• Home
• OPINI

Penolakan Praperadilan Unud Jadi Preseden Buruk Bagi Rektor Universitas Negeri Terkait Dana SPI

  02 Mei 2023 OPINI Denpasar

Foto: Sidang putusan praperadilan dipimpin hakim tunggal yakni Agus Akhyudi, dalam kasus penetapan status tersangka Rektor Unud Prof. I Nyoman Gde Antara, kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) di PN Denpasar, Selasa 2 Mei 2023.

Baliberkarya.com-Denpasar. Sidang putusan praperadilan yang dipimpin hakim tunggal yakni Agus Akhyudi, dalam kasus penetapan status tersangka Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara, dalam kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) di PN Denpasar pada Selasa 2 Mei 2023 memutuskan untuk menolak semua permohonan terkait kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. 

Padahal, pada sidang sebelumnya, sejumlah saksi ahli telah menegaskan kalau penetapan tersangka harus dilengkapi dengan hasil audit kerugian keuangan negara. Hakim lainnya juga menolak praperadilan dari tiga pejabat Unud, yakni I Ketut Budiartawan, Nyoman Putra Sastra, dan I Made Yusnantara. 

Pasca Putusan, Tim Kuasa Hukum Unud Dr. Nyoman Sukandia, S.H., M.H. mengaku menghormati apapun keputusan hakim dan pihaknya akan tetap menunggu kelanjutan nanti dimana tetap yakin terhadap pernyataan dari saksi-saksi ahli yang berkompeten dari universitas ternama dan kredibel bahwa penetapan tersangka Rektor Unud Prof Antara tidak sah karena terlebih dahulu harus dibuktikan ada hasil audit kerugian keuangan negara.  

"Saya masih berharap mudah-mudahan kejaksaan melakukan ekspos sendiri berdasarkan hasil auditnya. Kalau nanti hasil audit sama dengan BPK, silahkan," kata Nyoman Sukandia.

Sementara, Tim Kuasa Hukum Unud Gede Pasek Suardika S. H., M.H. menegaskan jika hakim berpendapat bahwa, secara formil sudah terpenuhi, namun secara materiil masih belum. Pihaknya meyakini dengan munculnya putusan MK no 25 tahun 2016, itu kerugian negara harus muncul dulu, baru orang itu ditersangkakan. 

"Kalau memang seperti ini konsepnya, kita uji di pokok perkara. Artinya kedepan, orang boleh ditersangkakan dulu, nanti kerugian dicarikan belakangan," sentil Pasek Suardika.

Selain itu, dengan keputusan ini, lanjut Pasek Suardika, tentu seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia bisa diperlakukan sama karena modelnya sama. Penolak praperadilan Unud ini akan menjadi preseden buruk bagi rektor di Universitas Negeri terkait adanya dana dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) ini.

"Dengan keputusan ini, paling tidak publik sudah punya pandangan bahwa Rektor Unud dipersangkakan dalam kasus korupsi yang katanya kerugiannya berbeda beda, faktanya  belum ada audit hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Namun ini menurut hakim, tidak masalah," ungkap Pasek Suardika.

Ke depan, kata Pasek Suardika, untuk kasus korupsi, ia khawatir, orang bisa ditersangkakan kan dulu, nanti alat bukti kerugian bisa dicari belakangan. Tentu perguruan tinggi negeri lainnya mesti waspada pasca penetapan Rektor Unud tanpa diketahui pasti ada kerugian negaranya. "Tentu hal itu bisa menjadi efek domino ke berbagai instansi dan lembaga. Untuk PTN karena SPI ini berlaku di Satker, BLU maupun PTN BH, tentu ini bisa linier semua," terangnya. 

Selaku pihak kuasa hukum pemohon menyampaikan, mau tidak mau, akan lanjut di materi pokok perkara. "Nanti kita ngomong di pokok perkara. Misalnya kalau dikatakan 330 miliar lebih potensi kerugian perekonomian negara, gimana hitungnya. Kalau ada 105 miliar ada kerugian infrastruktur bagaimana buktinya, ini akan kita tunggu pembuktiannya," katanya 

Menurut Pasek Suardika, meski hasil keputusan praperadilan ditolak, Ia mengaku sebenarnya masih ada ruang untuk pintu SP3, karena hasil audit belum keluar. Begitu setelah audit keluar, ternyata tidak ada kerugian negara, bisa saja SP3. "Tim hukum Unud menyampaikan, suka tidak suka mau tidak mau, maka memang masuk ke pokok perkara, kalau berkasnya dilanjutkan," tegasnya.

