Pengembangan Usaha Desa, Walikota Jaya Negara Resmikan Pertashop Bumdesa Segara Giri Sanur Kauh
EKONOMISabtu, 04 Mei 2024
'Obok-Obok' Kosan dan Tempat Usaha, Pol PP Jembrana 'Warning' 7 Duktang tanpa SKTS D
04 Juni 2018
PERISTIWA
Jembrana
baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Jembrana. Menjelang Lebaran dan Pilgub Bali, Satpol PP Pemkab Jembrana gencar melakukan sidak kependudukan di wilayah Jembrana. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keberadaan penduduk gelap.
Seperti yang dilakukan tadi pagi hingga siang hari. Sat Pol PP Jembrana kembali menggelar operasi kependudukan di sejumlah kawasan padat penduduk. Tempat-tempat tinggal sementara seperti tempat kos dan rumah kontrakan di dua kelurahan yakni Kelurahan Baler Bale Agung dan Lelateng, Kecamatan Negara disasar melibatkan petugas terkait.
Selain kos dan rumah kontrakan, petugas juga menyasar sejumlah tempat usaha yang langsung ditinggali pengelola. Seperti usaha rongsokan di Lelateng, petugas juga memeriksa pengelola berikut para pekerja.
Kepala Kantor Satpol PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budhi melalui Kabid Penegakan Peraturan Daerah, I Made Tarma mengatakan operasi kependudukan kemarin merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk pengawasan kependudukan.
Dari operasi yang menyasar sejumlah tempat tinggal sementara tersebut, didapati tujuh penduduk pendatang (duktang) tanpa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Enam diantaranya berasal dari Banyuwangi dan satu orang dari Buleleng.
“Mereka sudah tinggal lama, tapi belum memiliki SKTS yang diharuskan dimiliki untuk tinggal dan bekerja di Kabupaten Jembrana. Padahal kami sudah berulangkali memperingatkan agar mengurus SKTS,” terang Tarma.
Selain jajaran Satpol PP, operasi juga melibatkan aparat desa terkait dan petugas setempat. Selanjutnya para duktang yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) ini diminta ke Kantor Satpol PP dan membuat surat pernyataan. Mereka juga diberikan pembinaan agar melengkapi SKTS yang wajib dimiliki itu.
Selain itu juga dikenai denda administrasi Rp 50 ribu per orang. Sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2015 dan Perbup nomor 18 tahun 2012, mereka diminta untuk mengurus syarat-syarat memperoleh SKTS. Bila nanti didapati kembali mereka masih belum melengkapi SKTS maka akan dipulangkan ke daerah asal.
Belakangan operasi semacam ini digencarkan di sejumlah kelurahan yang padat dengan penduduk dan permukiman. Selain Satpol PP, desa atau kelurahan juga diminta untuk melakukan pengawasan kependudukan ini.(BB)
PERISTIWA Lainnya :
Senin, 04 Juni 2018
Wawali Arya Wibawa Hadiri HLM TPID Provinsi Bali
Senin, 04 Juni 2018
Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Diguyur Dana APBN Rp24,6 Triliun Mulai September 2024 Siap Gaspol
Senin, 04 Juni 2018
Peringati May Day, Pekerja Tampilkan Kreatifitas Seni, Walikota Jaya Negara Rangkul Vasudhaiva Kutumbakam
Senin, 04 Juni 2018
May Day is Fun Day, Hari Buruh di Jembrana Digelar Bahagia
Berita Terkini
Terpopuler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
