• Home
• TOKOH

Sidang Umum AIPA ke 44, Wakil Ketua BKSAP Supadma Rudana: Tekankan Persoalan Prosperity, People dan Planet

  26 Juli 2023 TOKOH Nasional

Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (PSR).

Baliberkarya.com-Jakarta. Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana (PSR) mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA atau The-44th General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang akan digelar di Jakarta pada Agustus 2023, bukan cuma membahas ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan saja atau the epicentrum of growth.

“AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” ucap Putu Supadma Rudana (PSR) melalui keterangannya pada media, pada Rabu, 26 Juli 2023.

Lebih lanjut dikatakan Putu Supadma Rudana (PSR) bahwa dalam pertemuan KTT ASEAN di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau tingkat eksekutif menekankan isu ASEAN pada persoalan episentrum ekonomi. Namun Putu Supadma Rudana (PSR) menyebut untuk level legislatif atau Parlemen se-ASEAN menekankan pada aspek episentrum ekonomi yakni kesejahteraan, masyarakat, dan planet (lingkungan).

“Dalam aspek itu, peran dan visi parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya bisnis as usual, tapi juga out of the box, melampaui daripada konsep-konsep biasa,” ungkap politisi Demokrat asal Desa Keliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.

Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.

“Sehingga ini memang belum kita mampu mewujudkan. Dan harapannya jika ini tuntutan Indonesia harapannya juga menjadi tuntutan kawasan ASEAN kepada negara-negara yang maju,” terang legislator asal Bali ini.

Putu Supadma Rudana yang juga Anggota Komisi VI DPR RI ini menyebut kesejahteraan ini wajib mengimplementasikan konsep green ekonomi, bagaimana kawasan ASEAN siap menuju transisi hijau, masyarakat ASEAN ini juga mendapat support secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Tak kalah penting, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berkelanjutan atau sustainable growth.

“Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya growth/pertumbuhan yang tinggi; ASEAN lainnya, justru jomplang/rendah pertumbuhannya,” jelas Anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini.

Putu Supadma Rudana mengakui memang pengawalan/penjagaan terhadap green ekonomi ini baik di dalam satu negara maupun dalam satu kawasan ASEAN, itu tentu harus dikawal secara bersama-sama melibatkan seluruh anggota ASEAN.

“Supaya memang terjadinya ketimpangan itu tidak sampai berlarut-larut, dan kita di Parlemen/AIPA serta ASEAN wajib terus mengawal implementasi ekonomi hijau dan penanggulangan ketimpangannya,” tutup Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini.(BB).