Program Ngaben Massal di Kecamatan Negara Dipertanyakan Krama Desa Adat Lelateng
SOSIAL & BUDAYASenin, 20 Mei 2024
Demokrat Nilai Wajar Dana Pilgub Bali 2018 Capai Rp 254 Miliar
17 November 2016
PERISTIWA
Denpasar
Baliberkarya/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com - Denpasar. Anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali pada 2018 yang tertuang dalam rapat pembahasan anggaran antara Komisi I DPRD Bali bersama KPU Bali, Bawaslu Bali, Kesbangpol Bali, dan Polda Bali di DPRD Bali, Denpasar terkuak anggarannya mencapai Rp 254 miliar.
Anggaran Pilgub Bali tersebut menuai pro kontra dan perdebatan oleh sejumlah kalangan lantaran dinilai biayanya yang sangat besar dibandingkan Pilgub sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali Made Mudarta memiliki pandangan yang berbeda terkait besarnya anggaran Pilgub Bali untuk dua tahun mendatang.
Mudarta menilai anggaran besar Pilgub Bali mendatang yang mencapai 254 miliar itu sangat masuk akal dan moderat. Menurutnya, aturan Pilgub sekarang sesuai perundang-undangan bahwa biaya iklan media, pemasangan alat peraga, spanduk, poster kini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD sehingga anggarannya meningkat signifikan dan berbeda dengan Pilgub lalu.
"Angkanya moderat, masuk akal. Angka yang masuk dalam logika karena berbeda dengan Pilgub Bali lalu. Termasuk uang biaya untuk keamanan bagi pihak kepolisian, mengingat setelah seseorang ditetapkan calon maka akan dijaga polisi. Setiap TPS juga dijaga polisi jadi biaya operasionalnya tinggi," ucap Mudarta saat dihubungi awak media, Kamis (17/11/2016).
Lantaran biaya itu dikucurkan dari dana APBD, Mudarta berharap dana itu tetap harus diawasi oleh semua pihak, termasuk media, LSM, anggota DPRD, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat. Pasalnya, anggaran yang besar akan berpeluang untuk penyimpangan sehingga perlu diawasi bersama. Bagi politisi muda asal "Bumi Mekepung" untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas memang memerlukan anggaran yang besar dan sesuai dengan peruntukannya.
"Kita berhaharap uang rakyat harus akuntabel, transparan. Media, LSM, anggota DPRD dan seluruh lapisan masyarakat harus ikut kontrol anggaran itu jangan sampai ada penyimpangan. Sekarang jamannya transparan sehingga akses pembiayaannya bisa dilihat secara online sehingga bisa diawasi bersama," ungkapnya.
Menurut Mudarta, biaya tertinggi didalam kampanye seperti Pilgub adalah biaya promosi media dan alat peraga. Untuk itu, dengan anggaran yang Pilgub Bali yang cukup besar itu, Mudarta berharap setiap alat peraga harus diketahui seluruh lapisan masyarakat di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap dusun dan banjar. "Dulu sosialisasinya masih kurang tak menyentuh sampai level dusun ataupun banjar. Sekarang anggaran naik sehingga harusnya sosialisasi lebih maksimal baik baliho, spanduk, umbul-umbul," harapnya.
Mudarta menegaskan anggaran Pilgub Bali yang meningkat drastis yang diusulkan KPU Bali untuk mengurangi biaya yang besar dikeluarkan pasangan calon. Dengan dibiayai APDB itu diharapkan setiap pasangan calon yang maju bertarung untuk menduduki kursi gubernur dan wakil gubernur tidak begitu banyak mengeluarkan biaya dalam hajatan pesta demokrasi tersebut sehingga niat korupsi pasangan terpilih juga berkurang.
"Itu sebenarnya untuk menekan biaya yang dikeluarkan pasangan calon nanti. Mari adu gagasan dan ide, bukan adu kekayaan. Diharapkan melahirkan calon pemimpin yang benar-benar siap ngayah di setiap daerahnya masing-masing,"
Mudarta membantah keras anggaran besar Pilgub Bali bisa dijadikan proyek oleh pihak tertentu. Ia menerangkan jika anggaran Pilgub Bali oleh KPU Bali untuk iklan media, spanduk, baliho, dan alat peraga lainnya akan dilakukan sistem tender bisa di akses secara online. Dengan sistem meringankan biaya pasangan calon dalam Pilgub Bali ini sehingga setiap warga bisa menjadi pasangan calon.