Pasca penolakan praperadilan Rektor Unud dan pejabat Unud lainnya ini di PN Denpasar, sejumlah pihak banyak khawatir supremasi dan penegakan hukum menimbulkan ketidakpastian. Penetapan tersangka yang terburu-buru dan terkesan dipaksakan diprediksi kedepannya menyebabkan pihak kejaksaan akan sangat kesulitan membuktikan dakwaannya. Sementara kalaupun pihak kejaksaan ada opsi menyatakan SP3 lantaran tidak cukupnya bukti dan kurang kuatnya dakwaan maka hal itu dinilai akan jadi persoalan gengsi semata.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah fakta persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam beberapa hari terungkap jika penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana makin terang benderang muncul kepermukaan publik.

Bahkan dalam sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal, Agus Akhyudi terkait penetapan status tersangka Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara, dalam kasus dugaan korupsi dana SPI pada Jumat 28 April 2023, dengan agenda pengajuan alat bukti dari Termohon (Kejaksaan Tinggi Bali) serta menghadirkan dua orang Saksi baik Saksi Fakta dan Saksi Ahli terungkap bahwa penyidik dari Kejaksaan Tinggi Bali tidak dapat menunjukkan adanya hasil audit kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi Unud.

Adapun dua orang saksi yang dihadirkan Termohon (Kejaksaan Tinggi Bali) yakni Saksi Fakta, Andreanto selaku Kasi Penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali dan Saksi Ahli Hendri Jayadi yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta. Sementara dari Tim Hukum Unud hadir diantaranya Dr. Nyoman Sukandia, S.H., M.H., Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., Agus Saputra, S.H., M.H., dan Erwin Siregar, S.H., M.H. 

Pada sidang Praperadilan ini terungkap Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan tersangka dalam kasus SPI tanpa adanya hasil audit tentang nilai kerugian keuangan negara dari lembaga yang berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga ketika pemohon (Rektor Unud) dijadikan tersangka belum ada hasil audit BPK.

Lucunya, Kejaksaan Tinggi Bali melakukan audit sendiri dengan menunjuk tim audit internal untuk melakukan audit terhadap keuangan SPI namun baru dilakukan setelah proses penetapan tersangka dan sampai saat ini audit internal tersebut juga belum selesai sehingga belum bisa dikatakan ada temuan nilai kerugian keuangan negara sebagaimana sebelumnya yang sempat disampaikan pihak Kejati Bali kepada publik melalui masifnya pemberitaan media.

Selaku Saksi Fakta, Andreanto dalam kapasitasnya sebagai Kasi Penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali ketika menjawab pertanyaan tim kuasa hukum Unud apakah ada hasil audit dari BPK mengenai nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi SPI, mengakui pihaknya tidak mengacu kepada hasil audit BPK. Penyidik berdalih memiliki keyakinan dalam menetapkan tersangka dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan dokumen yang dikumpulkan sebagai alat bukti sehingga sudah ada potensi kerugian keuangan negara.

Saat didesak lagi tim hukum Unud dengan pertanyaan kepada pihak penyidik mengakui tidak meminta BPK melakukan audit terhadap dana SPI Unud. Andreanto mengungkapkan pihaknya selaku penyidik telah meminta bantuan auditor internal di Kejaksaan Tinggi Bali untuk melakukan audit guna memperkuat bukti yang ada.

“Kita minta auditor internal kejaksaan namun hingga saat ini hasil audit ini belum selesai,” jawabnya singkat. 

Selama persidangan ini, pertanyaan dari Tim Hukum Unud tersebut berkaitan dengan tiga pasal UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yani Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 dan Pasal 12e  yang disangkakan kepada Pemohon (Rektor Unud). Dimana dua pasal pertama harus mensyaratkan adanya nilai kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya sehingga hal itu berimplikasi harus ada penilaian kerugian keuangan negara terlebih dahulu melalui audit yang dilakukan lembaga berwenang yakni BPK.

Jika ada kerugian keuangan negara yang ditemukan baru bisa dikatakan ada dugaan korupsi. Lalu ketika tidak ada hasil audit terkait temuan nilai keuangan negara, pertanyaannya mengacu pasa pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 yang disangkakan, sehingga tudingan korupsinya dianggap tidak sah.

Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor berbunyi “3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tim Kuasa Hukum Unud kemudian mencecar Saksi Fakta dengan pertanyaan seputar kewenangan melakukan audit untuk menemukan adanya kerugian negara yang nyata dan jumlahnya pasti adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tim Kuasa Hukum Unud merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016.

