• Home
• EKONOMI

Mulai Tahun Depan, Badung dan Tabanan Jadi 'Barometer Baru' Pengukuran Inflasi

  12 Mei 2023 EKONOMI Badung

Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) bersama Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Gusti Ayu Diah Utari, Kabag Perekonomian Setda Badung Anak Agung Sagung Rosyawati mewakili Bupati Badung, dan akademisi Dr. I Gusti Ayu Diah Yuniti menjadi salah satu narasumber FGD (Focus Group Discussion) Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung.

Baliberkarya.com-Kuta. Anggota Komisi XI DPR RI, I Gust Agung Rai Wirajaya (ARW) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus gencarkan melakukan pengendalian inflasi daerah. Pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Badung dilaksanakan melalui Focus Grup Discussion (FGD) yang melibatkan kepala desa dan lurah se-Kabupaten Badung, di Harris Hotel Riverview Kuta, Jumat (12/5/2023).

Selain dihadiri perbekel dan lurah, FGD juga menghadirkan sejumlah pelaku UMKM, perwakilan Perumda, Bumdes dan perwakilan instansi Pemkab Badung. Perhatian khusus terhadap Kabupaten Badung, kata Agung Rai Wirajaya karena merupakan daerah pariwisata sehingga pengendalian inflasi dilakukan dengan memperkuat sinergi berbagai pihak. 

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Gusti Ayu Diah Utari menyampaikan Badung akan menjadi kota yang diukur inflasinya tahun depan. Selama ini baru Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng. Diharapkan dengan dengan adanya acara FGD ini ada peningkatan kesadaran terkait dengan inflasi sehingga pengendaliannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan Bumdes, Perumda dan juga perbekel dan lurah.

“Tahun depan Badung akan menjadi kota yang diukur inflasinya dan kami berharap dengan adanya acara ini pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan Bumdes, kemudian juga perumda dan juga perbekel-perbekel dan lurah juga ikut berpartisipasi untuk pengendalian inflasi,” ucap Diah Utari.

Terkait pengendalian inflasi, Diah Utari juga mengapresiasi TPID Kabupaten Badung. Tak hanya itu, Koordinasi untuk pengendalian inflasi dengan BI dalam bentuk high level meeting, rapat koordinasi juga sudah dilakukan intensif apalagi Badung juga sudah memiliki perumda. "Perumda inilah yang diharapkan memainkan peran besar dalam mengendalikan inflasi. Terlebih lagi Perumda Badung telah memiliki mesin chas dan cold storage," terang Diah Utari.

Sementara akademisi Dr. I Gusti Ayu Diah Yuniti menyebut pengendalian inflasi bisa dilakukan dari sektor pertanian. Untuk itu perlu penguatan sektor pertanian sehingga perlu mendorong kembali penguatan sektor pertanian sebagai salah satu supaya menekan inflasi. Ia pun menyebut butuh waktu dan kerja bersama mengurai benang kusut inflasi. 

"Inflasi hal yang biasa terjadi dari tahun ke tahun. Pemerintah sudah banyak melakukan upaya salah satunya operasi pasar untuk menstabilkan harga meski tetap masih ada inflasi," sebutnya.

Sementara, dalam kesempatan ini Anggota Komisi XI DPR RI, I Gust Agung Rai Wirajaya (ARW) berharap masukan para perbekel dan lurah dalam pertemuan ini agar hal itu bisa sampaikan ke pusat sehingga menjadi rujukan mengambil kebijakan di pusat melalui asumsi makro. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bali ini mengaku saat ini inflasi Indonesia masih tertahan di satu digit, sedangkan negara lain sudah melebihi 10 persen. 

"Bersyukur Bank Indonesia bisa mengatasi dampak covid. Banyak kawan-kawan kita di Kabupaten Badung  terdampak bekerja di pariwisata," kata ARW, sapaan I Gusti Agung Rai Wirajaya.

Terkait FGD Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Barang, Agung Rai Wirajaya menyampaikan pihaknya mulai membuat barometer baru untuk nantinya menjadi tolak ukur inflasi di Bali. Tidak hanya di Denpasar dan Buleleng saja yang menjadi tolak ukur nantinya, tetapi juga Badung dan Tabanan, mengingat Badung merupakan daerah pariwisata dan Tabanan merupakan lumbung beras. Perluasan barometer ini juga sudah seusai dengan arahan Presiden Joko Widodo, mengingat masing-masing kabupaten memiliki ciri khas tersendiri.

"Kami melihat sekarang membuat barometer baru juga, tidak saja Denpasar sama Buleleng untuk tolak ukur sebagai inflasi di Bali, tapi kita akan menambah Badung dan Tabanan karena Badung banyak pariwisatanya, Tabanan adalah lumbung beras dan lumbung pangan sehingga kita tidak jadi dalam pengukuran, tidak sebagai sampel saja. Tapi dengan arahannya Bapak Presiden bahwa kabupaten itu diperluas dan diperbanyak untuk menilai, menghitung inflasi di masing-masing daerah. Karena masing-masing kabupaten ini memiliki ciri-ciri tersendiri dalam rangka menangani inflasi," sebut Agung Rai Wirajaya.

Agung Rai Wirajaya berharap resesi tak sampai masuk ke Indonesia karena inflasi di Tanah Air terjaga dengan baik. Menurutnya, tolok ukur resesi itu adalah inflasi yang tinggi. "Meski melambat, inflasi kita tetap terjaga dengan baik. Harga rupiah pun terjaga baik oleh Bank Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan sampai tak merembet dampak perang Ukraina-Rusia," ungkap Agung Rai Wirajaya. 

Wakil rakyat empat periode di Senayan ini menjelaskan kedepan ada rencana bersama Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengadakan kluster produk tertentu seperti produk pertanian atau pangan di masing-masing kabupaten dalam rangka mengendalikan inflasi. Salah satunya rencana pembangunan penyosohan gabah di Kabupaten Jembrana untuk menjaga harga gabah jangan sampai tinggi. 

"Ini untuk kebaikan kita di Bali. Tanpa kita sendiri yang melakukan, tidak akan bisa kita menjaga inflasi. Kita coba menatanya biar tidak ada kekurangan dan kita berusaha agar beras-beras, padi itu dikelola diolah di Bali,” jelas Agung Rai Wirajaya.

Dari hasil FGD Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung dapat disimpulkan beberapa hal, yakni pertama adalah memperkuat sinergi komunikasi. Kedua, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan yang terakhir adalah memperkuat ketahanan pangan domestik melalui program-program implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerjasama antar daerah.(BB).