Pariwisata Bali Agar Serius Diurus Pemerintah Pusat, Tokoh Pariwisata Minta Bantuan BKSAP

Baliberkarya.com-Badung. Untuk menyuarakan kondisi pariwisata Bali yang mati suri selama dua tahun lebih akibat dampak Pandemi Covid-19, berbagai cara telah dilakukan komponen maupun perhimpunan dan tokoh pariwisata Bali. 
Bahkan yang terbaru, kunjungan rombongan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana ke Kabupaten Badung sangat dinanti dan dimanfaatkan betul oleh tokoh pariwisata Bali. 

Selain Putu Supadma Rudana, Kunjungan rombongan BKSAP DPR RI ini juga didampingi para anggota BKSAP DPR RI. Rombongan diterima di Ruang Kerta Gosana, Mangupraja, Badung, oleh Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mewakili Bupati Badung Nyoman Giri Prasta. Dalam pertemuan tersebut hadir juga dinas terkait, tokoh pariwisata di Badung.

Sekda Badung Wayan Adi Arnawa mengawali dengan memaparkan dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat Bali, khususnya Badung. Usai Adi Arnawa menyampaikan paparannya, para tokoh pariwisata langsung menyampaikan unek-unek dan keinginannya terkait pariwisata yang menjadi sektor andalan Bali selama ini. 

Kali ini, para tokoh pariwisata Bali meminta BKSAP DPR RI bisa membanti menyuarakan di pusat agar pariwisata Bali benar-benar ditangani maksimal oleh pemerintah pusat.

Dalam kesempatan ini, Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali Made Agus Yoga Iswara menyampaikan pariwisata Bali yang terdampak Pandemi Covid-19 yang mati suri selama dua tahun belakangan ini kini benar-benar tidak tertolong. 

Menurut Yoga Iswara meski selama ini pemerintah pusat memberikan 'angin sorga' berupa kebijakan membuka penerbangan internasional untuk 19 negara, namun kebijakan itu dinilai tokoh pariwisata masih kurang tepat. 

Pasalnya, lanjut Yoga Iswara, dari 19 negara yang diizinkan masuk, namun hanya 6 negara yang punya penerbangan langsung ke Bali. Untuk itu, mereka berharap pemerintah pusat janganlah PHP (Pemberi Harapan Palsu) ditengah kondisi masyarakat Bali sedang susah.

"19 negara yang dibuka penerbangan internasionalnya, hanya 6 yang bisa masuk ke Bali, sisanya mereka tidak bisa penerbangan internasional secara langsung ke Bali. Kami ingin pusat agar benar-benar serius memberikan perhatian kepada Bali," haral Yoga Iswara.

Sebagai bukti pilih kasihnya Pemerintah Pusat, Yoga Iswara pun membandingkan perlakuan pusat dengan DKI Jakarta yang dibuka secara luas, tidak pernah ada pelarangan, walaupun kasus positif Covid-19 lebih parah dari Bali. 

"Kita bandingkan dengan Jakarta dari mulai Pandemi Covid-19, selalu dapat prioritas untuk mendapatkan penerbangan internasional, tidak pernah sama sekali ada larangan. Kami mohon BKSAP DPR RI memperjuangkan persoalan ini di pusat," Pinta Yoga Iswara.

Pariwisata Bali, kata Yoga Iswara, saat ini sudah dalam titik nadir. Bahkan, pekerja dan pengusaha pariwisata sudah hampir turun ke jalan, namun untuk menjaga kondusifitas hal itu masih bisa dikendalikan. Yoga Iswara kembali membandingkan kondisi Thailand dengan adanya varian Omicron di negaranya, namun penerbangan internasional tetap dibuka.

"Kalau mau buka Bali, ayo support dengan serius.  Kami bukan mengabaikan protokol kesehatan, tetapi mari beri kami kesempatan untuk melakukan upaya, manajemen risiko. Jangan alasan negara lain belum mau datang ke Bali. Bagaimana mau datang, aturan masuk ke Bali belum beres. Pintu masih ditutup, namun kesannya sudah dibuka, tolong cari titik tengahnya," harapnya kembali. 

Sementara Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya dalam pertemuan ini mengatakan apresiasi BKSAP DPR RI kunjungan ke Badung. Sehingga ada harapan untuk bisa suarakan keluhan komponen pariwisata Bali. 

"Dulu kami masih punya wakil di Komisi X DPR RI membidangi pariwisata, sekarang sudah nggak ada lagi. Dulu masih ada Pak Supadma Rudana kolega kami di Komisi X. Jadi kami harap tolong bantu Bali," ucap Rai Wijaya memohon. 

Menurut Rai Wijaya, dampak Pandemi Covid-19 di Bali membuat banyak orang terkapar ekonominya. Namun mirisnya selama ini pemerintah selalu bilang sabar dan sabar.

"Kami di akar rumput tahu betul kondisi pekerja dan pengusaha pariwisata. Vila mereka sudah pada dijual. Hotel di jual, pekerja punya sepeda motor dijual untuk sekedar makan. Orang lapar disuruh sabar ya nggak bisa," terang Rai Wijaya.

Menanggapi keluhan tokoh pariwisata Bali ini, Anggota BKSAP DPR RI Linda Megawati meminta agar pimpinan BKSAP DPR RI nanti mengkomunikasikan agar aspirasi komponen pariwisata Bali disampaikan ke pimpinan DPR RI. 

"Sebaiknya bapak-bapak dari komponen pariwisata ini diundang ke DPR RI, pertemukan dengan lintas komisi terkait," saran Srikandi politik Partai Demokrat ini.

Mendengar aspirasi tokoh Pariwisata Bali ini, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (PSR) menginventarisasi semua keluhan aspirasi komponen pariwisata Bali. Pihaknya akan menyampaikan di level pimpinan di DPR RI dan pemerintah pusat supaya pariwisata Bali diupayakan dibuka secepatnya secara penuh, seperti negara-negara lain. 

"Tentunya dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan dan harus dilakukan manajemen risiko," ucap Supadma Rudana.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI ini menyatakan Bali selama ini menyandang banyak prestasi dalam penanganan Pandemi Covid-19. Bahkan, tingkat vaksinasi nomor satu di nasional, Prokes juga terbaik, pola karantina dan penanganan Pandemi Covid-19 juga mendapatkan apresiasi pemerintah pusat. 

"Tetapi kesehatan terjaga, ekonomi bisa pulih, itu yang harus dicarikan solusinya," pungkas Politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar ini.(BB). 


TAGS :

Komentar