Wujudkan Pemerintahan Bersih, Pemprov Bali Sosialisasi Antikorupsi dan Gratifikasi di Karangasem

  15 Maret 2017 PERISTIWA Karangasem

Baliberkarya/ist

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Karangasem. Dalam rangka mewujudkan dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (clean goverment and good governance) maka Pemerintah Provinsi Bali melalui Inspektorat Pemprov Bali melaksanakan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di 9 Kab/Kota di Bali, dimana kali ini Kabupaten pertama yang dituju adalah Kabupaten Karangasem. Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Inspektur Pemprov Bali I Ketut Teneng, dilaksanakan di Puri Bagus Candidasa, Karangasem, Rabu (15/3/2017).

BACA JUGA : Tolak Aplikasi, Transport Lokal Akan "Perangi" Angkutan Online di Bali

Dalam kesempatan itu, Ketut Teneng  mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan lanjutkan dari kegiatan Tunas Integritas yang telah dilaksanakan sebelumnya di Provinsi Bali yang kemudian dilanjutkan sosialisasi ke Kabupaten/Kota se-Bali. Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini mempunyai nilai yang sangat penting yang mengandung unsur pendidikan agar para peserta dapat memahami apa dan bagaimana korupsi dan gratifikasi itu sendiri dan bagaimana harus menghindari, sehingga dalam melaksanakan kegiatan anatara Pejabat Negara dengan pihak-pihak lainnya dapat memahami segala prosedur dan peraturanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara adil, berani, mandiri, kerja keras dan sederhana.

“Kita harapkan dengan mengundang para OPD Kabupaten Karangasem, Para Camat, Kepala Sekolah serta Tokoh Masyarakat dalam kegiatan ini maka selanjutnya mereka bisa menjadi kepanjangan tangan Pemerintah untuk memberikan sosialisasi terkait Korupsi dan Gratifikasi kepada masyarakat umum yang ada di lingkungannya masing-masing” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketut Teneng juga mengungkapkan bahwa untuk memperkecil dan meminimalisir terjadinya korupsi, perlu dilakukan pengembangan karakter dan budaya anti korupsi dengan penuh integritas, dimana hal itu dapat dimulai dari diri sendiri. Dengan menjalankan sistem integritas yang kokoh sebagai individu, maka saat menjalankan roda Pemerintahan secara otomatis dapat turut serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BACA JUGA : Gelar Simakrama, Sudikerta Ajak Masyarakat Ikut Kawal Program Bali Mandara

Dengan demikian akan muncul tunas-tunas integritas yang memiliki nilai-nilai anti korupsi sebagi satu kebutuhan terhadap tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, ia berharap dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemprov dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih seperti membentuk tim saber pungli di Kab/Kota dan sosialisasi anti korupsi seperti saat ini, dapat memberikan dampak positif bagi proses birokrasi di Bali.

Pada momentum itu, para peserta juga mendapat sajian materi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ketut Wija terkait tindak pidana dan dampak korupsi. Ketut Wija mengungkapkan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.

Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

BACA JUGA : SMK Yaparindo Juara I Lomba Cerdas Cermat Satlantas Polres Klungkung

Acara sosialisasi yang berlangsung selama lima jam, diikuti oleh 60 peserta dan juga dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Karangasem.(BB)