Tabanan Berhasil Pertahankan WTP

Beritabali.com/ist
Baliberkarya.com-Tabanan. Upaya dan kerja keras Pemkab Tabanan mewujudkan tata keuangan yang baik secara terus-menerus, rupanya tidak sia-sia. Untuk kedua kalinya Pemkab Tabanan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Bali untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015.
 
Keberhasilan Pemkab Tabanan untuk memperoleh opini WTP ini terungkap dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Gedung Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Kamis (2/6/2016). 
 
Opini WTP yang diperoleh Kabupaten Tabanan ini dikuatkan dalam piagam yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Dori Santosa, SE, MM kepada Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos.
 
Hadir juga dalam acara itu Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Ketut Suryadi, S.Sos, Sekda Kabupaten Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Urip Gunawan.
 
Dalam sambutannya, Dori Santosa mengatakan bahwa secara umum berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015, termasuk tujuh kabupaten/kota lainnya, masih ditemukan ada beberapa kelemahan.
 
“Namun, dibandingkan dengan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, telah ada perubahan dan perbaikan yang cukup signifikan,” ujarnya.
 
Dia juga menegaskan, opini WTP yang diberikan pihaknya juga disertai dengan penekanan atas satu hal yakni pelaksanaan sistem keuangan berbasis Akrual yang baru diterapkan.
 
Maksudnya, BPK perlu memberikan penekanan atas pembaca dan pengguna laporan terkait dengan informasi penting dalam opini WTP yang telah diberikan pada tahun ini.
 
“Atas penerapan sistem keuangan berbasis Akruel tersebut, pemerintahan daerah tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya. Padahal, ini perlu ditegaskan agar pembaca atau pengguna laporan mendapatkan informasi yang cukup mengenai laporan tahun sekarang dan tahun sebelumnya,” jelas Dori Santosa yang sempat menjabat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua ini.
 
Dia juga berpesan, untuk kabupaten yang memperoleh WTP, termasuk Kabupaten Tabanan tentunya, untuk seyogyanya sudah bersih dari segala kesalahan. Sebab, ini menjadi harapan semua masyarakat.
 
“Kami berharap ini menjadi catatan penting. Karena harapan masyarakat sangat besar akan pemerintahan yang bebas korupsi. Sekalipun, pemeriksaan BPK hanya menilai sebatas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah,” tegasnya.
 
Demikian halnya kepada DPRD, dia meminta agar catatan ini diterapkan dengan menjalankan fungsi-fungsinya seperti budgeting atau penganggaran, pengawasan, serta legislasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan. 
 
“Semoga ini dapat dimanfaatkan oleh pimpinan daerah dan anggota dewan sebagai bahan pembahasan rancangan perda mengenai pertanggungjawaban,” tandasnya.
 
Terkait prestasi yang berhasil kembali diraih Kabupaten Tabanan tersebut, Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti menegaskan bahwa WTP bukan menjadi tujuan akhir. Hal penting yang perlu dimaknai dari keberhasilan meraih WTP adalah proses untuk memperolehnya.
 
“Dalam prosesnya itu ada kebersamaan dan dedikasi dari semua pihak di jajaran Pemkab Tabanan. Mendapat opini WTP itu tidaklah dengan proses yang instan. Untuk mendapatkannya ada proses terstruktur yang harus dilakukan dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian internal,” paparnya. 
 
Karena itu, dia pun mengajak semua pihak di jajaran Pemkab Tabanan termasuk pihak legislatif untuk saling menjaga kebersamaan untuk membangun Kabupaten Tabanan secara berkelanjutan.
 
“Mari selalu jaga hati dan pikiran kita untuk hal-hal positif untuk mewujudkan Tabanan Serasi,”ujarnya menghimbau.
 
Di kesempatan yang sama, Bupati Eka juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Perwakilan BPK RI Provinsi Bali yang telah bersedia membangun kerja sama dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan sehingga tata kelola keuangan Kabupaten Tabanan semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
 
“Kita menyadari mempertahankan WTP itu juga tidak mudah. Arahan, bimbingan, serta komunikasi yang sudah terbangun dengan BPK harus tetap terjalin. Bimbingan dan arahan BPK tetap kami perlukan,” imbuhnya.
 
Terlebih, sambungnya, dengan keberhasilan Kabupaten Tabanan mempertahankan opini WTP bukan sekadar menjadi kebanggan semata. Namun, opini itu juga menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Pemkab Tabanan untuk selalu berbenah sehingga bisa menuju Good Governance.
 
“Perlu penyesuaian secara menyeluruh dengan kondisi pemerintahan seperti sekarang ini. Tuntutan transparansi, akuntabilitas, sulit dipenuhi tanpa didukung kapasitas dan support dari semua pihak. Dengan revolusi mental dan reformasi birokrasi mari kita jaga kepercayaan rakyat untuk Tabanan yang kita cintai,” tandasnya. (bb)

TAGS :

Komentar