Gelar Apel Siaga WWF ke – 10 Tahun 2024, PLN Nyatakan Siap Pasok Listrik Andal Tanpa Kedip
PERISTIWAJumat, 17 Mei 2024
Kepercayaan Warga Terhadap LPD Sangat Tinggi
Nama LPD Mau Diganti Gubernur, Cendikiawan: Masalah Akan Merembet ke BPD 'Tarik Dana Besar-Besar
18 Januari 2019
OPINI
Denpasar
ilustrasi nett
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Wacana Gubernur Bali Wayan Koster merubah nama LPD (Lembaga Perkreditan Desa) menjadi Labda Pacingkreman Desa-LPD bisa berbuntut panjang. Pasalnya, bukan hanya aspek teknis, sosiologis, ekonomis juga bisa merembet ke lembaga lain yang selama ini bersinergi dengan LPD.
BACA JUGA : Tingkatkan Peran Serta Pembangunan, Sari Galung: Pelatihan Politik Kaum Perempuan 'Sangat Penting'
"LPD selama ini bersinergi dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali. Dana LPD banyak disimpan di sana. Jadi kalau sampai LPD bermasalah juga akan merembet ke BPD," tegas Ketua BKS (Badan Kerja Sama) Bali Drs.Nyoman Cendikiawan,MSi. di sela-sela Temu Wirasa Meraih Sukses Tahun 2019 dengan tema “LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Dari Lahir, Sekarang, Sampai Nanti” di Sanur, Jumat (18/1/2019).
Cendikiawan mengungkapkan selama ini masyarakat telah mengakar dengan LPD bersama desa adatnya. Pergantian nama bisa membuat nasabah “ngambul” karena mereka memang sejak awal hanya percaya dengan lembaga perkreditan desa, bukan nama yang lain.
.jpg)
"Jadi kalau sampai nama LPD diganti, maka tidak tertutup kemungkinan kepercayaan mereka akan menurun. Yang paling parah masyarakat bisa secara besar-besaran menarik dananya di LPD. Kalau ini terjadi, maka dana LPD sebesar Rp4 triliun di BPD Bali juga akan ikut terganggu," sentilnya.
Untuk itu, lanjut Cendikiawan yang juga Ketua LPD Telepud Tegallalang ini, BPD juga sebagai mitra tak boleh tinggal diam. "Saya heran kenapa wacana itu sampai muncul dan nyaris menimbulkan kegaduhan. Padahal LPD yang telah berdiri sejak 34 tahun silam terus bertumbuh dengan baik. Bahkan kepercayaan masyarakat begitu besar. Ini dapat dibuktikan dengan aset LPD yang mencapai Rp 22 triliun," tegas Cendikiawan lagi.
BACA JUGA : Antisipasi Penyakit Kritis, Prudential Indonesia Kini Luncurkan 'PRUCritical Benefit 88'
Menurut Cendikiawan, adanya wacana pergantian nama LPD yang jumlahnya 1.433 tersebar di seluruh Bali ini menimbulkan gelombang penolakan yang cukup luas. Dalam sebuah dialog di televisi lokal, sejumlah pakar budaya, akademisi hingga pengelola LPD menolak nama lembaga itu diganti.
"Menurut mereka lembaga ekonomi desa adat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh krama dan desa adat. Kalau mau membangun LPD, mestinya bagaimana memperkuat SDM-nya sehingga semakin kuat. Bukan buang-buang energi untuk mengganti nama yang sudah mengakar kuat di masyarakat," pungkasnya.(BB).
OPINI Lainnya :
Jumat, 18 Januari 2019
Jalan Berliku Jamkrida Bali Mandara Kini Ditetapkan Perusahaan Daerah Terbaik Secara Nasional
Jumat, 18 Januari 2019
Ahli Hukum: Kenaikan Pajak Hiburan 40% Tak Perlu Disikapi Berlebihan
Jumat, 18 Januari 2019
Paul Rindu Berat 1,5 Tahun Tak Bisa Bertemu Kedua Anaknya, Mantan Istrinya Diduga Eksploitasi Anaknya
Jumat, 18 Januari 2019
Miris! Nyoman Liang Beli Tanah Badak Agung Namun Dikontrakkan Pihak Lain
Berita Terkini
