Kembangkan Bali Utara, Masyarakat Diminta tak Anti-investor

  01 Mei 2016 EKONOMI Buleleng

baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com- Pemprov Bali terus berupaya menyeimbangkan ketimpangan pembangunan yang terjadi antara Bali Utara dan Bali melalui berbagai program Bali Mandara dan program pembangunan infrastruktur yang diusulkan ke Pemerintah Pusat.

 

Pembangunan sejumlah short cut untuk mengurangi waktu dan jarak tempuh serta mengurai kemacetan dipastikan akan segera terwujud karena sudah masuk dalam Musyawarah Perncanaan Pembangunan  Nasional (Musrenbangnas) dan akan dibiayai oleh pemerintah  pusat. Sedangkan untuk pembangunan bandara baru, Pemprov  tengah menjajakinya dengan investor dari  Kanada yaitu Airports Kinesis Consulting (AKC).

 

Hal itu disampaikan oleh Gubenur Bali Made Mangku Pastika saat membuka Simakrama bersama masyarakaat Buleleng di Gedung Kesenian Gde Manik Jl. Udayana, Buleleng, Sabtu (30/4). Pastika menegaskan dirinya telah menandatangani rekomendasi dengan pihak asal investor tersebut,  untuk itu ia meminta agar kooperatif dan tidak antipati terhadap investor.

 

“Walaupun kami sudah melaksanakan berbagai program dalam Pogram Unggulan Bali Mandara dan pembangunan infrastruktur yang sudah kami usulkan ke pusat, itu belum cukup, karena harus dibarengi dengan penyiapan usaha lainnya yakni lapangan pekerjaan dan investasi. Oleh karena itu saya minta masyarakat kooperatif dan tidak antipati kepada investor, tidak semua investor bisa berbuat jahat asalkan kita kendalikan. Mari kita semua bekerjasama, saya ingin Buleleng kembali maju seperti dulu. Mari berpikir positif dan sambut dengan optimis, saya yakin Buleleng bisa mengejar ketertinggalan,” pinta Gubernur Pastika.

 

Selanjutanya Pastika juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Kota Singaraja menjadi kota pendidikan. Ia juga mengatakan pada saat ini tengah berupaya untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait ijin membuka fakultas kedokteran di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha).

 

“Natinya akan banyak mahasiswa dari luar yang belajar disini,” harap Pastika.  Secara khusus Pastika juga mengungkapkan keinginannya pada Bupati Bueleng Putu Agus Suradnyana untuk mendirikan satu sekolah lagi di Kabupaten di Bali Utara tersebut.

Bupati Agus Suradnyana yang hadir lengkap bersama Wakil Bupati Nyoman Sutjidra dan jajaran SKPD Pemkab Buleleng pada kesempatan itu menyatakan komitrnennya untuk mengejar ketinggalan Buleleng dari kabupaten laiinya di Bali. Dia juga menyampaikan harapannya kepada Pastika agar Pemprov dapat menjadikan kabupaten dengan 9 kecamatan itu sebagai prioritas pembangunan.

 

Sampai saat ini sejumlah program unggulan pemprov telah diluncurkan di Bumi Panji Sakti ini seperti Gerbangsadu Mandara sebesar 79 milyar, Simantri 13 milyar , bedah rumah sebanyak 3506 unit dan pastinya jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Ia juga menyampaikan Buleleng tengah menggiatkan program pembangunan di sektor pertanian, kesehatan , pendidikan  dan infras truktur. Meski diakukinya belum maksimal karena Buleleng masih manyimpan sekitar 40 ribu lebih penduduk miskin saat ini.

 

Masalah tajen

 

Simakrama kali ini memperoleh antusias tinggi dari masyarakat. Di antaranya disampaikan oleh Made Sedana Sari warga desa Panji Sukasada, yang mempertanyakan program-program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov Bali dalam mengatasi ketimpangan Bali utara dan selatan.

Menanggapi pertanyaan tersebut Gubernur Pastika menjelaskan melalui Program Bali Mandara dan bantuan-bantuan langsung sudah menyasar daerah-daerah kantung kemiskinan untuk menurunkan angka rata-rata kemiskinan di Buleleng yang masih tinggi, sebagai awal pembangunan di Buleleng. Dari 14 indikator kemiskinan yang ditetapkajn BPS, Pastika mengatakan harus mulai diselesaikan satu persatu .

 

Warga Bulelng lainnya, IGMB Putu Awan, menyampaikan permasalahan arena Tajen yang diharapkan bisa di Perdakan, sehingga bisa dilakukan secara legal. Iya juga mengharapkan pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan shortcut, dan pembangunan RS Pratama di Kubu Tambahan bisa segera dibantu direalisasikan.

