Viral Tagar 2019 Ganti Presiden, Bagir Manan: Berpendapat Sesuai Aturan, Jangan Lempar Batu!

  29 Agustus 2018 OPINI Nasional

Baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Gaung Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) masih menghitung bulan. Namun peta perpolitikan tanah air cukup memanas.
 
 
Apalagi banyak kasus-kasus yang mencuat salah satunya viral hastag atau tagar #2019gantipresiden. Hastag ini cukup viral di media sosial facebokk (FB), bahkan penulis amati kondisi di lapangan jauh dari era dimana kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh negara seperti termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UUD 45.
 
Salah satu peristiwa yang menyita publik adalah kasus bullying salah satu artis yang kini berhijab yakni Neno Warisman. Teranyar atas hal ini, Neno mengalami bulying karena mobil yang ditumpanginya dilempari batu orang tidak dikenal.
 
 
 
Terkait hal ini Tokoh/Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2010-2016 Prof.Dr. Bagir Manan, SH.MCL mengungkapkan sah-sah saja dalam menyuarakan kebebasan berpendapat namun menurutnya hal itu harus sesuai aturan atau mekanisme yang ada.
 
"Kita ini sudah memiliki demokrasi salah satu aspeknya adalah kebebasan berpendapat, adalah berbeda pendapat ada yang ingin mengganti presiden silahkan saja namun harus melalui mekanisme (aturan) silahkan saja, tapi jangan melempari orang dengan batu," ucapnya usai menjadi pembicara di Editor's Forum Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas di Grand Inna Bali Beach, Denpasar, Rabu (28/9).
 
 
Bagir yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2001—2008 ini juga memaparkan bahwa pers sebagai media harus bersifat indepensi dan netral.
 
"Indepedensi itu beda dengan netral. Pers lahir itu berakar dari indepedensi, dan pers harus berani menyatakan dimana posisinya. Pers juga sebagai lembaga sosial jadi mereka (pers) harus bisa memilihara kepercayaan publik, karena itu saat pada waktunya nanti siapapun yang terpilih maka pers harus berada di pihak pemerintah yang merangkul kepentingan publik bukan yang setelah terpilih malah berjarak dengan rakyat," tandasnya.(BB)