Kembalikan Kejayaan Bali Eksportir Vanili, Golkar Bali Akan Bantu Petani 10.000 Bibit Vanili

  09 Maret 2021 TOKOH Buleleng

Ketua DPD Golkar Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry (baju putih ditengah) bersama petani vanili.

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Singaraja. Ketua DPD Golkar Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry menyatakan bahwa Golkar Bali mencanangkan untuk mengembalikan kejayaan Bali sebagai eksportir vanili terbesar di Indonesia.

Untuk mewujudkan hal mulia tersebut, hari Selasa (9/3/2021) di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada Buleleng dam dihadapan warga kelompok petani muda keren budidaya vanili, Sugawa Korry mendeklarasikan pencanangan  pengembalian kejayaan Bali sebagai eksportir terbesar vanili.

Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini menyebutkan bahwa Bali di tahun 1980an sampai dengan1990an, pernah berjaya sebagai eksportir vanili namun saat ini meredup, bahkan hampir menghilang. Padahal komoditi vanili adalah komoditi bernilai tinggi dan tidak membutuhkan lahan yang luas. 

"Sangat cocok untuk iklim dan petani bali yang relatif punya lahan sempit," ucap Sugawa Korry.

Menurutnya, di tengah upayanya mendorong peningkatan peran sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan Bali, Golkar Bali menilai pengembangan komodity vanili Bali sangat tepat. Untuk mendorong strategi tersebut, Golkar Bali segera bantu petani dengan 10.000 bibit vanili, pembentukan kelompok-kelompok petani muda, pemberian bantuan pelatihan dan fasilitasi pembentukan koperasi petani vanili dari tingkat primer hingga sekender.

Doktor lulusan Brawijaya Malang, Jawa Timur ini berkeyakinan melalui pencanangan hari ini maka dampak ekonomi masyarakat petani, yang diakibatkan pandemi Covid 19 bisa dikurangi, dan upaya menyeimbangkan struktur ekonomi Bali bisa diwujudkan.

"Pada periode dulu, keterpurukan petani vanili disebabkan oleh faktor keamanan berupa pencurian yanh berdampak petik muda, lemahnya kontrol kualitas dan penyakit busuk batang. Kita harus belajar dari pengalaman itu untuk diatasi bersama-sama pemerintah daerah.(BB).