Pemerintah Diminta Perkuat Regulasi Emisi

Regulasi Emisi di Indonesia Ternyata Jauh di Bawah Standar

  16 September 2016 KESEHATAN Denpasar

istimewa

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com - Denpasar, Organisasi yang bergerak di bidang kampanye lingkungan, Greenpeace berharap kepada pemerintah untuk memperkuat kebijakan regulasi emisi dalam negeri. Hal itu perlu dilakukan lantaran regulasi emisi di Indonesia masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. 
 
Menurut Media Officer Greenpeace Indonesia, Rahma Sofiana‎, jika dibandingkan dengan India dan Tiongkok, Indonesia masih jauh tert‎inggal. Hal ini utamanya berkaitan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan baku batu bara.
 
‎"Minimal pemerintah memperkuat regulasi emisinya dulu. Regulasi kita masih jauh sekali di bawah standar WHO dan negara India dan Tiongkok," ujar Sofiana di Rumah Sanur Denpasar, Jumat (16/9/2016).
 
Perempuan yang akrab disapa Ana itu memaparkan ‎jika dibandingkan antara India dan Indonesia, maka akan terlihat sekali perbedaan mencolok mengenai standar baku mutu emisi PLTU batu bara. Di India, untuk sulfur dioksida (S02) berada pada angka 100mg/nm3. 
 
"Sementara di Indonesia berada diangka 750 mg/nm3. Untuk merkuri, jika di India berada di angka 0.03 mg/nm3, di Indonesia justru hal itu belum diatur. Untuk sulfur dioksida di Indonesia itu tujuh kali lebih berbahaya dari India," papar Ana.
 
Sementara untuk di dunia, Ana mengaku kini tengah menjadi tren mulai meninggalkan batu bara sebagai bahan bakar energi mereka.‎ Selain India, ada pula Myanmar yang membuat kebijakan energi dengan menarget 80 persen energi terbarukan. 
 
"Salah satunya adalah India. Pada tahun lalu mereka menghentikan impor batu bara dan mulai mengembangkan tenaga surya 12 ribu MW tahun ini. Uruguay bahkan menarget 90 persen energi terbarukan," ungkapnya.
 
Ana mengakui jika teknologi energi terbarukan masih sangat mahal dan beberapa pihak bahkan pesimis hal itu bisa dikembangkan di Indonesia, namun menyarankan agar hal itu bisa dikembangkan di Indonesia.
 
"Coba dibuat kebijakan yang lebih ramah terhadap investor ramah lingkungan, misalnya pajak insentifnya direndahkan. Singapura punya kebijakan untuk mengajukan kredit ke bank," tegasnya.(BB).