Walikota Jaya Negara Hadiri Pembinaan Sekehe Gandrung Ambek Suci Pura Majapahit
SOSIAL & BUDAYARabu, 01 Mei 2024
Hadir Saat Kampanye Paslon, Oknum PNS "Diperiksa" Panwaslu
24 Mei 2018
POLITIK
Jembrana
istimewa
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Jembrana. Panwaslu Jembrana tadi pagi hingga siang hari mengklarifikasi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menghadiri kampanye salah satu pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.
BACA JUGA : 'Duet' Pembunuh Bule Belanda Diganjar 15 Tahun
Upaya ini menindaklanjuti laporan pengawasan dari Panwascam kampanye salah satu paslon tersebut di Desa Delodberawah, Minggu (20/5) lalu.
Klarifikasi yang berlangsung di Kantor Panwaslu Jembrana tersebut berlangsung sejak pagi hingga siang hari. IKGS, PNS yang bertugas sebagai penyuluh lapangan itu, dimintai keterangan di ruangan komisioner Panwaslu.
Koordinator Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Jembrana I Nyoman Westra mengatakan dari hasil klarifikasi, IKGS mengaku datang dalam kegiatan di Delodberawah tersebut.
Tetapi pihaknya hadir selaku anggota sekaa makepung. Ia tidak mengetahui kalau dalam acara tersebut hadir salah satu paslon dalam Pilgub 2018.
Westra menambahkan dari hasil klarifikasi ini nantinya akan diplenokan bersama sebelum diputuskan apakah memang ada pelanggaran atau tidak. Apabila memang ada pelanggaran, maka pasti akan ada sanksi.
Sementara itu Ketua Panwaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan mengatakan dari hasil klarifikasi ini menurutnya masih akan dipelajari.
Yang bersangkutan menurutnya disangkakan melanggar UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih jauh diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.
Pande mengingatkan bahwa ASN agar menjaga netralitas dalam hajatan pemilihan umum. Panwaslu sebelumnya juga sering mengingatkan, bahkan secara tertulis melalui surat cegah dini.
Sebelumnya, Panwaslu Jembrana juga melakukan klarifikasi terhadap sejumlah perangkat Desa mulai dari Perbekel, staf desa hingga Kepala Kewilayahan Banjar.
Dari hasil klarifikasi itu, 12 perangkat desa dinyatakan melanggar undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mereka diketahui hadir dalam kampanye salah satu paslon.(BB)
POLITIK Lainnya :
Kamis, 24 Mei 2018
Tok! Tok! Tok! DPRD Bali Setujui Dua Raperda dan LKPJ Gubernur
Kamis, 24 Mei 2018
Buleleng dan Kemiskinan Serta Solusinya dari Dr Nyoman Sugawa Korry
Kamis, 24 Mei 2018
Giri Tebar Baliho Tak Bercorak PDIP, Koster Paling Berpeluang Kantongi Rekomendasi dari Bu Mega
Kamis, 24 Mei 2018
Rapat Paripurna Ke-6, DPRD Denpasar Apresiasi Capaian Kinerja LKPJ Walikota Denpasar TA. 2023
Berita Terkini
-
-
Walikota Jaya Negara Buka Musrenbang RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045
PERISTIWASelasa, 30 April 2024
Terpopuler
-
-
-
-
