• Home
• POLITIK

Ahok, Jalur Independen dan Parpol

  18 Juni 2016 POLITIK Nasional

Inilah

Baliberkarya.com - Nasional. Publik menanti apakah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan memilih jalur independen atau partai politik menuju Pilgub DKI nanti? Jika Ahok konsisten dan konsekuen, maka dia harus memakai jalur independen. Mengapa?

Para analis menilai kalau Ahok sampai menyeberang ke parpol dan meninggalkan jalur independen maka moralitas Ahok jelas buruk dan jeblok.

Wajar kalau Juru bicara "Teman Ahok", Singgih Widyastomo, mengatakan, dalam waktu dekat, kelompok pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu berencana mengadakan pertemuan dengan Ahok.

Sejauh ini, Ketua KPU DKI Sumarno menjelaskan secara teknis memang Ahok bisa berpindah jalur jika ternyata gagal verifikasi calon perseorangan. Namun setelah dia mengecek Peraturan KPU (PKPU), Sumarno mengklarifikasi. Ternyata, sesuai PKPU, calon independen yang telah ikut verifikasi KTP dukungan tak bisa berpindah jalur. 

Sumarno menjelaskan tahap verifikasi calon perseorangan akan dilaksanakan pada 21 Agustus hingga 3 September. Jika dalam verifikasi ini seorang calon belum memenuhi syarat, maka akan diberi waktu perbaikan.

Untuk pendaftaran cagub-cawagub DKI, baik untuk parpol maupun untuk perseorangan, akan dibuka pada 19-21 September. Sehingga, secara jadwal, calon perseorangan memang dimungkinkan untuk pindah jalur. Namun aturan tak membolehkan.

Jika melihat klaim KTP dukungan Teman Ahok yang mencapai 1 juta KTP, Sumarno berpendapat peluang untuk lolos verifikasi terbuka lebar, karena yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai cagub hanya 532 ribu KTP dukungan.

Sudah sekian lama publik menantikan kepastian apakah akan menggunakan jalur partai atau independen untuk mengikuti proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal sebagai Ahok menyatakan mau memutuskan untuk mengambil pilihan kedua yaitu jalur independen. 

Meskipun secara hitungan diatas kertas penggunaan jalur independen ini terasa berat, terkait dengan aturan baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbaru yang menyatakan jumlah dukungan suara minimal untuk dapat maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017 adalah 1 juta orang, namun Ahok menyatakan tetap optimis target tersebut bisa tercapai sebelum tenggat pendaftaran bakal calon berakhir di bulan Mei ini.

Dalam kaitan ini, Teman Ahok akan menanyakan sikap Ahok mengenai jalur yang akan dipilih untuk ikut Pilkada DKI 2017. "Yang dibicarakan pastinya tanya dulu bapak jadinya bagaimana (pilih jalur mana)? Butuh penjelasan, dong, teman-teman yang sudah ngumpulkan (data) KTP, mereka butuh penjelasan juga," ujar Singgih .

Dan Singgih mengatakan, jika nantinya lebih memilih jalur partai politik, Ahok harus memberikan penjelasan kepada Teman Ahok yang sudah berusaha mengumpulkan 1 juta data KTP sesuai dengan permintaan Ahok. Artinya, Ahok harus melakukan transparansi dan akuntabilitas atas dirinya sendiri karena kalau sampai dia meninggalkan jalur independen dan meloncat ke parpol. 

Itu tak etis dan terkesan oportunis. Sungguh itu oportunisme politik murahan yang memalukan. Dan itu akan membuat demoralisasi dan frustasi kaum pendukung dan simpatisan ke Ahok sendiri uang membludak di DKI dan di seantero negeri ini.

Ahok harus konsisten dan konsekuen untuk memilih jalur independen, berhasil atau tidak untuk maju ke Pilgub melalui jalur independen itu soal lain. Hal itu akan membuat nama harum dan kredibilitas Ahok terjaga sehingga kepercayaan publik/rakyat kepadanya tetap terjaga pula.

Namun kalau sekali dia lancung lari ke jalur parpol dan tak independen lagi, sekali itu pulalah runtuh sudah moralitas, etika dan kredibilitas dirinya. 

Ahok bakal kehilangan kepercayaan dari rakyat. Jenis politisi rendahan macam ini harus dihindari Ahok sebab tak ada gunanya bagi rakyat Indonesia Bukankah tak ada gunannya membohongi diri sendiri? (BB/inilah).