Investasi Digalakkan, Percepat Izin Investor

Entaskan Kemiskinan dan Katrol PAD Karangasem, Begini 'Cara Jitu' Artha Dipa Kedepan

  21 Januari 2020 SOSIAL & BUDAYA Karangasem

Baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Karangasem. Sebagai daerah paling ujung timur Pulau Bali, kabupaten Karangasem saat ini sangat membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja dan terbukti ahli dibidangnya dan bukan hanya retorika semata. Di daerah yang kerap disebut "Bumi Lahar" yang dicap masih banyak warga miskin belum ditangani dengan baik itu juga membutuhkan sosok pemimpin visioner yang mampu membuat gebrakan untuk membawa perubahan bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di Karangasem.
 
 
Wakil Bupati Karangasem periode 2016-2021 I Wayan Artha Dipa yang banyak menjadi harapan warga Karangasem kedepan dan memulai karirnya dari pejabat birokrat itu memiliki cara jitu untuk mengentaskan kemiskinan di Karangasem. Menurutnya, bicara kemiskinan, tentu bicara yang pertama bicara tentang tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya misalnya peluang pekerjaan tidak ada tentu kemiskinnnya agak lambat, walaupun kita berusaha tentu agak lama. 
 
"Ini sinkron antara tenaga kerja dengan pengangguran dengan kemiskinan, lantaran itu khan bergandengan. Untuk bisa membuka lapangan kerja tentu investasi mesti digalakkan," kata Artha Dipa saat ditemui awak media, Selasa 21 Januari 2020.
 
Artha Dipa yang banyak kalangan mengakui jika ide cerdas dan pengalamannya di birokrat tidak dimanfaatkan maupun dijalankan oleh Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri itu selama ini hanya bersabar agar niat mulia dan gagasan visionernya membangun Karangasem bisa dipakai demi masyarakat Karangasem kedepan. Gayung pun bersambut, munculnya paket Gede Dana-Wayan Artha Dipa yang akan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju pada Pilkada Karangasem September 2020 disambut gembira oleh banyak pihak karena iinilah saatnya kesempatan bagi Artha Dipa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya untuk membangun Karangasem mendampingi Gede Dana.
 
"Selama empat tahun ini hampir tidak ada investasi yang berarti di Karangasem. Bahkan hampir tidak ada investasi. Jangankan investasi kelas menengah ataupun atas, investasi "ecek-ecek" juga tidak ada masuk di Karangasem," ungkap Artha Dipa yang kembali maju menjadi Bakal Calon Wakil Bupati Karangasem mendampingi Bakal Calon Bupati Karangasem I Gede Dana maju dalam Pilkada Karangasem 2020 dari PDI Perjuangan itu.
 
Artha Dipa sebelum menjabat Wakil Bupati Karangasem dikenal berpengalaman sebagai birokrat hebat seperti pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karangasem itu menjelaskan kedepan seperti arahan Presiden Jokowi bersama para menteri bahwa teori pembangunan itu 70 persen harus dengan investasi. Tanpa investasi pemerintah hanya bisa bersama masyarakat hanya 30 persen. 
 
"Sisanya mesti investasi, entah investasi dalam negeri, lokal, ataupun luar negeri. Yang jelas investasi harus digalakkan, tanpa investasi lapangan kerja tidak mungkin terbuka. Misalnya investasi bisa saja dibidang pariwisata, bisa dibidang pertanian, bisa dibidang industri dan lainnya. Kalau itu bisa dilakukan dan kita buka seluas-luasnya, saya punya keyakinan Karangasem dengan potensi luar biasa barangkali cepat atau lambat akan bisa mengejar keterlambatan dengan kabupaten lain di Bali," jelas Artha Dipa optimis.
 
