Rapat Kerja Daerah Matangkan Kemenangan

6 'Langkah Utama' Tim Kampanye Daerah Agar Jokowi-Ma'ruf Menang 80 Persen di Bali

  15 Desember 2018 POLITIK Denpasar

Baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Bali Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin menggelar rapat kerja daerah (rakerda) di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Minggu (16/12/2018). 
 
 
Rakerda Ini sebagai upaya mematangkan upaya pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Bali untuk mencapai target suara 80 persen.
 
"Kami ingin mematangkan koordinasi untuk mengamankan kemenangan 80 persen dari Bali untuk Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," ucap Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin Provinsi Bali IGN Alit Kesuma Kelakan dalam keterangan pers di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Sabtu (15/12/2018).
 
Ada enam hal utama yang dibahas dalam rakerda untuk memenangkan Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin ini. Pertama, target pemenangan Pilpres 2019 yang mencapai 80 persen di Bali. Kedua, penguatan saksi. 
 
 
"Ketiga, komitmen seluruh caleg dari Koalisi Indonesia Kerja, koalisi partai pengusung dan pendukung," ulasnya.
 
 
Keempat, penggalangan relawan. Kelima, koordinasi komunikasi politik dan media sosial. Terakhir, penguatan tim hukum dan advokasi.
 
"Kita juga lakukan mapping basis massa. Dimana basis suara Pak Jokowi-Ma'ruf Amin, dimana yang masih abu-abu. Kami juga menggarap wilayah yang abu-abu di Demokrat Bali. Sebab dari pusat ke daerah tidak sinkron dukungan ke pihak sebelah (Prabowo-Sandiaga Uno-red)," jelas Alit Kesuma Kelakan yang juga caleg PDI Perjuangan untuk DPR RI dapil Bali nomor urut 2 itu.
 
 
Sementara dalam kesempatan yang sama, tim hukum dan advokasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin Provinsi Bali Ni Made Sumiati mengatakan nanti akan ada 250 orang pengacara yang bergabung yang tugasnya adalah untuk melakukan advokasi hukum termasuk mencegah berbagai potensi kecurangan yang ada.
 
"Kami siapkan antisipasi sebelum dan sesudah kampanye, dan mencegah ada fitnah atau black campaign. Kami juga antisipasi saat pencoblosan dan pasca pencoblosan," pungkas advokat yang juga mantan Anggota DPRD Bali dua periode ini.(BB).