Masyarakat Bali Hanya Diberi Janji Palsu, Supadma Rudana Harap Ketua DPR Beri Masukan Jokowi Agar Berikan Bantuan Konkrit, Nyata dan Segera

  06 Mei 2021 POLITIK Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana (PSR).

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Jakarta. Anggota Komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana (PSR) yang dikenal aktif menyuarakan aspirasi masyarakat kembali bersuara lantang demi membela kepentingan masyarakat luas. Sikap kritis namun membangun kembali disuarakan wakil rakyat dapil Bali tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-17 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Jakarta, Kamis (06/05/2021).

Dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 dilanjutkan Pelantikan Anggota Dewan Pengganti Antarwaktu DPR RI ini Supadma Rudana (PSR) meminta Pimpinan DPR RI agar mendesak Presiden Jokowi dan kementerian terkait agar segera mengalokasikan bantuan yang konkrit bagi masyarakat di Bali. 

Supadma Rudana mengungkapkan ekonomi Bali mengalami kontraksi paling dalam dibandingkan provinsi lainnya di Tanah Air. Pasalnya, perekonomian Bali yang ditopang sektor pariwisata mengalami keterpurukan signifikan akibat pandemi Covid-19 yang belum juga usai. 

"Saya selalu turun dan melihat kondisinya begitu parah dan terpukul, saya tidak mau masyarakat di Bali hanya di PHP diberikan harapan palsu janji-janji palsu untuk diberikan bantuan, tapi kami ingin secara konkrit berbagai mitra kerja atau berbagai kementerian yang hadir ke Bali secara komprehensif untuk segera membantu masyarakat di Bali," ucap Supadma Rudana dalam sidang tersebut. 

Politisi muda asal Ubud Gianyar ini menegaskan dampak pandemi Covid-19 bagi kepariwisataan Indonesia khususnya di Bali sebagai destinasi utama kepariwisataan Indonesia sangat signifikan. Bagi Supadma Rudana, pandemi Covid-19 merupakan pukulan telak bagi ekonomi di Bali yang tidak hanya bagi pelaku pariwisata, namun juga bagi UMKM dan sektor lainnya. 

"Kami ingin pimpinan DPR langsung memberikan masukan kepada presiden (Jokowi) agar memberikan bantuan konkrit, nyata dan segera. Karena memang tahapannya sudah sangat sulit dan dampaknya begitu besar dan dalam bagi masyarakat di Bali," harapnya.

Dihadapan Pimpinan DPR, Wakil Sekjen Partai Demokrat ini juga menyoroti upaya penanganan dan pemulihan masyarakat di NTT yang terdampak bencana alam beberapa waktu lalu. Baginya, bantuan dan evakuasi serta konsep rekonstruksinya agak terhambat, terlambat dan terkesan juga tidak mendapat fokus yang penuh. 

"Kami ingin mengingatkan kembali agar segala proses bantuan, proses evakuasi dan pada akhirnya rekonstruksi itu akan dilakukan lebih maksimal lagi untuk membantu saudara-saudara kita di NTT," pungkas Anggota Fraksi Partai Demokrat dari Dapil Bali ini.(BB).