‎(Perang Nasionalisme di Kabinet Jokowi)

Rasa Nasionalisme Terkoyak, Menteri Susi Ancaman Mundur

  11 Agustus 2016 PERISTIWA Nasional

Pikiran Rakyat

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com - Nasional. Publik harus mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengeluarkan kebijakan industri penangkapan ikan hanya untuk bangsa dan bukan untuk asing. Dengan demikian, kekayaan laut nasional benar-benar dinikmati oleh bangsa Indonesia dan bukan oleh asing.

 

"Selamat berjuang Bu Susi, jangan pernah takut melakukan yang benar dan jadilah melati pelindung bangsa," kata pengamat ekonomi politik Ferdinand Hutahean dalam keterangan pers di Jakarta. 

 

Ia mengakui, ancaman mundur dari Susi Pudjiastuti itu telah mengagetkan publik. Karena, Susi adalah salah satu menteri yang paling dibanggakan rakyat dan paling mendapat respons positif dari publik di antara menteri-menteri di bawah Presiden Jokowi.

 

Apalagi, ujar Ferdinand, hal itu tidak berselang waktu lama, hanya dalam hitungan hari setelah resufle kabinet yang kedua diumumkan Presiden Jokowi. Padahal, selama ini Susi bukanlah seorang menteri yang cengeng yang sering curhat ke publik atau menteri yang sok cari panggung di tengah publik.

 

"Karena itu, pernyataan Susi tersebut menunjukkan kekesalan luar biasa dari Susi yang selama ini mencoba menasionalisasi lautan kita. Susi terkenal berani meski dengan segala perdebatan di tengah publik tentang prestasinya. Tapi apapun itu, Susi sudah menunjukkan nasionalisme tinggi dan keberpihakan pada bangsa yang patut diacungi jempol," kata Direktur Energy Watch Indonesia itu.

 

Seperti diketahui, ancaman mundur Susi itu mencuat setelah Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang baru menggantikan Rizal Ramli, mengusulkan untuk membuka industri penangkapan ikan kepada pihak asing. 

 

"Entah apapun alasannya, hal itu sangat tidak menunjukkan keberpihakan pada bangsa atau minus nasionalisme," katanya.

 

Menurut dia, upaya merevisi Perpres 44 Tahun 2016 yang diusulkan oleh Luhut menjadi kontroversi di tengah sidang kabinet dan menjadi peperangan nasionalisme antar menteri. 

 

"Sepertinya Menko Maritim merasa lebih mampu mendatangkan devisa dengan membuka industri penangkapan ikan ke pihak asing, sama dengan keyakinannya saat tax amnesty diberlakukan dan sekarang terbukti cuma halusinasi," tuturnya.(BB/Pikiran Rakyat).