7 Saksi Korban Investasi Bodong Beberkan Fakta Sudutkan Kelima Founder PT DOK
HUKUM & KRIMINALKamis, 18 April 2024
Togar Situmorang Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum FH Unud Berkat Pengaturan Obligasi Daerah Sebagai Sumber Daya Pembangunan Daerah
30 April 2022
PENDIDIKAN
Denpasar
Baliberkarya.com-Denpasar. Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum (FH) Unud kembali menyelenggarakan promosi doktor dengan promovendus Togar Situmorang pada Kamis, 28 April 2022 secara Hybrid (Online dan Offline) bertempat di Aula FH Unud. Togar Situmorang merupakan seorang advokat dengan kemantapannya berkuliah di Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unud berhasil menyelesaikan studinya. Ujian terbuka dipimpin langsung Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa, SH.,M.H. serta selaku Promotor 1: Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum. dan Promotor 2: Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H. Togar Situmorang berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengaturan Obligasi Daerah Sebagai Sumber Daya Pembangunan Daerah”. Dalam disertasinya Togar Situmorang mengungkapkan pertama, obligasi daerah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah berkewajiban membayar bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Suatu inovasi aturan bagi pemerintah pusat bukan hanya benda dan barang yang proyek peruntukan obligasi daerah dijadikan jaminan, namun perlu pula jaminan berupa kebudayaan yang menghidupkan perekonomian pariwisata Bali. Jika kebudayaan dapat ditakar bentuk sebuah nilai yang tidak tampak jaminan obligasi daerah di Bali, obligasi daerah layak untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai penunjang pendanaan dan pembangunan struktur dan infrastruktur, yang tiada lain untuk menumbuhkembangkan pariwisata kembali.(BB).
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Tujuan dari penerbitan obligasi daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kedua, mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana di pemerintah daerah masih sangat terbatas perlu adanya alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan dana di pemerintah daerah. Salah satunya adalah obligasi daerah, salah satu inovasi pertimbangannya atas keterbatasan dana dan keterbatasan sumber daya manusia di Bali pelaksanaan obligasi daerah
Sumber : www.unud.ac.id
PENDIDIKAN Lainnya :
Sabtu, 30 April 2022
Pemkot Denpasar Kunjungi TPA Praba Dharma Yogyakarta
Sabtu, 30 April 2022
Kelurahan Peguyangan Gelar Pelatihan Bahasa Bali, Tingkatkan Minat Generasi Muda
Sabtu, 30 April 2022
Sambut Hardiknas Tahun 2024 Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Buka Workshop Peningkatan Kompetansi Guru PAUD
Sabtu, 30 April 2022
Wisuda ke-8 Bertabur Prestasi, Primakara University Kampus IT Unggulan Bidang Ekonomi Kreatif Digital
Berita Terkini
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
