personil Tagana dan personil BPBD.
 
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Jembrana dari Fraksi Hanura I Komang Adiyasa, sore tadi. Kepada wartawan, dia mengatakan, bencana banjir saat ini di Jembrana merupakan bencana banjir terparah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
 
Namun tidak semua titik bencana menurut Ardiyasa bisa ditangani segera oleh tim Tagana dan BPBD. Hal ini terjadi lantaran keterbatasan personil Tegana dan personil BPBD. Seperti bencana banjir di Desa Pengambengan, Negara, tepatnya di Banjar Kelapa Balian.
 
"Di banjar ini puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Kondisi ini terjadi hingga tiga hari karena penanganan lambat akibat personil dibidangnya terbatas. Kan kasihan warga tidak bisa beraktifitas," terangnya, Jumat (30/11/2018).
 
 
Lanjutnya, dewan perlu mendorong Pemerintah Daerah untuk merekrut tenaga ahli di bidang kebencanaan atau menarik tenaga kontrak yang ada untuk dilatih dalam bidang kebencanaan. Tentunya dengan melihat rasionalisasi tenaga kontrak yg ada di OPD.
 
 
"Kalau di masing-masing OPD kelebihan tenaga kontrak kan lebih baik kita latih mereka untuk jadi tim Tagana atau relawan bencana sehingga nantinya bisa membantu penanggulangan bencana di titik bencana," ujarnya.
 
Jika terbentur dengan tipe OPD yang bersangkutan tidak memungkinkan secara aturan menambah tenaga ahli bencana, maka tipe OPD itu perlu dinaikan sehingga memungkinkan untuk menambah tenaga ahli bencana.
 
Hal ini menurutnya didasari banyaknya titik bencana serta luasnya wilayah Jembrana yang berisiko bencana alam. Dengan demikian jika terjadi bencana lagi, semua titik bencana bisa ditangani dengan cepat. 
 
"Ya memang siapapun tidak menghendaki adanya bencana, tapi kita harus siap dengan personil yang cukup dibidangnya untuk melakukan penanganan secara tepat," tutupnya.(BB)