Caleg Perempuan Tak Ingin Jadi Penonton

Ogah Sebagai Pelengkap Quota, Politisi Perempuan Bali 'Siap Bertarung' di Pileg

  31 Mei 2018 POLITIK Denpasar

baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Gaung Pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mulai terasa. Hal ini seiring proses penjaringan dan pengajuan bakal caleg internal di masing-masing partai. 
 
 
Sebagaimana pileg di 2014 silam, peraturan perundang-undangan mengamanatkan quota 30 persen bagi caleg perempuan. Walaupun jika dilihat dari komposisi keanggotaan anggota legislatif di berbagai daerah belum menunjukan pencapaian quota 30 persen, namun tidak mengurangi semangat politisi perempuan untuk ikut bertarung.
 
Sekretaris wilayah (sekwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Bali Luh Putu Nopi Seri Jayanti, SH mengatakan politisi perempuan terus berbenah menghadapi kerasnya pertarungan. 
 
"Kita sudah melewati beberapa kali pemilihan legislatif, dari proses ini lahir politisi-politisi perempuan yang tangguh. Saya yakin tahun 2019 nanti, caleg perempuan tidak akan jadi pelengkap quota saja," kata Nopi.
 
 
Perempuan kelahiran Singaraja ini mengatakan khusus di Bali rekam jejak kepemimpinan perempuan dalam pertarungan politik cukup jelas. Bisa terlihat dari 9 kabupaten/kota di Bali 2 diantaranya dipimpin perempuan, yaitu Kabupaten Karangasem dan Tabanan.
 
 
"Artinya semangat bertarung politisi perempuan khususnya di Bali tidak diragukan lagi. Kalau di Bali saya melihat ada kepercayaan lebih pada politisi perempuan," kata Nopi. 
 
Namun, dia menaruh catatan untuk konteks pileg memang perlu perjuangan lebih serius. Pasalnya, lawan yang dihadapi cukup banyak. Baik dari internal maupun eksternal partai yang mengusung. "Karena itu berbekal 'rasa kasihan' saja tidak cukup," sentilnya.
 
Hal yang paling penting, lanjut Nopi, adalah kesiapan kualitas diri, kemampuan mengorganisir kekuatan dan tentunya kerja-kerja politik yang nyata. Dia berharap majunya politisi perempuan tidak sekedar pemenuh quota apalagi sekedar meramaikan panggung politik. Lebih jauh perempuan harus mampu menunjukkan kualitas dan kerja nyata bagi publik.
 
 
Keterwakilan perempuan tentu saja bukan sekedar adanya politisi yang akan memperjuangkan isu-isu perempuan. Tapi lebih jauh kehadiran perempuan dalam pengambilan kebijakan akan memberi perspektif tersendiri dalam konteks kesetaraan gender.
 
"2019 harus jadi moment representasi politisi perempuan untuk mengkonsolidasikan diri dan menunjukkan kualitas diri sehingga kursi di parlemen bisa memberikan perlindungan yang maksimal terhadap aspirasi perempuan," tegas Nopi mengakhiri.(BB).