Usulan Dana BKK Jembrana Diturunkan Menjadi 30 M

  14 Desember 2022 PERISTIWA Jembrana

Ket poto : Sekda Kabupaten Jembrana I Made Budiasa

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com – Jembrana. Dana BKK yang diusulkan oleh Kabupaten Jembrana ke Provinsi Bali kurang lebih sebesar Rp. 80 miliar turun menjadi Rp. 30 miliar. Hal tersebut diutarakan oleh Sekda Kabupaten Jembrana I Made Budiasa saat usai rapat Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kabupaten Jembrana dengan OPD Pemkab Jembrana, bertempat Ruang Rapat DPRD Jembrana. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutarmi.

Menurutnya memang ada beberapa catatan, yang pertama masalah SPN itu sudah diselesaikan, kemudian mengenai dana transfer dan termasuk dana BKK. “Itu sudah kita sesuaikan, itulah yang tadi kita rapatkan kembali dan hasil rapat sudah disetujui bersama. Untuk penetapan APBD tahun 2023 memang ada belanja-belanja yang harus ditetapkan,” terangnya. Selasa (13/12/2022).

Budiasa melanjutkan, setelah evaluasi ini nantinya akan ada kegiatan-kegiatan baru seperti pasar yang sebelumnyanya tidak rencanakan. “Memang biaya relokasi Pasar Umum Negara dibiayai oleh pusat, akan tetapi untuk pembuatan amdal dan amdal lalin ini yang perlu kita tambahkan dan sudah ditetapkan dan disetujui bersama antara pihak OPD dan Bangar DPRD Jembrana,” ucapnya.

Terkait Perumda Air Minum dan Perumda Tribuana, imbuh Budiasa, sesuai keputusan Gubernur Bali untuk menyetorkan pajak penghasilan, menurutnya mulai tahun 2023 akan dimulai, “Sebelumnya kedua perumda tersebut belum ada pemasukan lantaran terkendala pandemic, diharapkan tahun depan bisa menghasilkan PAD dengan target untuk Perumda Tribuana kurang lebih RP 20 Juta rupiah, sedangkan untuk Peerumda Air Minum kurang lebih Rp. 46 juta rupiah,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi awak media Ketu DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutarmi mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya membahas terkait dengan matrik hasil evaluasi Gubernur Bali tentang APBD induk tahun 2023 kita sudah selesaikan. Fokus evaluasi dari Gubernur Bali sudah tidak terlalu signifikan sudah hampir 90 persen dan sudah sesuai dengan aturan dan kriteria yang ditentukan oleh Provinsi Bali.

“Kita bahas lebih dalam lagi terkait target. Di tahun 2022 kita menargetkan PAD itu juga menjadi catatan evaluasi bapak gubernur dari Rp. 159 miliar. Di bulan Oktober baru mencapai sebesar Rp. 137 miliar, itu juga menjadi catatan evaluasi untuk lebih ditegaskan” terangnya.

Pihaknya fokus untuk peningkatan PAD di tahun 2023. Untuk yang kedua terkait dengan penyelesaikan BPJS, dimana sebelumnya kekurangan dana sebesar Rp. 14 miliar dan sudah ditambahkan. Kemudian juga terkait program bupati dan perbaikan bencana sebesar Rp. 30 miliar yang sebelumnya hanya Rp. 20 miliar dan sudah ditambah lagi sebesar RP. 10 miliar oleh Gubernur Bali. (BB)