Suardana Daftar Bakal Cawabup Buleleng ke Partai Demokrat
POLITIKSabtu, 18 Mei 2024
Pancing Konflik di Berbagai Daerah
Tak Penuhi Regulasi, Komite II DPD RI Minta Transport Online Jangan Dibiarkan Dulu Beroperasi
26 April 2017
PERISTIWA
Denpasar
Baliberkarya.com/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Keberadaan transportasi online atau Daring (Dalam Jaringan) di Indonesia memunculkan polemik tersendiri. Meski dibutuhkan masyarakat, kehadiran transportasi online justru ditentang oleh kelompok transportasi konvensional.
Bahkan di beberapa daerah telah muncul demo besar-besaran dari transportasi konvensional yang mengarah adanya konflik dengan transportasi online.
Komite II DPD RI menganggap permasalahan tersebut muncul karena sampai saat ini belum ada regulasi tegas pemerintah yang mengatur keberadaan transportasi online.
Seperti diungkapkan, Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Jakarta dengan Kemenhub yang diwakili Sesditjen Perhubungan Darat, Hindro Surahmat, dan Direktur Angkutan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat, Cucu Mulyana, mengatakan bahwa keberadaan transportasi online memancing adanya konflik di beberapa daerah seperti Bandung, Yogyakarta, Medan, Tangerang dan Bali.
"Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 (Sekarang direvisi jadi PM 26/2017, red) memang mengatur transportasi online wajib berbadan hukum, dan mengikuti ketentuan transportasi umum. Tetapi Permen ini belum mampu menjadi solusi atas polemik keberadaan transportasi online," ujarnya yang senada dengan Parlin, Senator asal Bali, Kadek Arimbawa juga menilai pemerintah belum secara tegas membuat regulasi mengenai transportasi online.
Hal tersebut mengakibatkan muncul konflik di berbagai daerah. Dirinya mencontohkan adanya demo besar-besaran di Bali akibat munculnya transportasi online. Bahkan demo tersebut memunculkan adanya konflik antar pelaku transportasi.
.jpg)
"Keberadaan demo yang tidak berakhir di Bali akan merusak citra pariwisata Bali yang juga berpengaruh terhadap pariwisata di Indonesia," ungkapnya.
Kadek Arimbawa atau yang akrab disapa Lolak itu meminta agar keberadaan transportasi online didahului oleh adanya regulasi terlebih dahulu. Namun sampai saat ini yang terjadi transportasi online dibiarkan beroperasi tanpa adanya regulasi yang tegas dan mengikat. Hal tersebut tidak memberikan keadilan bagi transportasi konvensional.
"Saya tidak menolak kemajuan teknologi ini, tapi aturannya dijalankan, baru menjalankan transportasi online-nya. Aturannya masih belum jalan, tapi transportasinya sudah jalan, ini yang salah," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Sekertaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) Perhubungan Darat, Hindro Surahmat akab menerima masukan itu yang nantinya akan dijadikan referensi untuk menindaklanjuti hal-hal yang belum dilakukan.
Dalam paparannya di depan komite II, dirinya sudah memberikan seluruh informasi yang sudah Kemenhub lakukan. Sementara yang belum dilaksanakan akan jadikan masukan agar menjadi lebih baik lagi. "Misalnya kita harus melakukan sosialisasi lagi secara masif kepada seluruh daerah seperti Bali," kelitnya.
Sebelumnya, SetDitjen Perhubungan Darat mengatakan, masih ada aturan dalam Permenhub tersebut yang memerlukan masa transisi dan sosialisasi sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menerapkannya.
Materi yang dimaksud antara lain uji berkala kendaraan (keur), pemasangan stiker, sistem digital dashboard, penetapan tarif atas-bawah, kuota armada, pengenaan pajak, dan penggunaan nama di STNK berbadan hukum.(BB).
PERISTIWA Lainnya :
Rabu, 26 April 2017
Gelar Apel Siaga WWF ke – 10 Tahun 2024, PLN Nyatakan Siap Pasok Listrik Andal Tanpa Kedip
Rabu, 26 April 2017
Wawali Arya Wibawa Buka BRI REI Expo Bali
Rabu, 26 April 2017
Mimih Dewa Ratu! Balita Hanyut di Irigasi, Ditemukan Meninggal 300 Meter dari Rumah
Rabu, 26 April 2017
Capai 71%, Revitalisasi Pasar Umum Negara Target Rampung Sesuai Jadwal
Berita Terkini
