Gubernur : Jangan Sampai Pusat Daerah Tidak Nyambung

Gubernur : Jangan Sampai Pusat Daerah Tidak Nyambung

20 Maret 2016

baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com- Mengantisipasi kurang efektifnya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik dari tingkat Pusat sampai Daerah yang disebabkan oleh kurang sinkronnya perencanaan program, diperlukan aspek perencanaan yang matang. Hal ini memegang peranan sangat penting bagi suksesnya pembangunan nasional, sehingga terjadi penyamaan persepsi dan langkah para unsur perencana pembangunan dari tingkat pusat sampai daerah menjadi prasarat penting suksesnya pembangunan.

Penegasan ini disampaikan Gubenur Bali Made Mangku Pastika saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Tahun 2016 di Hotel Mercure, Kuta, Kamis (17/4).

“Selama ini memang persoalan pembangunan nasional yang kita alami pada tidak sinkron dan tidak sinerginya program pembangunan baik dari pusat sampai daerah, di sana letaknya,” kata Gubernur. Walaupun ada beberapa kegiatan seperti Rakorbangnas dan sebagainya, tapi tetap belum nyambung, menurutnya, di sinilah peranan kepala daerah bersama Bappeda harus membuat RPJMD, RPJMD harus nyambung dengan RPJMN. “Rencana pembangunan kabupaten/kota juga harus nyambung dengan Provinsi, dengan demikian akan sejalan, kalau tidak ya istilahnya nyaplir,” tegas Pastika.

Pastika mengakui fenomena tidak sinkronnya program pembangunan tersebut sering dialaminya selama menjabat menjadi Gubernur. “Seringkali saya alami ada pelaksanaan program yang langsung ke desa di Kabupaten, lokasinya saya tidak tahu tiba-tiba diresmikan, Gubernur diundang hanya untuk datang saja.

Anggaran dari Pusat saat ini bisa langsung ke Kabupaten, ke Desa, dana yang digelontorkan besar, namun pemanfaatannya oleh masyarakat bisa saja kurang perencanaan, seperti bantuan untuk nelayan sebesar 1 milyar, hanya bisa dimanfaatkan untuk beli jaring karena hanya itulah yang mereka bisa lakukan, nah disinilah program tersebut menjadi tidak nyambung,” ujar Pastika.

Beberapa program pembangunan yang sukses menurut Pastika sifatnya masih sektoral/lokal kedaerahan, belum dalam skala nasional. Untuk itu pelaksanaan rakornas diharapkan bisa membahas kendala-kendala yang dihadapi dan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan program yang berintegrasi. Gubernur Pastika pun meyakini jika melihat dari peredaran dana anggaran yang beredar, pembangunan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia dalam jangka waktu 5-10 tahun akan bisa mengentaskan kemiskinan asalkan dilaksanakan dengan perencanaan yang benar, terintegrasi dan bersinergi.

Seperti dicontohkan Gubernur Pastika dalam pelaksanaan Program Bali Mandara, dengan anggaran yang dikelola oleh Pemprov Bali telah mampu menggelontorkan bantuan hibah sebesar 1 miliar melalui program Gerbangsadu, pembangunan 12.000 unit rumah dalam program bedah rumah, ataupun bantuan 500 unit SIMANTRI yang sudah tersebar di seluruh Bali.

“Uang anggaran yang beredar di masyarakat sebenarnya sangat besar, seharusnya kalau pembangunan itu benar dengan perencanaan yang baik, terintegrasi, dan bersinergi, dalam 5-10 tahun akan bisa mengentaskan kemikinan. Seharusnya, tetapi itu belum bisa dicapai, nah ada apa dengan perencanaan kita ini,” ujarnya. Berbagai program tersebut pun diakui Pastika sudah sesuai dengan program Pusat yang bertujuan membangun Indonesia dari desa, dan Pastika pun menyatakan siap mengintegrasikan program-program tersebut dengan program pusat.

Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, yang kala itu menjadi keynote speaker, yang menyatakan Bappeda selaku perencana pembangunan di daerah harus kuat, dan bisa mengkoordinir pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan program-program pembangunan yang sifatnya prinsip. Namun segala program yang dilaksanakan oleh daerah menurutnya juga wajib mengikuti program pusat. Segala program yang dilaksanakan juga harus mengacu pada kepentingan masyarakat, sesuai skala prioritas, terencana, sesuai aturan yang berlaku, dan tanpa mengesampingkan kultur dan budaya masyarakatnya. Untuk itu pendamping perencana program pembangunan daerah dipusat pun diharapkan mengetahui budaya masyarakat dimasing-masing daerah yang ditanganinya, sehingga lebih efektif.

Tjahyo Kumolo juga menegaskan peranan Kepala daerah sebagai panglima pembangunan di daerah yang bisa mempertanyakan kepada jajarannya dan pemerintah Kabupaten/Kota yang dibawahinya tentang program yang dilaksanakan serta realisasinya, hal tersebut menurutnya akan dapat memacu pembangunan kearah yang lebih baik, tepat sasaran dan sesuai target. Ia juga meminta adanya pemangkasan aturan-aturan di daerah seperti yang sudah dilaksanakan Kemendagri, yang selama ini kesannya mempersulit pembangunan.

Rakornas diikuti oleh 269 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Indonesia, yang waktu ini baru saja dilantik. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari mulai hari kamis 17 Maret 2016 s.d Jumat 18 Maret 2016, dengan tema Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas dan mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional.(*)

Gubernur Pusat-Daerah