Suardana Daftar Bakal Cawabup Buleleng ke Partai Demokrat
POLITIKSabtu, 18 Mei 2024
Rayakan HUT BPR Kanti ke-27
BPR Kanti 'Kupas Tuntas' Penyelesaian NPL Lewat Hukum Litigasi dan Non Litigasi
28 September 2018
EKONOMI
Denpasar
Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kanti menggelar "Diskusi Nasional Kupas Tuntas Penyelesaian NPL BPR Melalui Upaya Hukum Litigasi dan Non Litigasi" di Hotel Nikki, Denpasar, Jumat (28/9/2018).
Tentu saja diskusi ini menjadi ajang edukasi bagi pelaku BPR di Bali dan stakeholder terkait dalam menyelesaikan permasalahan NPL (Non Performing Loan) atau kredit macet yang masuk ke ranah litigasi (penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan).
Diskusi ini menghadirkan pembicara dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah VIII Bali Nusra, Direskrim Polda Bali, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Ikatan Notaris (INI) Bali, advokat Henri Emerson Manulang, praktisi BPR seperti Direktur Utama BPR Lestari Pribadi Budiono, pakar non litigasi Agus Satory, dengan moderator Sekjen DPN-Ikatan Profesional Bankir BPR Hiras Lumban Tobing.
Selain itu, tampak hadir Ketua Umum Kadin Bali A.A Ngurah Alit Wiraputra, Wakil Gubernur Bali yang diwakili Kepala Bidang Perekonomian Pemprov Bali I Nengah Laba, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II OJK Regional VIII Bali dan Nusra Rohman Pamungkas serta diikuti ratusan peserta dari praktisi BPR.
Dalam kesempatan ini, BPR Kanti juga meluncurkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) i pro BPR yang nantinya akan membantu dan mendampingi BPR menangani permasalahan NPL (Non Performing Loan) atau kredit macet yang masuk ke ranah litigasi.
Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba S.E.,M.M menyatakan LBH i pro BPR ini juga akan memperkuat kesiapan bankir BPR dalam hadapi gugatan hukum serta bisa bisa dimanfaatkan untuk melakukan back up atau bantuan hukum kepada BPR secara kelembagaan khususnya dalam perkara NPL yang masuk ranah litigasi.
"Selama ini BPR tidak terbiasa menangani masalah kredit macet ini melalu jalur litigasi atau pengadilan," kata Amitaba.
.jpg)
BACA JUGA : Serahkan Bonus Atlet Asian Games, Gubernur Koster Pinta Prestasi Olahraga Bali Ditingkatkan
Untuk itu, lanjut Amitaba, LBH i pro BPR akan membantu para bankir dan BPR secara kelembagaan bagaimana menyiapkan gugatan secara efektif, menyiapkan saksi. Lalu bagaimana menghadapi penyidikan serta proses hukum lainnya.
"Bankir dan BPR harus siap secara mental dan siap secara hukum ketika penyelesaian NPL sudah masuk ranah litigasi," tegas Amitaba mengakhiri.(BB).
EKONOMI Lainnya :
Jumat, 28 September 2018
Pengembangan Usaha Desa, Walikota Jaya Negara Resmikan Pertashop Bumdesa Segara Giri Sanur Kauh
Jumat, 28 September 2018
Waspada Investasi dan Pinjol Ilegal, Rai Wiraja Sebut Berbagai Cara untuk Mencari Korban Dijadikan Mangsa
Jumat, 28 September 2018
OJK Bali Beri Edukasi Keuangan Kepada 1000 UMKM di Kabupaten Jembrana 2024
Jumat, 28 September 2018
Pasar Umum Negara Sebagai Pusat Niaga dan Ikon Wisata
Berita Terkini