Menanggapi masalah arena tajen, Gubernur Pastika secara pribadi mengaku tidak pernah setuju akan keberadaan tajen, dan dari segi hukum pun menurutnya memang termasuk judi. Untuk itu Ia berharap pihak kepolisian mengambil sikap tegas, agar menindak masyarakat yang menggelar tajen.

“Saya tidak pernah mendukung tajen, semenjak saya masih jadi Kapolda Bali hingga sekarang, tajen itu melanggar hukum, melanggar kesucian pura dan umat Hindu, serta menyengsarakan rakyat, saya sudah mengalami sendiri, mari kita renungkan itu. Ada juga Pura yang dibangun dari hasil tajen, dimana letak kesuciannya. Kalau tabuh rah itu beda, saya sebagai umat Hindu bisa bedain.

Mengenai RS Pratama di Kubutambahan Pastika mengaku sangat setuju, karena keberadaannya memang sangat diperlukan bahkan kalau bisa tiap tahun ada dibangun RS Pratama di Bali guna mendukung masyarakat di bidang kesehatan. “Asalkan Kabupaten siap biaya operasional dan tenaga ahli, saya sangat setuju,” imbuhnya lagi.

 

Dukungan terhadap program Bali Mandara disampaikan, Nyoman Wita, yang dirasa sangat memihak masyarakat kecil. Namun program yang bagus itu menurutnya terkadang menuai hambatan ditingkat teknis, sehingga masyarakat pun tidak bisa menikmati kebaikan program itu. Seperti dijelaskan Wita, penanganan pasien Program JKBM di Buleleng kurang maksimal karena terlalu saklek.

 

Mendengar permasalahan tersebut, Gubernur Pastika menghimbau RS di Buleleng bisa memberikan pelayanan yang baik, walaupun seperti diketahui petugas harus melayani pasien yang sangat banyak. “Terkadang banyak yang salah persepsi, kalau JKBM itu gratis. Saya sampaikan JKBM tidak gratis, iya pasien gratis, tetapi yang bayar pemerintah, jadi tetap harus memberikan pelayanan yang bagus,” tegas Pastika.

 

Masalah BKK

 

Tidak kalah menarik, masalah seputar Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pun disampaikan beberapa warga. Diantaranya  disampaikan Jero Bendesa anturan, Ketut Mangku Ginaning,yang berharap BKK dari Pemprov bisa ditingkatkan jumlahnya. Hal serupa disampaikan Perbekel Desa Galungan Gede Ariono, yang berharap Pemprov bisa mengakomodir lagi satu usulan program pembangunan desa, disamping yang sudah diajukan ke Kabupaten pada MusrenbagDes.

 

Menanggapi harapan itu Gubernur Pastika mengaku akan memeriksa kembali, apabila anggaran memungkinkan, dan termasuk program prioritas akan dibantu. “Anggaran kita kan terbatas, setelah dikurangi dana pendidikan, dana hibah, sisa sekitar 20 %. Sisa itu harus kita manfatkan sebaik-baiknya, jadi kalau program yang disusun itu memang penting, prioritas, dan bisa mendongrak perekonomian di desa tersebut pasti dibantu,” tegas orang nomor satu di Bali itu.

 

Warga lain yang hadir kala itu, Made Budiartana, meminta himbauan kiat-kiat khusus dalam merampungkan APBDes agar anggaran bisa cair dan kegiatan bisa segera dilaksanakan. Pernyataan warga tersebut ditanggapi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Ketut Lihadnyana, bahwa berdasarkan ketentuan UU pembahasan APBDes harus sudah selesai pada bulan Juli, dan disepakati bulan Oktober, sehingga sudah disahkan pada tanggal 31 Desember untuk anggaran tahun berikutnya. Dan bulan Januari pun kegiatan sudah bisa dilaksanakan. Ditambahkan Gubernur Pastika, bahwa pemimpin saat ini bukan sekedar memimpin tetapi juga sebagai manajer, yang bisa mengelola sumber daya pegawai, anggaran dan kewenangan. “Pemimpin harus bisa sebagai politisi sekaligus manajer birokrat, makanya harus tahu perkembangan dan mengiuti segala aturan. Jangan segan-segan, silahkan terus berkonsultasi dengan BPMPD Provinsi,” pungkas Pastika

 

Simakrama turut dihadiri diantaranya oleh Ny Ayu Pastika, Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Sugawa Kory, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng beserta jajarannya, dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Acara juga dirangkaikan dengan acara penyerahan bantuan alat-alat pertanian, serta diakhiri dengan Puja Trisandya dan makan siang bersama.(bb)