SEMA 4/2016 ini mengatur bahwa kerugian keuangan negara hanya bisa dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apapun substansinya, SEMA itu tentu harus dipatuhi oleh para hakim sebagai pedoman memutus perkara. Dalam point Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 6 pada SEMA ini disebutkan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. 

Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara. Sedangkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss).

“Apakah saudara tahu sesuai SEMA bahwa hanya BPK yang bisa menghitung kerugian keuangan negara?” tanya Tim Kuasa Hukum Unud.

Menjawab pertanyaan ini, Andreanto, selaku Saksi Fakta tidak menjawab secara gamblang.  “Audit internal masalah berwenang atau tidak bukan kewenangan kami,” dalihnya.

Saksi Andreanto tetap ngotot mengatakan kalau penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Ketika ditemui wartawan usai memberikan keterangan pada persidangan, Andreanto sebagai saksi fakta tidak mau berkomentar. “Saya no komen, ini bukan ranah saya menjelaskan,” katanya singkat ketika ditanya wartawan soal audit internal yang dilakukan tim auditor Kejati Bali.

Disisi lain, Tim Kuasa Hukum Unud Dr. Nyoman Sukandia, S.H., M.H., menanggapi keterangan saksi ahli dari termohon, dengan tegas menyampaikan bahwa dalam penerapan pasal 2 dan 3 Undang Undang tipikor, itu harus atau wajib adanya audit dulu untuk kerugian keuangan negara. Sedangkan untuk pasal 12e, itu tidak perlu audit. Hal itu menjadi penting kata dia, karena dalam kasus ini, persoalan pokoknya adalah terkait kerugian keuangan negara.

“Dalam pembuktian di persidangan, juga belum ada yang diajukan bukti tentang hasil audit. Bahwa dijelaskan juga oleh saksi fakta, audit internal juga belum selesai dari termohon. Namun, dari saksi ahli, mengatakan, wajib ada audit sebelum menetapkan menjadi tersangka,” jelas Sukandia ditemui usai sidang.

Penegasan juga disampaikan Tim kuasa hukum Unud lainnya, Gede Pasek Suardika (GPS) SH, MM yang menurutnya, selain terkait penegasan wajib ada hasil audit sebelum penetapan tersangka, yang kedua juga disampaikan oleh ahli, bahwa uang yang masuk ke rekening milik lembaga pemerintahan, tidak bisa dikategorikan kerugian. Hal itu justru bisa dikategorikan dengan pendapatan dan kalaupun ada warga negara memasukkan itu harus mengembalikan, maka harus ada proses Administrasi atau perdata.

“Dilihat dari konteks itu, rekening Unud kan sama punya pemerintah juga, lembaga negara. Ketika orang memasukkan uang kesana, itu tidak merugikan keuangan negara, justru menambah. Dan saksi ahli juga sepaham bahwa itu menambah keuangan negara. Itu saya kira hal-hal prinsip kenapa orang dijadikan tersangka. Tetapi latar belakang orang dijadikan tersangka,” kata Pasek.

“Dalam sidang ini, hakim juga sempat bertanya kepada saksi ahli, untuk penerapan pasal 2 dan 3 apakah harus ada audit perhitungan kerugian negara. Itu tegas dipertanyakan oleh hakim dan tegas dijawab oleh saksi ahli bahwa harus ada hasil audit kerugian negara,” tegasnya.

Sementara, ditempat terpisah, Ahli Hukum Administrasi, Prof Dr I Wayan Parsa, yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) menyampaikan tentang kewenangan menetapkan kerugian negara bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Prof Wayan Parsa, lembaga BPK inilah yang memperoleh kewenangan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Apabila dari lembaga audit lain yang ditunjuk, boleh saja mereka menghitungnya namun yang mendeklarasikan atau yang menetapkan benar ada atau tidak kerugian negara itu tetap BPK.

“Lembaga lain boleh melakukan audit, namun yang mendeclare itu tetap kewenangan ada di BPK. Bila audit dilakukan oleh internal tanpa melibatkan BPK, ini tentu cacat kewenangan,” kata Prof Wayan Parsa.

Sebelum adanya hasil dari BPK, lanjut Prof Wayan Parsa, maka Kejaksaan belum boleh menetapkan tersangka atau penetapan tersangka tidak sah. “Untuk sahnya hasil audit itu harus ada 3 hal yang harus dipenuhi, yakni Kewenangan, Prosedur, dan Substansi. Satu saja itu tidak dipenuhi, tentu tidak sah,” tegas Prof Wayan Parsa mengakhiri.(BB).