Bagi Mudarta, selama ini hanya yang memiliki uang yang bisa mencalonkan diri, kini dengan sistem baru ini bila perlu tiap calon tidak mengeluarkan uang sehingga semakin banyak warga mencalonkan diri menjadi pemimpin Bali sehingga korupsi akan semakin berkurang.
"Tidak ada yang bisa bermain dalam anggaran itu. Jamannya sudah lewat untuk bermain dianggaran. Biaya-biaya itu akan di cek oleh angkutan publik dan parameternya sudah ada," tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, meski Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali masih dua tahun lagi, namun tahapannya yang akan dimulai Juni 2017 ternyata menyedot biaya yang sangat besar.
Anggaran Pilgub Bali tertuang dalam rapat pembahasan anggaran antara Komisi I DPRD Bali bersama KPU Bali, Bawaslu Bali, Kesbangpol Bali, dan Polda Bali di DPRD Bali, Denpasar terkuak anggarannya mencapai Rp 254 miliar.
Jumlah tersebut bahkan sudah dikurangi dari anggaran yang semula diajukan KPU Provinsi Bali sebesar Rp268 miliar. Meski anggaran yang disetujui lebih kecil dibandingkan dengan usulan KPU Provinsi Bali, namun DPRD Provinsi Bali menuding ada kejanggalan dengan anggaran tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai yang menyatakan kejanggalan karena dalam anggaran teraebut juga disisipkan anggaran Pilkada Gianyar dan Pilkada Klungkung. Padahal, secara kebetulan dua daerah itu menggelar Pilkada bersamaan dengan Pilgub Bali tahun 2018 mendatang.
"Bagi saya ini janggal. Anggaran Pilgub yang diajukan KPU Bali, malah termasuk untuk Pilkada Gianyar dan Klungkung," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali itu.
Bagi Dewa Rai, anggaran Pilgub Bali sebesar Rp254 miliar itu sangat besar. Apalagi jika berkaca pada kinerja KPU selama ini, yang dinilainya tidak maksimal.
"Tidak masalah dana sebesar itu, asalkan kinerja KPU maksimal," ungkapnya.
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang sebelumnya dikonfirmasi awak media secara terpisah mengaku anggaran sebesar Rp 254 miliar itu murni untuk Pilgub Bali. Sementara, Kabupaten Gianyar dan Klungkung yang menggelar Pilkada di waktu yang bersamaan juga mengajukan anggaran ke pemerintah setempat.
"Jadi ada atau tidak ada Pilkada di Gianyar dan Klungkung, tetap ada anggaran untuk penyelenggara Pilgub di kedua daerah tersebut," terang Raka Sandi.
Sementara, data anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan untuk Pilgub Bali 2018 nanti jika ditotal mencapai hampir Rp500 miliar. Adapun perinciannya yaitu untuk KPU Bali sebanyak Rp 254 miliar, Bawaslu Rp 57 miliar, pengamanan dari Polda Bali Rp 157 miliar dan Korem 163/Wirsatya Rp 4,5 miliar. (BB).
PERISTIWA Lainnya :
Kamis, 17 November 2016
Gaungkan World Water Forum 2024, Kemkominfo Gelar Bimtek Kuatkan Kolaborasi Humas Kementerian Lembaga
Kamis, 17 November 2016
Gigitan Anjing Diduga Rabies Kembali Terjadi, Anak 5 Tahun Jadi Korban di Banjar Kebebeng
Kamis, 17 November 2016
Tragedi Subang, Tamba Dorong Siswa Study Tour di Wilayah Sendiri
Kamis, 17 November 2016
Gelar Apel Siaga WWF ke – 10 Tahun 2024, PLN Nyatakan Siap Pasok Listrik Andal Tanpa Kedip
Berita Terkini