Ket Foto: Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa 
 
Tokoh bersahaja asal Banjar Pakel, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem ini menerangkan minimnya investasi bergandengan dengan perijinan yang dipersulit dan lambat di Karangasem. Kedepan sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa peijinan di Karangasem maksimal kalau bisa hanya satu minggu saja dan tidak harus seperti sekarang sampai berbulan-bulan. Ia bahkan berobsesi kalau perlu perijinannya satu hari saja, sesuai dengan harapan Presiden Jokowi, karena disitulah sumbatannya investasi dan sering dibicarakan di pusat ataupun di propinsi jika hambatan investasi selama itu di perijinan. Karena itulah pemerintah pusat mengeluarkan regulasi mempermudah perijinan. 
 
 
"Bukan menggampangkan, tetapi betul-betul mana yang tidak perlu iya tidak usah dipersoalkan. Misal contohnya, kalau dulu yang sudah berjalan untuk ijin bangunan persyaratannya sama dengan ijin lingkungan, padahal itu satu atap. Kenapa tidak sekali saja persyaratannya toh juga satu atap. Kenapa disini juga harus mengurus ijin bangunan, dan disini mengurus ijin lingkungan. Ijin operasional lagi persyatannya disana, khan buang-buang energi dan meterial khan, padahal itu bisa satu kali. Dengan perijinan satu pintu saya yakin perijinan akan lebih mudah investasi masuk ke Karangasem," terang Artha Dipa yang juga dikenal sebagai mantan Kepala Bappeda Karangasem itu.
 
Untuk itu, Artha Dipa yang dipercaya sebagai Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem dan aktif di kegiatan pendidikan dan sosial, salah satunya sebagai pendiri Panti Asuhan Yasa Kerti, Karangasem, yang kini mempunyai ratusan anak didik maupun alumni berharap kedepan di Karangasem harus mempercepat perijinan, jangan sampai ada peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan ini harus menjadi perhatian bersama. Baginya, suka tidak suka investasi memegang peranan penting dalam pembangunan. Ia memberi contoh nyata yaitu Nusa Penida dulu ketika infrastruktur belum dibangun, jarang yang datang ke Nusa Penida. 
 
"Klungkung tahun 2016 PAD nya itu dibawah 80 miliar atau sekitar 65 miliar, sekarang tahun 2020 Klungkung berani memasang target PAD 285 miliar, padahal 2015 Kabupaten Karangasem capaian PAD 251 miliar. Sementara 2019 kemarin PAD di Karangasem hanya tercapai 210 miliar. Itu artinya khan turun, kenapa bisa turun? Klungkung bisa melompat jauh sekali dari 65 miliar menjadi 285 miliar," tuturnya.
 
Artha Dipa juga aktif sebagai tokoh adat, seni dan budaya mengakui investasi di Karangasem yang sangat peluang masih dan dominan dalam sektor pariwisata. Menurutnya, soal aturan pembangunan dalam investasi nanti tata ruang yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu sudah diatur regulasi dimana Karangasem sudah memiliki Perda tentang tata ruang. Ia menilai pariwisata sebenarnya tidak sulit memberi titik ungkit kepada masyarakat dengan adanya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang harus bangkit membuat sendiri destinasi-destinasi. 
 
 
"Pemerintah khan tinggal Tut Wuri Handayani, pemerintah khan tinggal memberi titik ungkitlah. Bagian mananya yang mesti kita ungkit, bagian mana yang bisa kita bantu sehingga sinergi antara upaya masyarakat dengan pemerintah yang pada akhirnya khan pemerintah dan masyarakat yang diuntungkan," bebernya.
 
Artha Dipa memandang jika wisata desanya bisa bangkit, maka desanya juga akan ikut maju. Dengan majunya desa maka kecamatan pasti maju, dan otomatis kabupaten pasti maju. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dan yang kaitannya dengan teknologi yang mendukung pariwisata. Dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat berdasarkan teori jika pemerintah memungut restribusi maka pemerintah harus menaruh sesuatu karena restribusi itu sebagai teken prestasi, beda dengan pajak. 
 
"Oleh karena demikian kita tinggal mendorong masyarakat disamping juga kita memelihara yang sudah ada. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa terkatrol PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan terkatrol kesejahteraan masyarakat Karangasem. Kalau kompak saya yakin bisalah," tutup Arta Dipa yang dikenal berprestasi dalam memulai karirnya di birokrat.(BB).