Persentase Melebihi Nasional

Dari 4,3 Juta Warga di Bali, Baru 73 Persen Jadi Peserta JKN-KIS

  02 Januari 2018 KESEHATAN Denpasar

baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Setelah genap 4 tahun implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tepat 31 Desember 2017 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.982.949. Jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan kata lain masih terdapat sekitar 27,1% lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS.
 
Seiring waktu diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target. Hal itu selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019. Dan disebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yaitu meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95% pada tahun 2019.
 
Untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tahun 2018 ini untuk wilayah Bali, NTB dan NTT diprediksi akan meningkat lebih tinggi lagi dan bisa melampaui Nasional.
 
 
"Tahun 2017 peserta JKN-KIS di Bali telah mencapai 73 persen lebih dari 4,3 juta jumlah penduduk. Angka tersebut melebihi nasional sebesar 72,9 persen. Sementara NTB baru 67,8 persen dari penduduk 5,2 juta dan NTT 73,4 persen dari penduduk 5,4 juta," kata Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT, dan NTB Army Adrian Lubis, dalam Public Expose bertema “Jaminan Kesehatan Semesta Sudah Di Depan Mata” di kantor BPJS Renon Denpasar, Selasa (2/1/2018) 
 
Menurutnya, secara keseluruhan rata-rata pencapaian Bali, NTB dan NTT masih di bawah nasional yakni baru 71,39 persen dengan cakupan 10,6 juta penduduk dari jumlah total penduduk di tiga provinsi tersebut 14,9 juta lebih. 
 
Di tahun 2018 ini optimis Bali bisa mencapai 100 persen. Peran pemda/pemprov sangat penting dalam mendukung pencapaian program ini," ungkap Army.
 
 
Dukungan dan peran serta pemda sangat strategis, dan menentukan pengoptimalan Program JKN-KIS. "Setidaknya terdapat 3 peran penting yakni memperluas cakupan kepesertaan, mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan," tegasnya. 
 
Lebih lanjut Army menerangkan bahwa berbagai strategi dan upaya akan dilakukan, salah satunya melalui dukungan dan peran pemerintah daerah. "Saat ini dukungan tersebut sudah terasa di sejumlah daerah khususnya dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan dengan memastikan seluruh penduduk di wilayah daerah telah menjad peserta JKN-KIS dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC)," jelasnya. 
 
Ia menyebutkan tahun 2017, 95 persen atau 489 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota sudah terintegrasi dalam program JKN-KIS. Tercatat tiga provinsi yakni Aceh, DKI Jakarta dan Gorontalo, 67 kabupaten dan 24 kota sudah lebih dulu UHC di tahun 2018 dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yakni tiga provinsi (Jambi, Jabar, dan Jateng) serta 59 kabupaten dan 15 kota.
 
 
Ia mengakui kedeputian untuk wilayah Bali, NTB dan NTT, tiga 37 kabupaten/kota telah melakukan integrasi terhadap program JKN-KIS dengan jumlah peserta 10.695.626 jiwa. Sedangkan kabupaten yang sudah UHC adalah Badung, Lombok Utara, Dompu, Sumbawa Barat, Sumba Barat Daya, Lembata, Sumba Tengah dan Alor dengan jumlah peserta 1,857,465. 
 
"Terdapat satu kabupaten yang dalam proses menuju UHC yakni Klungkung dengan jumlah peserta 163.776 jiwa," terang Army mengakhiri.(BB).
 
 
BACA JUGA :