Diduga Ada Mafia Tanah, Peralihan Hak SHM 1565 Tanah Pelaba Pura Puri Satria Tanah Badak Agung Gunakan Kuasa 101 Bodong
HUKUM & KRIMINALSelasa, 07 Mei 2024
Dewan Tak Setuju Tingginya Kenaikan NJOP
Kenaikan NJOP Badung Hingga 3.000 Persen Bak 'Tsunami Mematikan Warga'
25 April 2017
PERISTIWA
Denpasar
Baliberkarya.com/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Selain diprotes warga dan berbagai kalangan, kontroversi kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Kabupaten Badung yang fantantis hingga ribuan persen juga menjadi perhatian dan sorotan anggota DPRD Badung.
Kali ini, anggota DPRD Badung, I Nyoman Sentana juga mengaku geram dengan kebijakan Bupati Badung yang menaikan NJOP sebesar itu. Meskipun ada program bupati ingin meningkatkan PAD yang sebesar besarnya, tetapi tidak mesti dengan menaikan hingga 3.000 persen sehingga selaku wakil rakyat banyak mendengar aduan dari masyarakat yang merasa terhimpit saat ini.
"Nah kalau hal ini sudah berjalan kami memohon kepada Bapak Bupati untuk menyerap aspirasi ulang kebawah khususnya tanah pribumi terutama yang mempunyai lahan yang tidak produktif. Jadi kebijakan ini mohon ditinjau ulang karena benar-benar mencekik masyarakat pribumi," ucapnya.
Baginya, jika memang NJOP ini diperuntukan agar bisa mengerem jual beli lahan tidak ada masalah, agar tanah di Badung bisa dipertahankan serta mengurangi alih fungsi lahan. Tetapi harus dibedakan tanah yang berupa sawah dan perkebunan dan lain-lain yang mempunyai hak waris itu menjadi pertimbangan prioritas.
"Jadi saya sangat tidak setuju sekali kalau NJOP ini naik menjadi 3.000 persen, sehingga masyarakat merasa terkena tsunami. Karena selama ini program kemasyarakatan Bapak Bupati Badung bersama dewan telah diterima oleh masyarakat Badung, tapi kebijakan itu akan menjadi batu sandungan bagi pemerintahan nanti," sesalnya.
Karena itulah, selaku Anggota DPRD Badung akan mendorong Bupati Badung untuk duduk bersama. Apalagi saat ini juga sedang dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Bappeda Badung untuk mengkaji hal ini.
"Memang tujuannya untuk mengerem alih fungsi lahan, tetapi efeknya mengenai seluruh masyarakat luas. Kita ibarat dilemparkan satu peluru oleh Pemerintahan Badung, sehingga rakyat Badung mati semua," tandasnya.(BB).
PERISTIWA Lainnya :
Selasa, 25 April 2017
Warning KPU dan Bawaslu, Adhi Mahendra Putra Harap Pilkada Biaya Politik Rendah Agar Generasi Muda Tak Takut dan Tertarik Ikut Pemilu
Selasa, 25 April 2017
Terseret Arus Pantai, Made Arik dan Kadek Aditya Ditemukan Meninggal
Selasa, 25 April 2017
KMP Samudra Utama Kandas di Pelabuhan Gilimanuk Akibat Angin Kencang
Selasa, 25 April 2017
Dishub Denpasar Tertibkan Truk Parkir Sembarangan di Kawasan Jalan Cargo
Berita Terkini
